Jakarta, Ekoin.co – Ribuan pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai daerah dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Mandala, Gedung DPR RI, pada Rabu, 17 September 2025. Aksi yang diberi nama “179 Ojol” tersebut diperkirakan berlangsung pukul 12.00 hingga 13.00 WIB dengan estimasi peserta mencapai 2.000 hingga 5.000 orang.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan tujuh tuntutan akan disampaikan dalam demonstrasi itu. Tuntutan utama adalah agar Rancangan Undang-Undang Transportasi Online segera dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026. Selain itu, para pengemudi juga menuntut potongan aplikator sebesar 10 persen ditetapkan sebagai harga mati.
Tujuh Tuntutan dalam Demo Ojol
Dalam aksi yang diprediksi melibatkan ribuan massa ini, para pengemudi ojol menyuarakan sejumlah aspirasi lain. Regulasi tarif antar barang dan makanan menjadi salah satu tuntutan penting, di samping audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang selama ini diambil oleh aplikator.
BACA JUGA: Kasus Tabrak dan Lindas Driver Ojol, 7 Personel Brimob Lakukan Pelanggaran Berat dan Sedang
Para pengemudi juga meminta penghapusan sistem Aceng, slot, multi order, serta member berbayar yang dianggap merugikan. Selain itu, mereka menuntut pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, karena dinilai lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online ketimbang driver.
Tak hanya itu, Kapolri juga diminta mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang hingga kini masih meninggalkan luka mendalam bagi para pengemudi. “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan menjadi juru bicara para pebisnis untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online,” tegas Igun.
Solidaritas Pengemudi Ojol
Sebagai bentuk solidaritas, Raden Igun menegaskan para pengemudi akan menonaktifkan aplikasi secara serentak pada 17 September 2025. Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada kesulitan masyarakat mendapatkan layanan transportasi online selama aksi berlangsung.
“Garda mengimbau warga Jakarta memilih transportasi alternatif pada 17 September 2025 karena sebagian besar ojol akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas aksi ke DPR, Kemenhub, dan Istana,” kata Igun, Selasa, 16 September 2025.
Situasi terkini di depan pintu gerbang Mandala Gedung DPR sudah terlihat ramai. Sejumlah awak media mulai berkumpul untuk meliput jalannya aksi, sementara aparat kepolisian tampak berjaga untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Aksi ini diprediksi menjadi salah satu gelombang protes terbesar dari kalangan pengemudi ojol dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan dari berbagai daerah turut menambah kekuatan massa, sehingga jalanan sekitar DPR diperkirakan padat.
Para pengemudi yang hadir membawa aspirasi kolektif mengenai kesejahteraan dan regulasi yang dianggap belum berpihak pada mereka. Dengan demikian, isu transportasi online kembali menjadi sorotan nasional.
Langkah demonstrasi ini tidak hanya ditujukan kepada DPR, melainkan juga kepada Kementerian Perhubungan dan Istana Negara. Para peserta berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti.
Kehadiran ribuan ojol ke ibu kota menandakan besarnya keresahan di kalangan pengemudi. Aksi ini dipandang sebagai bentuk puncak kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kemacetan di sekitar kawasan Senayan pada hari pelaksanaan aksi. Sejumlah jalur lalu lintas kemungkinan akan dialihkan oleh pihak kepolisian demi kelancaran.
Selain tuntutan formal, unjuk rasa ini juga menjadi momentum pengemudi untuk memperkuat solidaritas di antara sesama ojol. Dengan kompak menonaktifkan aplikasi, mereka berharap tekanan publik semakin besar.
Di sisi lain, pihak aplikator dan pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tujuh tuntutan tersebut. Namun, aksi yang akan digelar tetap dipantau ketat oleh aparat keamanan.