Jakarta,EKOIN.CO- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa anggaran pertahanan sebesar Rp187 triliun yang diajukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk tahun 2026 merupakan kebutuhan mendesak demi menjaga kedaulatan negara. Permintaan ini, menurutnya, berhubungan langsung dengan rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Ikuti berita terbaru di WA Channel EKOIN.
Agus menyebutkan bahwa harga alutsista generasi baru memang sangat tinggi. “Karena senjata yang canggih itu mahal. Sangat mahal,” ujarnya di Jakarta. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pertahanan nasional tidak bisa ditunda, mengingat ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia semakin beragam.
Kebutuhan Anggaran Pertahanan
Rencana Kemenhan mengajukan anggaran Rp187 triliun pada 2026 dinilai sebagai bagian dari strategi modernisasi alutsista yang sudah lama direncanakan. Menurut Agus, penguatan sistem pertahanan harus sejalan dengan perkembangan teknologi militer di berbagai negara.
Anggaran besar tersebut diprioritaskan untuk pembelian senjata, kendaraan tempur, sistem radar, hingga perlengkapan pendukung prajurit. Selain itu, kebutuhan perawatan serta penggantian peralatan lama juga mendesak, karena sebagian alutsista yang dimiliki Indonesia sudah berusia puluhan tahun.
Panglima TNI menambahkan, penguatan alutsista modern bukan hanya soal kebutuhan militer, tetapi juga terkait komitmen menjaga stabilitas kawasan. Indonesia, kata dia, harus mampu menunjukkan posisi sebagai negara dengan pertahanan yang solid agar disegani di tingkat internasional.
Dinamika Geopolitik Global
Dalam penjelasannya, Agus menyoroti kondisi geopolitik dunia yang saat ini tengah mengalami ketegangan di berbagai kawasan. Perkembangan teknologi militer yang pesat di negara-negara maju, terutama Asia dan Eropa, menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk tidak tertinggal.
Menurutnya, tanpa pembaruan sistem pertahanan, Indonesia akan kesulitan menghadapi potensi ancaman di masa depan, baik dari segi teknologi militer maupun ancaman non-militer seperti perang siber. Modernisasi alutsista, jelas Agus, juga bagian dari upaya diplomasi pertahanan agar Indonesia tetap relevan dalam percaturan global.
Selain menjaga kedaulatan wilayah, penguatan pertahanan disebut memiliki fungsi deterrence atau pencegahan. Dengan alutsista modern, Indonesia dapat memperkecil kemungkinan pihak lain mencoba mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Agus menegaskan bahwa investasi di sektor pertahanan memang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya sangat penting. Menurutnya, tanpa sistem pertahanan yang kuat, kedaulatan negara bisa terancam dan pembangunan nasional pun akan terganggu.
Pemerintah bersama DPR dijadwalkan membahas lebih lanjut proposal anggaran ini dalam rapat kerja mendatang. Agus berharap dukungan penuh dari semua pihak agar upaya modernisasi alutsista dapat berjalan sesuai rencana.
Jika anggaran disetujui, program pengadaan senjata canggih akan difokuskan pada sistem pertahanan udara, kapal perang, serta pesawat tempur generasi baru. Selain itu, TNI juga akan memperkuat kemampuan prajurit dengan teknologi komunikasi mutakhir.
Panglima TNI menutup pernyataannya dengan mengingatkan kembali bahwa anggaran besar ini bukan semata untuk kebutuhan saat ini, melainkan untuk menjamin masa depan pertahanan Indonesia. “Negara kita besar, wilayah luas, dan kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin,” katanya.
Pengajuan anggaran Rp187 triliun untuk sektor pertahanan pada 2026 menegaskan komitmen Kemenhan dan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Panglima TNI menekankan modernisasi alutsista adalah langkah yang tidak bisa ditunda.
Tingginya biaya alutsista mencerminkan mahalnya investasi pertahanan. Namun, tanpa itu, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain dalam hal kemampuan militer.
Dinamika geopolitik global menuntut Indonesia untuk sigap dan siap dengan sistem pertahanan mutakhir. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya diplomasi keamanan.
Meskipun membutuhkan dana besar, penguatan pertahanan akan memberikan manfaat jangka panjang, termasuk menjaga stabilitas nasional dan kawasan.
Dukungan dari pemerintah dan legislatif sangat diperlukan agar program ini dapat terealisasi demi masa depan pertahanan Indonesia yang lebih kokoh. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v