Helsinki, EKOIN.CO –Finlandia kembali menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia menurut laporan Transparency International tahun 2024. Negara Nordik ini mempertahankan reputasinya sebagai negara yang hampir tidak pernah mengalami praktik korupsi di sektor pemerintahan maupun swasta.
Laporan bertajuk Corruption Perceptions Index (CPI) tersebut dirilis pada Januari 2025 dan menunjukkan Finlandia mendapatkan skor CPI tertinggi, yakni 87 dari 100. Posisi ini diikuti oleh Denmark dan Selandia Baru. Skor ini menandakan tingkat persepsi korupsi yang sangat rendah di sektor publik.
Transparency International mencatat bahwa skor CPI diukur dari 180 negara berdasarkan penilaian para ahli dan pelaku bisnis terhadap tingkat korupsi sektor publik. Skor 100 berarti sangat bersih, sementara 0 berarti sangat korup.
Finlandia konsisten berada di peringkat tiga besar selama lebih dari dua dekade terakhir. Hal ini mencerminkan sistem tata kelola negara yang transparan, akuntabel, serta penegakan hukum yang efektif dan bebas intervensi politik.
Menurut laporan yang dikutip dari situs resmi Transparency.org, faktor utama yang membuat Finlandia unggul adalah adanya budaya integritas yang kuat, kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi negara, serta keterbukaan informasi publik.
Pemerintah Finlandia juga memiliki mekanisme pencegahan korupsi yang terstruktur dan efisien. Salah satu contoh nyata adalah Komisi Audit Nasional Finlandia (NAOF) yang bekerja secara independen dalam memeriksa keuangan negara.
Selain itu, para pejabat publik di Finlandia diwajibkan melaporkan kekayaan dan potensi konflik kepentingan secara berkala. Proses ini diawasi oleh lembaga khusus dan terbuka untuk publik.
Sistem peradilan yang independen menjadi pilar penting dalam pemberantasan korupsi di Finlandia. Hakim dan jaksa dipilih melalui proses ketat dan tidak dapat diberhentikan tanpa proses hukum yang sah.
Organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran besar dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Finlandia memiliki ekosistem partisipasi publik yang sehat dan transparan, memungkinkan warga turut mengontrol jalannya pemerintahan.
Menurut Menteri Kehakiman Finlandia, Leena Meri, dalam konferensi pers di Helsinki pada Februari 2025, “Kami menjaga integritas sistem hukum dan keuangan negara dengan tidak mentoleransi segala bentuk penyimpangan. Semua pejabat publik tunduk pada aturan dan diawasi oleh rakyat.”
Leena Meri juga menambahkan bahwa pendidikan antikorupsi sudah diperkenalkan sejak usia dini, termasuk dalam kurikulum sekolah dasar. Hal ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak kecil.
Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu sorotan dalam laporan tersebut. Finlandia menerapkan sistem lelang daring yang dapat diakses publik secara bebas, mengurangi kemungkinan penyelewengan dana.
Menurut Profesor Markku Rantala dari Universitas Helsinki, “Finlandia memiliki sistem demokrasi yang matang. Budaya malu terhadap pelanggaran etik juga sangat kuat di masyarakat, sehingga korupsi tidak mendapat tempat untuk tumbuh.”
Media massa di Finlandia berperan besar dalam mengungkap penyimpangan. Dengan perlindungan hukum yang kuat, jurnalis bebas menyelidiki kasus-kasus tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
Selain itu, Finlandia secara aktif berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk memperkuat upaya global dalam melawan korupsi lintas negara. Negara ini menjadi anggota aktif kelompok anti-korupsi seperti GRECO dan OECD Working Group on Bribery.
Finlandia juga menjadi tempat rujukan bagi negara lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Beberapa delegasi pemerintahan dari Asia dan Afrika dilaporkan telah mengunjungi Helsinki untuk belajar tentang kebijakan antikorupsi.
Tingkat korupsi yang sangat rendah juga berdampak pada iklim investasi. Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Finlandia menjadi salah satu destinasi investasi paling aman dan terpercaya di dunia, dengan risiko politik dan hukum yang minimal.
Data dari Forum Ekonomi Dunia tahun 2024 menunjukkan bahwa Finlandia mencetak skor tinggi dalam indeks daya saing global, khususnya pada aspek efisiensi birokrasi, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas politik.
Tingkat kejahatan kerah putih di Finlandia juga tergolong sangat rendah. Laporan Kepolisian Nasional Finlandia tahun 2023 menyebutkan bahwa hanya 6 kasus suap yang dilaporkan sepanjang tahun, dan seluruhnya berhasil diproses secara hukum.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah menjadi salah satu kekuatan utama negara ini. Tiap warga bisa mengakses laporan keuangan kota dan daerah secara daring, serta memberikan umpan balik langsung kepada pejabat terkait.
