Palembang, EKOIN.CO – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menunjukkan komitmen kuatnya terhadap praktik keterbukaan informasi publik dengan menyelenggarakan serangkaian forum edukasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day) di Palembang, Minggu, 28 September 2025. Inisiatif strategis ini tidak hanya bertujuan memperingati hari penting tersebut, tetapi juga secara nyata berkontribusi pada upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan badan publik, menjadikannya fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Rangkaian forum edukasi ini melibatkan sekitar 130 mahasiswa dari Universitas IBA. Partisipasi generasi muda yang besar ini menunjukkan antusiasme terhadap isu transparansi. Acara ini semakin berbobot dengan kehadiran narasumber kunci dari Komisi Informasi Pusat (KIP), akademisi ternama, dan perwakilan resmi dari BNI. Sinergi antara korporasi, regulator, dan akademisi ini menciptakan ruang diskusi yang komprehensif mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.
Baca juga : Inovasi BNI Perkuat Layanan Wealth Management untuk Nasabah
Dalam kesempatan tersebut, hadir tokoh-tokoh penting, antara lain Komisioner Bidang Sosialisasi Edukasi dan Komunikasi Publik KIP Samrotunnajah Ismail, Rektor Universitas IBA Lily Rahmawati Harahap, dan Area Head BNI Regional Office 03 Palembang Herry Juhaeri. Kehadiran mereka menegaskan betapa seriusnya agenda ini bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, keterlibatan tokoh institusi menunjukkan pengakuan terhadap peran vital keterbukaan informasi publik dalam tata kelola modern.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan pandangannya, menekankan bahwa transparansi merupakan pilar esensial dalam membentuk keyakinan publik. “Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kami berharap upaya yang dilakukan BNI dapat memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan badan publik,” ujar Okki dalam keterangan tertulisnya. Pernyataan tersebut sekaligus menggarisbawahi upaya BNI untuk tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi menjadikannya sebagai nilai inti perusahaan.
Komisioner KIP, Samrotunnajah Ismail, yang turut memberikan pencerahan, secara khusus menyoroti peran strategis generasi muda dalam mendorong terciptanya budaya transparansi. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi yang unik sebagai penggerak perubahan. “Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya,” kata dia. Mereka diharapkan mampu mendorong badan publik agar lebih terbuka, seraya mengedukasi masyarakat luas untuk memanfaatkan hak dasarnya atas informasi.
Meningkatkan Peran Generasi Muda dalam Transparansi
Samrotunnajah menambahkan, mahasiswa adalah agen perubahan yang efektif. Dengan pengetahuan dan semangat kritis yang mereka miliki, generasi muda bisa secara aktif mendesak institusi untuk akuntabel. Lebih dari itu, mereka bertugas mengedukasi masyarakat agar tidak ragu untuk menggunakan haknya, yaitu hak untuk tahu, yang dijamin oleh undang-undang. Peran aktif ini sangat krusial agar keterbukaan informasi publik menjadi praktik normatif.
Mengacu pada regulasi, Samrotunnajah juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kelima di Asia yang telah mengatur hak masyarakat atas informasi publik. Regulasi ini termaktub dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Kehadiran payung hukum ini menjadi tonggak bersejarah yang secara signifikan memperkuat transparansi pemerintahan dan mendukung praktik demokrasi yang lebih matang di Tanah Air.
Oleh karena itu, momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia, yang diperingati setiap 28 September, harus menjadi pengingat kolektif. “Momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini harus menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan untuk membangun tata kelola yang baik,” tegas Samrotunnajah. Penekanan ini menunjukkan bahwa transparansi adalah kebutuhan fundamental untuk tata kelola yang efektif dan responsif.
Implementasi Nyata Keterbukaan Informasi BNI
Selain mengadakan forum dengan mahasiswa, BNI juga memperluas cakupan edukasi. Korporasi ini menyelenggarakan sesi berbagi informasi bersama Mitra BNI. Selanjutnya, forum internal khusus bagi para pegawai juga dilaksanakan, memastikan bahwa semangat transparansi terinternalisasi di seluruh lingkungan kerja. Agenda ini menegaskan implementasi nyata keterbukaan informasi publik di internal perusahaan.
Tujuan diselenggarakannya forum internal dan eksternal ini adalah agar semangat transparansi tidak berhenti pada tingkat wacana atau kebijakan di atas kertas. BNI berupaya keras menjadikan keterbukaan sebagai praktik sehari-hari, tertanam dalam setiap proses bisnis dan interaksi dengan publik. Dengan cara ini, perusahaan menunjukkan komitmennya sebagai badan publik yang akuntabel.
Melalui seluruh kegiatan ini, BNI bersama KIP memiliki harapan besar. Kesadaran masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan, harus semakin meningkat dalam menggunakan hak mereka atas informasi publik. Semakin tinggi kesadaran dan partisipasi publik, maka budaya transparansi akan semakin mengakar kuat.
Pada akhirnya, upaya ini akan mendukung terciptanya tata kelola, baik pada tingkat pemerintahan maupun korporasi, yang lebih akuntabel, responsif, dan berpihak penuh pada kepentingan publik. Upaya BNI ini menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan ekosistem bisnis dan pemerintahan yang lebih bersih. Kegiatan di Palembang ini menjadi contoh bagaimana korporasi dapat menjalankan peran edukatifnya secara maksimal.
Keterbukaan dalam penyampaian informasi akan meminimalisir potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga membantu masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan fakta yang valid, sehingga meningkatkan partisipasi publik yang bermakna. Langkah proaktif BNI ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial korporasi yang holistik.
Sinergi antara BNI, Komisi Informasi Pusat (KIP), dan dunia akademis merupakan terobosan yang efektif dalam menyebarluaskan nilai-nilai transparansi. Model edukasi yang melibatkan mahasiswa secara langsung menciptakan multiplier effect yang luar biasa. Mahasiswa akan membawa semangat keterbukaan informasi publik ini ke lingkungan mereka, menjadi duta perubahan. Edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengimbangi perkembangan informasi yang begitu cepat, agar masyarakat tetap kritis dan cakap dalam memanfaatkan haknya.
Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia di Palembang ini menjadi cerminan bahwa institusi perbankan besar memiliki peran besar dalam mendorong tata kelola yang baik. BNI tidak hanya fokus pada aspek bisnis, namun juga aspek sosial dan demokrasi. Implementasi transparansi yang dimulai dari internal perusahaan, kemudian diperluas ke mitra dan publik, adalah langkah yang sangat sistematis. Semua ini bertujuan untuk membangun kepercayaan yang merupakan aset tak ternilai bagi badan publik mana pun.
Kegiatan forum edukasi yang diselenggarakan BNI bersama KIP di Palembang pada 28 September 2025 memperkuat komitmen perusahaan terhadap keterbukaan informasi publik. Inisiatif ini selaras dengan UU KIP, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan transparansi badan publik. Partisipasi aktif mahasiswa menunjukkan adanya potensi besar dalam menjadikannya sebagai budaya. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, semangat Hari Hak untuk Tahu Sedunia menjadi praktik nyata.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIk3Yr2v
