Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah untuk bekerja keras mengatasi kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Penekanan ini menunjukkan prioritas tinggi pemerintah terhadap isu tersebut.
Menko Muhaimin menjelaskan instruksi tersebut diberikan Presiden Prabowo agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai. Terlebih, Pemerintah kini hanya memiliki waktu 8 bulan untuk mencapai target tersebut, membutuhkan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak.
Baca juga : Komitmen Pemerintah Lindungi UMKM Lewat Pajak
Hal ini disampaikan Menko Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (8/9/2025). “Seperti yang menjadi amanat Bapak Presiden, bahwa kita harus terus bekerja keras untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kita mulai mengatasi kemiskinan ekstrem dengan cepat dan sungguh-sungguh,” kata Menko Muhaimin dalam keterangan tertulisnya.
“Kita sudah tahu semua bahwa kita memiliki target kemiskinan ekstrem harus sampai pada titik 0% di akhir tahun 2026,” sambungnya. Target yang ambisius ini memerlukan strategi yang terstruktur dan implementasi yang efektif.
Menko Muhaimin menjelaskan pemerintah memiliki 3 strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo dalam Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menjadi panduan kerja bagi seluruh kementerian/lembaga terkait.
Ketiga strategi itu yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Strategi ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dari berbagai sudut pandang.
Lebih lanjut, Menko Muhaimin menyatakan di bawah pimpinan Presiden Prabowo, pemberdayaan masyarakat menjadi paradigma baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Paradigma ini menekankan pada kemandirian dan keberlanjutan.
Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tidak hanya memberikan bantuan sosial, tapi juga dengan menciptakan ekosistem yang memampukan masyarakat menjadi mandiri. Ini adalah pendekatan yang lebih holistik dan berdampak jangka panjang.
“Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan strategi pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Dengan memberikan tanggung jawab pada pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat lebih adaptif dan sesuai dengan kondisi lokal.
Di sisi lain, Menko Muhaimin menuturkan data yang akurat dan sesuai kondisi masyarakat menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Tanpa data yang valid, program apapun akan sulit mencapai sasaran.
Oleh karena itu, Menko Muhaimin mendorong para kepala daerah untuk konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menjalankan setiap kebijakan pengentasan kemiskinan. Penggunaan satu data ini akan memastikan koordinasi yang lebih baik antar instansi.
“Tentu dinamika data ini terus berkembang, saya minta kepada seluruh Kepala Daerah terus berkoordinasi dengan BPS, dengan kami juga agar kita terus meng-upgrade dinamika perkembangan data sehingga tepat sasaran dalam melaksanakan seluruh program-program kita,” jelas dia.
Adapun dalam Inpres 8/2025, Kemenko PM ditugaskan untuk mengorkestrasikan 47 Kementerian/Lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ini menunjukkan betapa kompleks dan terintegrasinya program ini.
Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 adalah sebuah tantangan besar yang memerlukan kerja keras dan sinergi dari semua pihak. Dengan waktu yang terbatas, setiap langkah yang diambil harus efektif dan tepat sasaran. Peningkatan pendapatan, pengurangan beban, dan penghapusan kantong kemiskinan menjadi pilar utama dari strategi ini.
Pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma baru juga menunjukkan perubahan pendekatan dari sekadar memberikan bantuan menjadi membangun kemandirian. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Pentingnya Akurasi Data dan Kolaborasi
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada akurasi data. Dengan menggunakan DTSEN, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan dan program yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai kementerian/lembaga, menjadi kunci. Mengorkestrasikan 47 kementerian/lembaga bukanlah tugas yang mudah, tetapi ini adalah hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan besar ini.
Pada akhirnya, perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem adalah perjuangan kita bersama. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, kolaborasi yang solid, dan data yang akurat, target ini bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah tujuan yang realistis.
Semoga upaya ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
