Jakarta, EKOIN.CO – Dana Siluman tepatnya untuk kasus ini. OKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana sebesar Rp2,98 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI kepada dua anggota dewan, Heri Gunawan dan Satori. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengonfirmasi pendalaman ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (7/8). Dana miliaran rupiah tersebut diduga diterima oleh kedua tersangka melalui yayasan yang mereka dirikan, di luar penyaluran dari BI dan OJK yang menjadi fokus awal kasus.
Kasus ini semakin melebar, memunculkan dugaan kuat adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) di baliknya. KPK meyakini bahwa dana siluman ini sengaja disalurkan melalui jalur tidak resmi untuk mengaburkan jejak.
Heri Gunawan disebut menerima Rp1,94 miliar, sementara Satori mendapatkan Rp1,04 miliar. Angka fantastis ini memicu pertanyaan besar mengenai sumber dana, motivasi para pemberi, serta keterlibatan pihak lain dalam skema korupsi tersebut.
KPK tidak akan berhenti hanya pada mitra kerja dari BI dan OJK. Asep Guntur Rahayu menegaskan, pihaknya akan menelusuri lebih dalam apakah kementerian seperti Kementerian Keuangan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga turut menyalurkan dana siluman kepada kedua tersangka.
Penggunaan yayasan sebagai perantara juga menjadi sorotan tajam. Langkah ini diduga sengaja dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang dan membuatnya tampak legal.
Jika terbukti, modus ini menunjukkan betapa canggihnya jaringan korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan legislatif. Hal ini menjadi tantangan serius bagi KPK untuk membongkar tuntas praktik-praktik ilegal tersebut.
Penyelidikan kasus ini dimulai dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aduan masyarakat. Kedua laporan tersebut menjadi petunjuk awal yang mengantarkan KPK pada kasus yang lebih besar dari dugaan semula.
Sejak Desember 2024, KPK secara resmi memulai penyidikan umum. Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan agar kasus korupsi ini bisa dibawa ke meja hijau.
Tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi penting. Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, menjadi target pertama pada 16 Desember 2024.
Setelah itu, tim penyidik juga menyambangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Desember 2024. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti terkait dugaan penyelewengan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.
Penetapan Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka secara resmi pada 7 Agustus 2025 menjadi babak baru dalam penegakan hukum. Ironisnya, kedua tersangka masih menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI untuk periode 2024–2029.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik, terutama yang melibatkan lembaga tinggi negara. Masyarakat menuntut kejelasan dan transparansi dari setiap rupiah yang disalurkan.
Tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan kedua tersangka menambah berat dakwaan yang akan mereka hadapi. Hal ini memperlihatkan bagaimana para pelaku kejahatan berupaya menyembunyikan hasil kejahatannya.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik. Bahwa jabatan dan kekuasaan tidak boleh disalahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi.
Harapan publik terhadap KPK sangat besar. Lembaga anti-rasuah ini diharapkan mampu membongkar jaringan korupsi yang tersembunyi.
Korupsi merupakan penyakit kronis yang menggerogoti setiap sendi kehidupan. Memerangi korupsi adalah tanggung jawab kita bersama.
Menelusuri Jejak Dana Siluman
Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya pola korupsi yang terjadi di Indonesia. Para koruptor tidak hanya bermain dengan uang negara, tetapi juga memanfaatkan celah hukum dan jabatan untuk melancarkan aksinya. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjadi kunci utama untuk membongkar praktik-praktik semacam ini. Diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat dan media untuk mengawasi setiap kebijakan dan penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.
KPK harus terus berupaya memperkuat kerja sama dengan lembaga lain, seperti PPATK dan kepolisian. Sinergi antarlembaga sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan jaringan yang rumit. Selain itu, KPK juga perlu memperkuat tim penyidiknya dengan kemampuan investigasi yang lebih mendalam, terutama dalam menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Dukungan politik dan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting agar KPK bisa bekerja secara optimal tanpa intervensi dari pihak manapun.
Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini. Kurikulum pendidikan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas agar generasi mendatang memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya korupsi. Peningkatan kesadaran publik juga dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye kreatif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Reformasi birokrasi harus terus digalakkan. Pemberian gaji yang layak, sistem promosi yang transparan, dan penegakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi korupsi di lingkungan pemerintahan.
Terakhir, kasus ini menegaskan kembali betapa pentingnya peran media. Media harus terus menjadi watchdog yang independen, memberitakan setiap perkembangan kasus korupsi dengan akurat dan berimbang. Media adalah salah satu pilar demokrasi yang efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan seluruh masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penegakan hukum yang tegas adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.
Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Korupsi tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang moral dan integritas bangsa. Tanpa komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, sulit bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan akan ada efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku korupsi. Bahwa tidak ada tempat aman bagi mereka yang berani merusak masa depan bangsa.
Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dirampas. Oleh karena itu, kita tidak boleh lelah untuk melawan korupsi.
Mari bersama-sama membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Sebuah bangsa yang makmur hanya bisa terwujud jika seluruh warganya memiliki integritas. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