Pemerintah juga rutin mengadakan forum keterbukaan publik untuk membahas anggaran, kebijakan, dan program kerja. Partisipasi warga dalam forum tersebut mencapai 72% berdasarkan survei terbaru dari Universitas Tampere.
Kemudahan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) menjadi aspek kunci pencegahan korupsi. Pemerintah menyediakan saluran pelaporan yang anonim dan dilindungi hukum, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti.
Dalam laporan tersebut, Transparency International juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan. Pejabat tinggi di Finlandia dikenal hidup sederhana dan tidak menunjukkan gaya hidup mewah, sehingga menekan potensi kecemburuan sosial.
Budaya kesetaraan di Finlandia membuat praktik nepotisme atau kroniisme nyaris tidak terjadi. Rekrutmen pejabat publik dilakukan berdasarkan merit dan diuji secara terbuka.
Menurut Kepala Transparency International cabang Finlandia, Helena Liikanen, “Ketika masyarakat percaya bahwa hukum berlaku sama untuk semua, maka tidak ada ruang untuk praktik korupsi.”
Masyarakat Finlandia juga memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga-lembaga negara. Survei Gallup Nordic tahun 2024 menunjukkan bahwa 89% warga percaya pada integritas polisi, 85% percaya pada sistem peradilan, dan 90% percaya pada pemerintah pusat.
Kebijakan keterbukaan data menjadi kebiasaan umum. Semua dokumen publik, termasuk gaji pejabat, kontrak pemerintah, dan keputusan pengadilan dapat diakses secara daring tanpa perlu permohonan khusus.
Finlandia juga mengembangkan teknologi digital untuk mencegah birokrasi manual yang rentan manipulasi. Hampir seluruh pelayanan publik sudah berbasis sistem elektronik yang transparan dan terintegrasi.
Dalam aspek pendidikan, universitas-universitas di Finlandia mewajibkan mata kuliah etika publik dan kepemimpinan bersih untuk semua jurusan pemerintahan dan kebijakan publik.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa korupsi bisa dikendalikan melalui kombinasi sistem hukum yang kuat, partisipasi masyarakat, pendidikan nilai, serta transparansi dalam semua aspek pemerintahan.
Finlandia menunjukkan bahwa komitmen politik dan budaya sosial dapat menciptakan negara yang bersih dari korupsi, tanpa perlu tindakan represi atau kekerasan.
Negara ini telah menjadi teladan global bahwa penghapusan korupsi bukanlah impian yang mustahil, melainkan hasil dari kerja konsisten dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan sistem pengawasan internal yang ketat dan transparansi data publik yang maksimal, Finlandia menciptakan ruang publik yang bersih dan terpercaya.
Pengalaman Finlandia dapat dijadikan acuan bagi negara lain untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih, demokratis, dan berpihak pada kepentingan publik.
Transparansi, partisipasi warga, dan integritas adalah pondasi yang tidak bisa ditawar untuk menciptakan tata kelola yang bebas dari korupsi.
Dengan catatan prestasi dan konsistensi selama puluhan tahun, Finlandia menjadi bukti bahwa negara bersih bukan sekadar slogan, tetapi realita yang bisa dicapai.
Sebagai kesimpulan, keberhasilan Finlandia sebagai negara dengan tingkat korupsi paling rendah tidak terlepas dari keterbukaan sistem pemerintahan, partisipasi publik yang kuat, dan sistem hukum yang efektif. Komitmen yang kuat dari pejabat negara untuk menjalankan pemerintahan dengan prinsip integritas menjadi kunci utama.
Pengawasan masyarakat melalui akses terbuka terhadap informasi, serta pelibatan warga dalam pengambilan keputusan publik, menjadi praktik demokratis yang patut dicontoh. Dalam sistem seperti ini, transparansi tidak hanya menjadi jargon, melainkan budaya yang mengakar kuat.
Pendidikan nilai sejak dini berperan besar dalam membentuk karakter warga negara yang jujur dan bertanggung jawab. Finlandia menunjukkan bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan membangun kesadaran kolektif dari masyarakat.
Penting juga dicatat bahwa media bebas dan lembaga swadaya masyarakat yang kritis turut berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pejabat publik. Ruang untuk kritik dan transparansi membuat setiap penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini.
Bagi negara lain, langkah awal yang bisa ditempuh adalah memperkuat penegakan hukum, membuka akses data publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap lini kebijakan. Dengan komitmen yang konsisten, bukan tidak mungkin keberhasilan seperti Finlandia dapat direplikasi.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
