Banjarbaru EKOIN.CO – Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tantangan global, tercatat tumbuh sebesar 5,12% (year-on-year) pada triwulan II-2025. Pertumbuhan ini didukung oleh pengendalian inflasi yang terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran nasional 2,5$\pm$1%, dengan angka 2,31% (yoy) pada Agustus 2025. Pemerintah terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan stabilitas harga yang terkendali melalui bauran kebijakan terpadu.
Tingkat inflasi yang rendah pada Agustus 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini mencakup penurunan harga beberapa komoditas pangan, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, serta penurunan tarif angkutan udara sebagai hasil dari pemberlakuan diskon tiket pesawat. Pemerintah memandang bahwa upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi ini sangat penting untuk melindungi daya beli masyarakat.
Komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan kuat dengan inflasi stabil diperkuat melalui strategi kebijakan 4K. Strategi ini mencakup upaya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, menjamin kelancaran distribusi barang, serta melakukan komunikasi yang efektif kepada publik. Strategi 4K ini menjadi panduan utama bagi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meskipun demikian, keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food). Hal ini membuat pengendalian inflasi pangan menjadi isu yang sangat krusial dan mendesak untuk ditangani.
Upaya pengendalian inflasi pangan menghadapi sejumlah tantangan struktural yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut termasuk meningkatnya laju alih fungsi lahan pertanian produktif, dinamika cuaca ekstrem yang sering terjadi, tingginya disparitas harga antar daerah yang menghambat pemerataan, rendahnya akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, serta belum terintegrasinya data pangan secara menyeluruh di tingkat nasional.
Sinergi Pusat-Daerah dan Gerakan Pengendalian Pangan
Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi tantangan-tantangan struktural tersebut, perumusan strategi dan langkah-langkah konkret dilakukan dalam Rapat Koordinasi TPIP dan TPID Wilayah Kalimantan. Acara penting ini diselenggarakan pada 25 September 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menyadari betul pentingnya sinergi dan koordinasi erat dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan High-Level Meeting (HLM) TPIP.
Lebih dari itu, sinergi ini juga didorong untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Menjaga stabilitas pangan adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan urgensi kolaborasi tersebut, “Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan KAD, peningkatan peran BUMD, dan menjaga daya beli melalui bantuan pangan.”
Ferry Irawan juga mengingatkan para peserta menjelang akhir tahun, “Menjelang akhir tahun, TPIP dan TPID perlu terus bersinergi untuk menjaga tingkat inflasi dalam rentang sasaran agar daya beli dan kestabilan harga tetap terjaga,” menekankan pentingnya kewaspadaan inflasi menjelang periode hari besar keagamaan dan akhir tahun.
Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Banjarbaru tersebut menghasilkan kesepakatan sejumlah langkah strategis yang akan diimplementasikan untuk pengendalian inflasi pangan ke depan. Kesepakatan ini mencakup percepatan penyaluran Stok Pangan Harga Pasar (SPHP), mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengendalian inflasi, serta percepatan implementasi program Cetak Sawah Rakyat dan Optimasi Lahan (Oplah).
Di samping itu, disepakati pula pentingnya mendorong pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik intra maupun antar Kalimantan. KAD ini harus bersinergi kuat dengan BUMN Logistik untuk menjamin kelancaran distribusi. Langkah strategis terakhir adalah integrasi data pangan di seluruh provinsi se-Kalimantan, yang merupakan kunci untuk perencanaan dan intervensi yang akurat.
Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)
Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Wilayah Kalimantan ini dilaksanakan beriringan dengan acara yang lebih besar, yaitu Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam sambutannya saat membuka kegiatan GNPIP, menyampaikan komitmen daerah.
Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa program pengendalian inflasi di Kalimantan dan secara khusus di Kalimantan Selatan terus ditingkatkan untuk memastikan tingkat inflasi berada dalam rentang sasaran nasional. Komitmen daerah ini sangat vital untuk menunjang keberhasilan kebijakan pusat.
Gubernur H. Muhidin menekankan peran krusial sinergi TPIP-TPID. “Sinergi TPIP-TPID perlu terus dioptimalkan dalam menjaga inflasi pangan baik dari sisi produksi maupun distribusi. Kerja sama antar daerah untuk menjaga ketahanan pangan perlu terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan nasional yang lebih baik,” imbuh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama.
Pada GNPIP tersebut, secara resmi dilakukan pencanangan sinergi dan komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan seluruh TPID di wilayah Kalimantan. Komitmen ini diwujudkan melalui beberapa aksi nyata, antara lain komitmen sinergi KAD yang melibatkan Mitra BGN, Bulog, dan BUMD untuk pemenuhan kebutuhan dapur BGN.
Selain itu, komitmen juga mencakup fasilitasi sarana dan prasarana kepada Kelompok Tani (Gapoktan) untuk percepatan program swasembada pangan (Oplah dan CSR). Langkah penting lainnya adalah komitmen Kepala Daerah se-Kalimantan untuk mendukung kesinambungan pasokan pangan lintas wilayah.
Rangkaian kegiatan TPIP-TPID dan GNPIP ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan institusi penting. Hadir antara lain Asisten Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Direktur dari Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pangan Nasional. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Kalimantan, serta Sekretaris Daerah dan perwakilan TPID se-Kalimantan, turut meramaikan kegiatan tersebut.
Sebagai penutup, pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,12% pada triwulan II-2025 dan terjaganya inflasi di 2,31% (yoy) adalah kabar baik di tengah ketidakpastian global. Namun, keberlanjutan stabilitas ini sangat bergantung pada keberhasilan pengendalian inflasi pangan, yang menjadi komponen paling rentan terhadap guncangan.
Sinergi yang dicanangkan antara TPIP dan TPID di Kalimantan melalui Rakor Banjarbaru dan GNPIP merupakan respons yang tepat. Model kolaborasi 4K dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) harus diimplementasikan secara konsisten untuk mengatasi tantangan struktural seperti disparitas harga dan masalah distribusi.
Pemerintah perlu mempercepat integrasi data pangan seluruh provinsi. Ketiadaan data yang komprehensif adalah penghambat utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Akurasi data akan meminimalkan mismatch antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan riil.
Komitmen untuk mendorong swasembada pangan melalui program seperti Cetak Sawah Rakyat dan Oplah sangatlah penting. Peningkatan produksi domestik, terutama di lumbung pangan baru seperti Kalimantan, adalah kunci jangka panjang untuk mengurangi volatilitas harga yang disebabkan oleh ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau impor.
Dengan mengoptimalkan sinergi lintas sektor dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang telah disepakati di Kalimantan, pengendalian inflasi dapat dipertahankan dalam batas sasaran nasional. Keberhasilan ini akan melindungi daya beli masyarakat dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi Indonesia.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
