Tangerang EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sektor pariwisata nasional menjadi salah satu pilar krusial dalam struktur perekonomian, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Inisiatif strategis ini merupakan respons terhadap pemulihan sektor pariwisata global pasca-pandemi yang menunjukkan tren positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti upaya pemulihan industri pariwisata yang tengah dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia, pasca-pandemi Covid-19. “Pasca Covid-19, banyak negara, termasuk Indonesia, tengah berupaya membangun kembali industri pariwisatanya. Saat ini, pariwisata global perlahan pulih, termasuk di Asia Tenggara,” tutur Menko Airlangga dalam acara Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025 dan Southeast Asia Business Event Forum (SEABEF) di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (10/10).
Dalam kegiatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dengan Kementerian Pariwisata dalam menyelenggarakan forum penting ini. Acara ini menjadi wadah untuk merumuskan strategi penguatan sektor pariwisata di masa depan.
Kawasan Asia Tenggara memperlihatkan pemulihan yang kuat. Tercatat, kawasan ini telah menyambut sekitar 123 juta wisatawan pada tahun lalu, melampaui angka sebelum pandemi yang kala itu mencapai 109 juta wisatawan. Angka ini secara jelas menunjukkan adanya perbaikan persepsi terhadap kualitas pariwisata di kawasan ini, sekaligus memberikan sinyal positif bagi Indonesia.
Di Indonesia, sektor pariwisata nasional juga menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 4% pada tahun 2024, naik sedikit dari 3,9% pada tahun 2023. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 14 hingga 16 juta orang sepanjang tahun 2025.
Hingga Agustus 2025, realisasi kunjungan wisman telah mencapai 10,04 juta orang, menunjukkan peningkatan sebesar 10,38% secara tahunan (year-on-year/yoy). Selain itu, target perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,08 miliar perjalanan. Periode Januari–Agustus 2025 telah mencatat 807,55 juta perjalanan domestik, tumbuh sekitar 19,71% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Penguatan Ekosistem Pariwisata Berkelanjutan
Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan nasional melalui berbagai kebijakan strategis yang terarah. Langkah-langkah yang tengah ditempuh meliputi pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas dan kualitas destinasi wisata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dibarengi dengan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.
Hingga kini, Pemerintah telah membuka sebanyak 36 bandara internasional. Pembukaan bandara-bandara ini merupakan upaya konkret untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan memperluas akses bagi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai destinasi wisata di tanah air.
Di samping itu, Pemerintah saat ini tengah mengembangkan Indonesia Quality Tourism Fund. Dana abadi ini merupakan bentuk komitmen jangka panjang Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan dan kualitas sektor pariwisata. Tidak hanya itu, Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif fiskal yang ditujukan bagi sektor pariwisata.
Insentif fiskal tersebut mencakup insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket penerbangan, insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pekerja di sektor pariwisata, serta dukungan finansial bagi industri yang berkomitmen merekrut peserta magang. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Langkah signifikan lain yang telah diselesaikan Pemerintah adalah revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi undang-undang ini bertujuan memperkuat paradigma baru pariwisata berkelanjutan yang berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah agar pembangunan pariwisata dapat berjalan lebih inklusif dan memberikan manfaat langsung yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Pemerintah juga sedang dalam proses menyiapkan Quality Tourism Standards. Standar ini akan berfungsi sebagai pedoman baku bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata untuk menerapkan praktik-praktik pariwisata yang berkelanjutan, sejalan dengan standar yang berlaku secara global. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.
MICE sebagai Motor Penggerak Pariwisata
Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga secara khusus menyoroti pentingnya sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Sektor MICE diyakini menjadi salah satu pendorong utama dan motor penggerak pertumbuhan industri pariwisata secara keseluruhan, karena mampu mendatangkan wisatawan dengan pengeluaran yang lebih besar.
Merujuk pada riset dari Mordor Intelligence, nilai sektor MICE di kawasan Asia-Pasifik mencapai USD212,83 miliar pada Juni 2025. Nilai ini diproyeksikan akan meningkat sekitar 50% hingga menyentuh angka USD328,97 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sebesar 9,1%.
Untuk memaksimalkan potensi besar ini, Pemerintah memandang perlu adanya strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat di antara semua pihak. Tujuannya agar sektor ini tidak hanya tumbuh lebih kuat, tetapi juga lebih berkelanjutan. “Untuk memaksimalkan potensi ini, kita perlu mengembangkan strategi yang tepat melalui kolaborasi yang kuat agar sektor ini tidak hanya tumbuh lebih kuat, tetapi juga lebih berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menutup sambutannya dengan optimisme terhadap masa depan pariwisata. Beliau meyakini bahwa melalui forum seperti ini, pemangku kepentingan dapat mengeksplorasi cara-cara strategis dan konkret untuk merespons berbagai tantangan yang ada. “Dengan visi yang jelas, perencanaan strategis, dan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita dapat mengembangkan titik balik penting untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata,” pungkasnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani, Executive Chairman and Founder of GainingEdge Gery Grimmer, Anggota DPR RI Samuel Watimena, Senior Economist World Bank Alejandro Espinosa-Wang, dan Tokoh Pariwisata Indonesia (Wamen Parekraf periode 2011-2014) Sapta Nirwadar. Kehadiran para tokoh ini memperkuat sinyal dukungan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan nasional.
Indonesia menunjukkan tren pemulihan pariwisata yang mengesankan, ditandai dengan peningkatan signifikan pada kunjungan wisman dan wisnus, serta kontribusi PDB yang terus naik. Keberhasilan ini adalah hasil dari kebijakan pro-aktif Pemerintah dalam membangun infrastruktur konektivitas dan memberikan insentif fiskal. Fokus pada Indonesia Quality Tourism Fund dan revisi UU Kepariwisataan menunjukkan komitmen serius terhadap kualitas dan pariwisata berkelanjutan.
Penting untuk terus memelihara kolaborasi yang erat antara Pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal, sesuai dengan paradigma baru pariwisata berbasis komunitas. Sektor MICE harus terus didorong sebagai mesin pertumbuhan yang menghasilkan devisa besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa Quality Tourism Standards dapat diterapkan secara efektif di seluruh destinasi, menjaga reputasi Indonesia di kancah global.
Meskipun trennya positif, tantangan dalam persaingan global tetap besar, sehingga Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk promosi pariwisata dan peningkatan kualitas SDM. Pembangunan 36 bandara internasional harus diikuti dengan pengembangan destinasi pendukung di sekitarnya. Insentif fiskal juga perlu dievaluasi berkala agar tetap relevan dan efektif dalam menarik investasi.
Untuk memaksimalkan potensi sektor MICE, diperlukan peningkatan fasilitas konvensi berstandar internasional serta dukungan regulasi yang mempermudah penyelenggaraan event berskala global. Pemerintah juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta memprioritaskan konservasi alam dan budaya di setiap destinasi wisata.
Kesimpulannya, Indonesia telah berhasil menetapkan fondasi yang kuat untuk memajukan pariwisata berkelanjutan melalui reformasi regulasi, penguatan infrastruktur, dan insentif yang terarah. Visi yang jelas untuk mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dan keberlanjutan, didukung oleh instrumen finansial seperti dana abadi, menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat untuk mencapai target kunjungan wisman dan wisnus. Dengan kolaborasi yang solid, Indonesia dapat menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan kelas dunia.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
