Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan anggaran negara dengan prinsip kehati-hatian dan efisiensi. Fokus utama diarahkan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Upaya ini menjadi krusial di tengah dinamika ekonomi global yang memerlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan terarah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan fiskal dan perkembangan APBN 2026 dalam acara Media Gathering virtual bersama sejumlah wartawan ekonomi nasional pada Jumat (10/10). Dalam sesi dialog tersebut, Menkeu menjawab berbagai pertanyaan terkait prospek ekonomi dan langkah-langkah strategis pemerintah.
Menkeu secara gamblang menjelaskan bahwa APBN 2026 akan dijalankan berdasarkan prinsip efisiensi yang ketat dan ketepatan sasaran. Prinsip ini memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk program-program yang memberikan dampak maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Beliau juga menegaskan bahwa langkah-langkah pengelolaan uang negara akan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan nasional. Kehati-hatian fiskal menjadi prioritas utama untuk menghindari risiko yang dapat memicu gejolak ekonomi.
“Kami pastikan pengelolaan fiskal dijalankan dengan hati-hati, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujar Menkeu Purbaya, menekankan trilogi penting dalam kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Dalam dialognya, Menkeu Purbaya menyatakan optimisme yang tinggi terhadap prospek ekonomi nasional. Optimisme ini didasarkan pada beberapa faktor pendorong utama yang diidentifikasi oleh Pemerintah.
Menkeu menjelaskan bahwa percepatan belanja pemerintah, ditambah dengan pertumbuhan kredit perbankan, akan menjadi motor utama yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2025, dan momentum ini diharapkan berlanjut kuat hingga tahun APBN 2026 berjalan.
Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh program belanja berjalan sesuai jadwal, menjangkau target yang telah ditetapkan, dan yang terpenting, dilaksanakan tanpa adanya kebocoran. Integritas dan efektivitas belanja menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak fiskal.
Integritas Fiskal dan Pertumbuhan Produktif
Selain aspek teknis pengelolaan anggaran, Menkeu juga menyoroti pentingnya penguatan integritas aparatur fiskal. Penegasan ini khususnya ditujukan kepada pegawai di bidang perpajakan dan kepabeanan, yang memegang peran sentral dalam penerimaan negara.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat profesionalitas dan integritas jajaran pegawainya. Menkeu menegaskan akan memberikan penghargaan yang layak bagi pegawai yang menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi. Di sisi lain, sanksi tegas akan dijatuhkan bagi setiap pelanggaran yang terjadi.
Langkah ini diambil demi menjaga profesionalitas aparatur fiskal dan memelihara kepercayaan publik, yang merupakan aset tak ternilai bagi Kementerian Keuangan dan Ditjen terkait. Integritas aparatur menjadi prasyarat mutlak dalam menjalankan APBN 2026 secara bertanggung jawab.
Menkeu Purbaya juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan fiskal didasarkan pada perhitungan yang cermat dan berorientasi pada keberlanjutan.
Ia secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan pembiayaan pembangunan. Pengoptimalan ini dilakukan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan, menjaga rasio utang tetap terkendali.
Prinsip penting lainnya adalah penggunaan utang secara produktif. Pemerintah memastikan bahwa setiap dana pinjaman yang ditarik digunakan untuk proyek-proyek yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, alih-alih hanya untuk kebutuhan konsumtif.
Pengelolaan APBN 2026 yang hati-hati ini menunjukkan upaya Pemerintah dalam merespons ketidakpastian global dan dinamika domestik. Dengan fokus pada efisiensi belanja dan integritas aparatur, Pemerintah berupaya menciptakan fondasi fiskal yang kokoh.
Kepercayaan diri Menkeu terhadap prospek ekonomi nasional, yang didorong oleh percepatan belanja dan pertumbuhan kredit, memberikan sinyal positif bagi pasar. Ini mengindikasikan Pemerintah siap mengarahkan instrumen fiskal untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi.
Pernyataan Menkeu mengenai pengelolaan fiskal yang hati-hati, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat menunjukkan konsistensi kebijakan. Komitmen ini penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan investor dalam merencanakan aktivitas bisnis mereka.
Upaya penguatan integritas aparatur perpajakan dan kepabeanan merupakan langkah preventif yang krusial. Ini bukan hanya tentang menindak pelanggaran, tetapi juga tentang membangun sistem yang transparan dan akuntabel, yang sangat diperlukan untuk mengamankan penerimaan negara demi pembiayaan APBN 2026.
Mekanisme pemberian penghargaan dan penindakan tegas yang diterapkan akan mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perencanaan APBN 2026 didasarkan pada optimisme pertumbuhan yang realistis dan dikawal dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Prinsip efisiensi, ketepatan sasaran belanja, dan penguatan integritas aparatur menjadi pilar utama kebijakan.
Pemerintah perlu terus memonitor realisasi belanja dan pertumbuhan kredit perbankan secara berkala untuk memastikan keduanya benar-benar menjadi pendorong utama pertumbuhan seperti yang diproyeksikan. Komunikasi yang transparan mengenai penggunaan utang yang produktif juga harus dipertahankan.
Tantangan terbesar yang menanti adalah menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip efisiensi di lapangan dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran, terutama dalam program-program belanja yang dipercepat. Pengawasan internal dan eksternal harus ditingkatkan.
Pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab, dengan memastikan utang digunakan secara produktif, merupakan janji penting yang harus diwujudkan. Hal ini demi menghindari beban fiskal berlebihan di masa mendatang dan menjamin APBN 2026 berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan.
Secara keseluruhan, arah kebijakan fiskal menuju APBN 2026 menunjukkan kesiapan Pemerintah untuk merespons tantangan ekonomi global dengan kebijakan domestik yang prudent dan pro-pertumbuhan. Fokus pada integritas aparatur dan penggunaan anggaran yang produktif merupakan resep yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
