Jakarta EKOIN.CO – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, membeberkan sejumlah dugaan pemborosan anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2025. Dalam rapat pembahasan di gedung DPRD DKI Jakarta pada akhir Juli 2025, Justin mengungkap adanya indikasi markup atau penggelembungan harga dalam beberapa pos anggaran yang diajukan oleh sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Salah satu yang disorot Justin adalah pengadaan LCD proyektor untuk Museum Kebaharian oleh Dinas Kebudayaan. Ia mengungkapkan bahwa harga satu unit proyektor tersebut dianggarkan sebesar Rp 158 juta hingga Rp 214 juta. Padahal, menurut Justin, harga pasar untuk perangkat serupa hanya berkisar Rp 50 juta. Total pengadaan yang direncanakan mencapai 11 unit dengan total anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.
“Dinas Kebudayaan mau beli 11 unit LCD Projector di Museum Kebaharian, harga satuannya Rp 158 juta sampai Rp 214 juta. Padahal di pasaran paling mahal sekitar Rp 50 jutaan,” kata Justin dalam rapat tersebut.
Server dan lampu LED juga jadi sorotan
Selain pengadaan proyektor, Justin juga menyoroti anggaran untuk pembelian server oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Tiga unit server direncanakan dibeli dengan harga masing-masing Rp 1,7 miliar. Justin menilai harga tersebut tidak wajar, sebab setelah dicek, harga dengan spesifikasi serupa di pasaran hanya sekitar Rp 300 juta per unit.
“Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing Rp 1,7 miliar. Setelah dicek, itu kisarannya Rp 300 juta, bukan Rp 1,7 miliar,” ucap Justin.
Dugaan penggelembungan anggaran juga ditemukan pada rencana pembelian lampu LED oleh Dinas Kebudayaan. Menurut Justin, harga satuan lampu LED dalam anggaran ditulis sebesar Rp 15 juta. Namun di pasaran, harga lampu dengan spesifikasi serupa hanya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta per unit.
“Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Tapi ini alokasinya Rp 15 juta,” jelas Justin dalam pemaparannya.
Soroti efisiensi dan penggunaan alat di fasilitas publik
Dalam kesempatan yang sama, Justin turut mempertanyakan efisiensi pemanfaatan alat-alat elektronik di fasilitas publik milik Pemprov DKI. Ia menampilkan foto dari ruang perpustakaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang memperlihatkan keberadaan TV dan proyektor dalam satu ruangan. Justin menilai, penggunaan alat yang terkesan berlebihan menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran.
“Ini saya ambil gambar dari ruangan perpustakaan di TIM. Proyektornya ada, TV-nya juga ada. Berlebihan juga. Ini sebenarnya mau pakai TV atau mau pakai proyektor?” ujarnya menyindir.
Justin menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja daerah, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Ia mengingatkan bahwa penggunaan uang pajak harus mempertimbangkan nilai manfaat dan empati terhadap kondisi masyarakat.
“Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan, bisa juga menyakiti hati masyarakat,” tegas Justin.
Dalam rapat tersebut, Justin meminta agar Pemprov DKI melakukan kajian ulang terhadap semua pos belanja yang diajukan dalam APBD-P 2025. Ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pembelian dengan acuan harga pasar yang wajar dan berdasarkan spesifikasi yang benar-benar diperlukan.
Ia juga mengingatkan bahwa temuan-temuan markup anggaran ini berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau nanti ini jadi temuan BPK, siapa yang tanggung jawab? Selain bisa jadi temuan hukum, juga bisa menyakiti kepercayaan masyarakat,” ujar Justin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Kebudayaan maupun Dinas Perpustakaan terkait dugaan markup harga tersebut. Namun, DPRD DKI Jakarta melalui Komisi E berkomitmen untuk terus mengawasi setiap usulan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.
Justin juga menekankan bahwa PSI akan konsisten mengawal proses pembahasan anggaran dan menolak setiap bentuk pemborosan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia berharap seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta dapat bersikap tegas dalam menolak usulan anggaran yang tidak rasional.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip efisiensi bukan hanya soal menghemat anggaran, melainkan juga soal keadilan dan kepedulian terhadap nasib masyarakat. Menurutnya, belanja daerah harus bisa memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh warga Jakarta.
Dengan adanya temuan ini, Justin meminta agar pembahasan APBD-P DKI Jakarta 2025 dilakukan secara lebih cermat dan melibatkan audit teknis terhadap setiap usulan belanja modal yang dianggap tidak wajar.
Pihak DPRD DKI juga mengusulkan pembentukan tim kecil untuk mengecek ulang harga pasar dari barang-barang yang diusulkan dalam anggaran. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi kerugian daerah akibat belanja yang tidak sesuai dengan nilai manfaatnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD DKI Jakarta akan meminta klarifikasi resmi dari setiap dinas terkait untuk menjelaskan dasar penghitungan harga dalam setiap usulan anggaran tersebut. Klarifikasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menyetujui atau menolak anggaran.
Penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan transparansi dan menyampaikan rincian anggaran kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana daerah. Keterbukaan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan perlunya reformasi dalam proses perencanaan anggaran di tingkat daerah. Proses penyusunan anggaran harus dilandasi oleh kebutuhan nyata dan analisis biaya yang komprehensif agar tidak terjadi pemborosan.
Dewan juga mengingatkan bahwa belanja daerah merupakan salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, alokasi anggaran harus tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap bentuk pemborosan harus dicegah sejak tahap perencanaan anggaran.
Langkah pengawasan ini diharapkan menjadi preseden baik agar ke depan penyusunan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa uang rakyat digunakan sebaik-baiknya.
sorotan terhadap dugaan pemborosan dalam usulan APBD-P DKI Jakarta 2025 menunjukkan adanya perhatian serius dari DPRD terhadap efisiensi anggaran. Hal ini penting agar anggaran yang ada dapat digunakan secara maksimal demi kepentingan masyarakat luas. Keterbukaan dalam penyusunan anggaran menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Temuan PSI menunjukkan bahwa masih ada celah yang harus diperbaiki dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Potensi kerugian daerah akibat markup anggaran harus diantisipasi dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang setiap usulan anggaran agar sesuai dengan harga pasar dan kebutuhan riil.
Masyarakat diharapkan ikut mengawasi proses ini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan publik. Partisipasi warga menjadi bagian penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
Diperlukan langkah sistematis, termasuk audit teknis dan pembentukan tim independen untuk memeriksa ulang usulan belanja. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik dan menghindarkan pemerintah dari potensi masalah hukum.
Pemprov DKI perlu menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola anggaran demi menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Tanpa pemborosan, dana publik bisa dimanfaatkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan warga secara langsung. (*)
