Jakarta, EKOIN.CO – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan dengan menyediakan hampir 19.809 unit rumah di ibu kota. Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam acara sosialisasi kredit program perumahan yang berlangsung pada Rabu (10/9/2025).
“Pemprov DKI memberikan dukungan penuh. Hari ini kami lakukan sosialisasi kredit program perumahan yang bermanfaat, baik bagi pengembang maupun masyarakat yang ingin membangun rumah,” ujar Pramono.
Pramono juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta jajaran perbankan. Menurutnya, partisipasi mereka menunjukkan respons positif terhadap inisiatif ini.
“Kami berterima kasih karena program ini disambut positif, termasuk oleh perbankan yang menyatakan siap mendukung,” lanjutnya.
Sosialisasi ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta seperti perbankan, menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Secara spesifik, program ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah skema kredit program perumahan yang disubsidi, sehingga beban finansial bagi calon pemilik rumah dapat diringankan. Hal ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Dukungan Penuh Perbankan dan Sinergi Lintas Sektor
Menyambut baik inisiatif tersebut, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung penuh pemenuhan hunian bagi masyarakat. Sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta, Bank Jakarta berperan aktif dalam menyediakan akses pembiayaan perumahan yang bisa menjangkau berbagai segmen, termasuk menjalin kolaborasi erat dengan para pengembang hunian.
“Sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta, Bank Jakarta turut hadir mendukung pemenuhan kebutuhan hunian melalui akses pembiayaan perumahan, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas dari berbagai segmen termasuk di antaranya membangun kolaborasi aktif bersama developer hunian,” kata Agus.
Pernyataan dari Agus menegaskan peran vital perbankan dalam ekosistem perumahan. Ketersediaan pembiayaan menjadi jembatan yang menghubungkan antara penawaran (dari pengembang) dan permintaan (dari masyarakat). Dukungan dari lembaga keuangan seperti Bank Jakarta sangat penting untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang hadir dalam acara tersebut, menilai dukungan dari Pemprov DKI Jakarta semakin memperkuat program ini. Ia melihat sosialisasi ini sebagai cerminan dari ekosistem yang lengkap, di mana pertemuan antara kontraktor, pengembang, toko bangunan, UMKM, hingga perbankan terjadi dalam satu forum.
Menurut Maruarar, program perumahan ini menawarkan bunga yang disubsidi sebesar lima persen. Komitmen dari bank-bank besar, termasuk Bank Jakarta, menjadi bukti nyata keseriusan berbagai pihak.
“Bunganya disubsidi lima persen. Bank-bank besar sudah menyatakan komitmen, termasuk Bank Jakarta,” ucapnya.
Sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta terasa langsung dampaknya. Maruarar menyebutnya sebagai crowd in yang luar biasa, di mana kolaborasi ini menciptakan dorongan kuat untuk pertumbuhan ekonomi.
“Sinerginya langsung terasa. Ini crowd in yang luar biasa,” imbuhnya.
Ia mencontohkan kisah sukses pelaku usaha kecil yang berhasil naik kelas lewat sektor perumahan. Menurutnya, ada contoh nyata seperti Angga, mantan office boy, dan Wawan, seorang pengemudi ojek daring, yang kini mampu membangun ribuan rumah. Kisah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi banyak orang di Jakarta.
“Saya yakin di Jakarta bisa lahir banyak Angga dan Wawan baru,” tutur Maruarar.
Selain menguntungkan sektor perumahan, program ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara lebih luas. UMKM lokal diberikan ruang untuk memasarkan produk-produk mereka. Kehadiran para pelaku UMKM di dalam ekosistem perumahan juga membantu meningkatkan daya saing produk lokal.
Maruarar menambahkan, beberapa kebijakan di Jakarta seperti gratis Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat meringankan masyarakat kecil. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Kami lihat sinerginya nyata. Dari renovasi 700 rumah tidak layak huni, hingga rencana penataan kawasan kumuh tahun depan. Semua bergotong royong, dari pusat, daerah, hingga swasta,” jelas Maruarar.
Ia menegaskan, program ini tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga bertujuan untuk pemerataan ekonomi. Dengan adanya sinergi yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan masyarakat kecil dapat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan ini.
“Dengan sinergi ini, kita ingin masyarakat kecil benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menjadi bukti bahwa visi besar pemerintah pusat bisa diwujudkan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan swasta. Penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu prioritas pembangunan, dan melalui sinergi ini, cita-cita tersebut bisa lebih cepat tercapai. Keberhasilan program ini juga akan menciptakan efek domino positif terhadap sektor ekonomi lainnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat diharapkan terus menjalin sinergi yang kuat dalam mengimplementasikan program-program strategis lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada sektor perumahan, tetapi juga bisa merambah ke bidang lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan yang merata dan berkelanjutan dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia.
Pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat itu sendiri, menjadi kunci keberhasilan. Keterlibatan aktif dari perbankan dan pengembang, seperti yang terlihat dalam program ini, harus terus didorong. Insentif tambahan atau kemudahan birokrasi bagi mereka yang berkomitmen mendukung program-program pro-rakyat bisa menjadi pertimbangan.
Selain itu, sosialisasi program kepada masyarakat harus dilakukan secara masif dan mudah dipahami. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui manfaat serta cara mengakses program-program pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada upaya edukasi yang lebih intensif agar tidak ada lagi hambatan informasi yang menghalangi masyarakat dalam mendapatkan haknya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga harus diperkuat. Ini penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang ketat, risiko penyimpangan dapat diminimalisasi, dan manfaat program bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Terakhir, pemerintah diharapkan terus mendengar masukan dan aspirasi dari masyarakat. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat akan menciptakan kepercayaan dan partisipasi publik yang lebih besar. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan akan menjadi milik bersama dan dampaknya akan terasa lebih signifikan.
Program perumahan yang digagas oleh pemerintah pusat dan didukung penuh oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah nyata dalam mengatasi masalah hunian di ibu kota. Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan melalui penyediaan unit rumah yang signifikan, tetapi juga melalui kemudahan akses pembiayaan yang disubsidi, yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Keterlibatan bank-bank, termasuk Bank Jakarta, menunjukkan ekosistem yang solid.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta membuktikan bahwa gotong royong merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kisah sukses pelaku usaha kecil yang berhasil naik kelas melalui sektor ini menjadi inspirasi dan bukti bahwa program tersebut tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memberdayakan sumber daya manusia.
Kebijakan-kebijakan yang meringankan masyarakat, seperti pembebasan BPHTB dan PBG, menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Ini adalah langkah progresif yang perlu terus dilanjutkan dan diperluas. Efek domino dari program ini juga dirasakan oleh UMKM, yang ikut terlibat dan mendapatkan ruang untuk berkembang.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan bagi masyarakat. Program ini menjadi cerminan bahwa pembangunan yang berfokus pada rakyat akan menciptakan dampak positif yang lebih luas.
Dengan sinergi yang terus dijaga, diharapkan program-program strategis lainnya dapat terealisasi dengan baik, membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
