Paris EKOIN.CO – Konferensi internasional tingkat tinggi mengenai penyelesaian konflik Palestina resmi ditutup pada Rabu, 30 Juli 2025, setelah berlangsung selama tiga hari di ibu kota Prancis. Pertemuan ini diprakarsai oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Konferensi semula dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 namun tertunda akibat pecahnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Sebagai hasil pertemuan tersebut, dokumen damai telah disebarkan kepada seluruh delegasi negara peserta untuk dipelajari lebih lanjut. Mereka diberikan batas waktu hingga awal September 2025 untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap dokumen tersebut, selama tidak diajukan keberatan resmi. “Negara-negara memiliki waktu hingga awal September untuk menyetujui dokumen tersebut jika tidak ada keberatan,” ujar perwakilan Arab Saudi saat menutup sidang.
Delegasi Dunia Harus Setujui Dokumen Damai
Pihak penyelenggara menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mendukung penyelesaian damai melalui solusi dua negara yang adil dan permanen. Pertemuan lanjutan akan segera dijadwalkan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan sementara ini. Sebelumnya, dokumen yang dibagikan mencakup poin-poin penting mengenai pengakuan kedaulatan Palestina dan jaminan keamanan bagi Israel.
Dukungan terhadap pengakuan resmi Negara Palestina meningkat setelah konferensi ini rampung. Beberapa negara telah menyatakan komitmennya secara terbuka untuk mendukung solusi dua negara dan mempertimbangkan langkah diplomatik lebih lanjut. Inggris dan Singapura termasuk negara yang menyuarakan dukungan secara eksplisit terhadap proses damai ini.
Perwakilan Malta turut menyampaikan bahwa negaranya kemungkinan besar akan mengakui Negara Palestina secara resmi dalam sidang Majelis Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya konkret untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi,” ungkap perwakilan Malta dalam forum tersebut.
Solusi Dua Negara Didorong Secara Global
Konferensi ini menegaskan kembali mandat internasional untuk mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan utama dalam meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Seluruh pihak diminta menahan diri dan mendukung resolusi damai yang berkelanjutan. Prancis dan Arab Saudi dalam pernyataan penutup menyerukan kesatuan sikap dari masyarakat internasional demi stabilitas kawasan.
Sejak Desember 2024, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan mandat kepada negara-negara anggotanya untuk memfasilitasi proses damai melalui forum internasional. Konferensi ini menjadi tindak lanjut dari mandat tersebut, meski mengalami penundaan akibat ketegangan geopolitik terbaru antara Iran dan Israel yang berdampak langsung pada jadwal pertemuan.
Selama tiga hari konferensi, para delegasi membahas detail penting mengenai status Yerusalem, batas wilayah Palestina, dan hak kembali para pengungsi. Tidak ada keputusan final pada pertemuan ini, tetapi dokumen yang dihasilkan dinilai sebagai kerangka kerja penting menuju proses resolusi yang konkret.
Selain itu, sejumlah negara Eropa menyatakan akan membahas lebih lanjut isi dokumen dalam forum regional mereka sebelum memberikan persetujuan resmi. Beberapa negara anggota Uni Eropa menekankan perlunya pendekatan multilateral yang inklusif dan mempertimbangkan dinamika politik regional.
Pihak penyelenggara berharap negara-negara peserta dapat memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketidakhadiran tanggapan resmi atau keberatan sebelum awal September akan dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap dokumen damai tersebut.
Adapun Amerika Serikat belum memberikan pernyataan resmi mengenai sikapnya terhadap hasil konferensi, namun sumber diplomatik menyebutkan bahwa Washington sedang mengkaji isi dokumen secara menyeluruh sebelum memberikan keputusan akhir.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik terselenggaranya konferensi dan menyebutnya sebagai “langkah penting dalam menciptakan perdamaian yang tahan lama dan komprehensif.” Ia juga menegaskan komitmen PBB untuk terus memfasilitasi proses negosiasi ke depan.
Arab Saudi menyatakan bahwa konferensi ini merupakan peluang besar bagi dunia internasional untuk menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara. Negara itu juga menekankan bahwa tanpa dukungan luas dari masyarakat internasional, upaya mencapai perdamaian akan sulit terwujud.
Sementara itu, perwakilan dari Afrika Selatan dan Brasil menegaskan pentingnya menyertakan suara negara-negara berkembang dalam proses perdamaian ini. Mereka mendorong agar semua pihak bersedia melakukan kompromi untuk mencapai hasil yang dapat diterima bersama.
Dalam laporan yang diterbitkan setelah konferensi, tercatat 57 negara berpartisipasi aktif dalam diskusi dan penyusunan dokumen damai. Termasuk di dalamnya adalah negara-negara dari kawasan Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
Konferensi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Liga Arab, Uni Eropa, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang memberikan pandangan mengenai langkah-langkah kolektif untuk mendukung perdamaian di Palestina.
Konsensus global yang terbentuk diharapkan dapat memberikan tekanan diplomatik terhadap pihak-pihak yang masih menolak solusi dua negara. Banyak pihak berharap bahwa dokumen ini akan menjadi dasar bagi dimulainya kembali negosiasi damai antara Palestina dan Israel.
Para analis menyatakan bahwa batas waktu awal September merupakan tenggat penting bagi negara-negara untuk menunjukkan komitmen konkret terhadap perdamaian. Kegagalan mencapai konsensus dalam tenggat waktu tersebut dapat memicu kembalinya ketegangan di kawasan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel terkait hasil konferensi ini. Namun beberapa media Israel melaporkan bahwa Tel Aviv tengah meninjau isi dokumen dan mempertimbangkan implikasi politik domestik sebelum mengambil sikap.
Sebagai penutup, hasil konferensi ini dinilai sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik panjang antara Palestina dan Israel. Dukungan luas dari masyarakat internasional menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan implementasi dokumen damai.
dari pertemuan ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan besar, ada peluang nyata bagi tercapainya perdamaian di Timur Tengah. Keterlibatan aktif negara-negara dunia membuktikan bahwa komunitas internasional tidak tinggal diam atas konflik yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut.
Partisipasi aktif berbagai negara dan organisasi internasional menjadi bukti bahwa isu Palestina masih menjadi prioritas global. Keputusan-keputusan lanjutan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu arah proses damai ke depan.
Sebagai langkah lanjutan, penting bagi semua pihak untuk menjaga momentum dan terus mendorong implementasi kesepakatan melalui jalur diplomatik yang damai. Konsistensi dukungan terhadap solusi dua negara harus tetap dijaga hingga tercapai kesepakatan final.
Upaya kolektif ini perlu terus dipantau oleh masyarakat internasional agar tidak berhenti pada dokumen semata, melainkan berlanjut ke tindakan konkret di lapangan demi masa depan yang lebih damai. ( * )
