Makasar, Ekoin.co – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus melakukan pengawalan ketat terhadap program prioritas Presiden di Sulawesi Selatan. Peninjauan dilakukan langsung di sejumlah lokasi strategis di Makassar, Maros, dan Takalar pada Rabu (6/8/2025), mencakup tiga program unggulan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Marsda TNI Eko Dono Indarto menindaklanjuti arahan Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dengan mengerahkan jajaran secara langsung.
Dalam kunjungan tersebut, salah satu agenda utama adalah menghadiri peresmian 36 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono. Acara juga menandai peletakan batu pertama untuk 18 SPPG yang digelar serentak di berbagai daerah, termasuk di Lanud Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros.
Marsma TNI Arifien Sjahrir, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo, menegaskan bahwa peninjauan berkala akan terus dilakukan. “Peninjauan berkala ke lapangan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi untuk memastikan implementasi program berjalan tepat sasaran dan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Penguatan Program Makan Bergizi Gratis
Peresmian SPPG di Lanud Sultan Hasanuddin turut dihadiri pejabat TNI AU, Forkopimda Kabupaten Maros, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional, dan masyarakat penerima manfaat. Dalam rangkaian kegiatan, tim Kemenko Polkam melakukan peninjauan dapur serta uji coba menu MBG yang disiapkan untuk anak-anak sekolah.
Program MBG dinilai mampu menjadi salah satu langkah strategis dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses pangan terbatas. Melalui dapur gizi terpadu, pemerintah berharap dapat mengurangi angka kekurangan gizi pada anak.
Tak hanya itu, Kemenko Polkam juga memastikan proses distribusi makanan berjalan lancar. Pengawasan meliputi rantai pasok bahan baku, standar kebersihan dapur, hingga mekanisme pendistribusian makanan ke penerima manfaat.
Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dapur gizi juga menjadi perhatian. Diharapkan, keterlibatan ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi di wilayah sekitar lokasi program.
Di sela peninjauan, KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono menekankan pentingnya peran semua pihak. “Program ini tidak hanya soal pangan, tapi juga membangun sinergi antarinstansi untuk kesehatan generasi mendatang,” ungkapnya.
Fokus pada Cek Kesehatan Gratis dan Kopdes
Selain MBG, Kemenko Polkam meninjau program Cek Kesehatan Gratis di Kota Makassar. Kunjungan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Puskesmas Minasa Upa. Menurut laporan Dinas Kesehatan, hingga Agustus 2025, dari 1,4 juta penduduk, baru 16.000 warga yang memanfaatkan layanan ini.
Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menilai capaian awal program cukup positif. “Pentingnya sosialisasi, edukasi, dan pelayanan yang optimal sangat diperlukan. Dengan pemahaman kesehatan yang baik, program CKG dapat menjadi andalan masyarakat,” katanya.
Program CKG, yang juga menyasar anak sekolah, diharapkan dapat membantu deteksi dini berbagai penyakit, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.
Di Kabupaten Takalar, kunjungan difokuskan pada pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu. Program ini menjadi proyek percontohan dengan unit usaha sembako, apotek desa, LPG, simpan pinjam syariah, dan agen pos berbasis digital.
Namun, sejumlah kendala ditemukan di lapangan, mulai dari masalah logistik, keterbatasan sumber daya manusia, hingga hambatan rantai pasokan. Syaiful Garyadi menegaskan bahwa pengawalan program prioritas nasional ini merupakan arahan langsung Menko Polkam.
Ketua Kopdes Aeng Batu-Batu, Syarifa Ratu Yuliani, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran pemerintah pusat, dan berharap Kemenko Polkam dapat mengoordinasikan kepada pihak terkait agar permasalahan yang kami hadapi bisa teratasi,” ucapnya.
Menutup kunjungan, Kemenko Polkam memastikan akan terus memperkuat pelaksanaan program prioritas Presiden melalui pendekatan koordinatif, solutif, dan adaptif sesuai kebutuhan lokal.
Pemerintah pusat menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
Langkah evaluasi dan monitoring akan dilakukan secara rutin untuk mengukur efektivitas dan dampak program di masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Keberhasilan program prioritas menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan akan menjadi faktor penentu keberlanjutan program. Pemerintah pun membuka ruang masukan dan kritik demi perbaikan di masa depan.
Dengan sinergi yang kuat, program MBG, CKG, dan Kopdes di Sulawesi Selatan diharapkan menjadi model pelaksanaan yang dapat direplikasi di provinsi lain.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v”
