Jakarta EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penutupan sementara sejumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang dinilai bermasalah. Kebijakan ini diputuskan usai munculnya kasus keracunan massal terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. Gabung WA Channel EKOIN.
Program MBG selama ini digadang-gadang sebagai upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak dan masyarakat kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun, munculnya insiden keracunan membuat pelaksanaan program ini harus dievaluasi secara menyeluruh.
Prabowo yang baru kembali dari lawatan enam hari di luar negeri langsung menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Halim. Dalam pertemuan tersebut, hadir 12 menteri, wakil menteri, serta kepala badan terkait guna membahas solusi cepat atas masalah ini.
Evaluasi SPPG dalam Program Gizi
Dalam rakortas itu, Prabowo menegaskan bahwa keselamatan anak-anak peserta program MBG adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Karena itu, SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara sambil menunggu proses investigasi dan perbaikan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keputusan Presiden bukan hanya soal angka kasus, tetapi menyangkut generasi bangsa. “Presiden memutuskan untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah selama proses evaluasi dan investigasi berlangsung,” ujarnya.
Evaluasi yang dilakukan pemerintah akan menyasar sejumlah aspek penting. Mulai dari kedisiplinan juru masak, standar sanitasi dapur, sterilisasi peralatan makan, hingga kualitas air yang digunakan dalam proses penyajian makanan.
Prioritas Keselamatan Anak
Menurut Zulkifli Hasan, langkah ini perlu dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus keracunan massal. Ia menekankan bahwa setiap penyedia layanan dalam program MBG wajib menjalankan standar keamanan pangan yang ketat.
Program SPPG memang melibatkan ribuan titik layanan di berbagai daerah, sehingga pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah akan meningkatkan mekanisme monitoring agar pelaksanaannya lebih terkendali dan aman.
Selain evaluasi teknis, pemerintah juga akan menggelar pelatihan tambahan bagi tenaga masak dan penyedia makanan. Tujuannya agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keamanan pangan dan standar sanitasi.
Langkah Prabowo ini disebut sebagai momentum penting untuk memperkuat kembali fondasi program MBG. Dengan evaluasi yang menyeluruh, diharapkan masyarakat bisa kembali percaya pada program unggulan pemerintah tersebut.
Pemerintah menargetkan proses evaluasi selesai dalam waktu dekat. Setelah itu, SPPG yang sudah memenuhi standar akan diizinkan beroperasi kembali secara bertahap.
Sementara itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak khawatir karena pemerintah menjamin distribusi makanan sehat tetap berjalan, meskipun sebagian layanan ditutup sementara.
Keputusan Presiden Prabowo menutup sementara SPPG bermasalah adalah langkah cepat untuk mencegah dampak lebih luas dari kasus keracunan massal.
Evaluasi yang menyeluruh diharapkan mampu memperbaiki kualitas layanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program MBG.
Pemerintah menekankan bahwa keselamatan anak-anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Langkah ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem pengawasan di lapangan agar lebih transparan dan akuntabel.
Dengan perbaikan berkelanjutan, program MBG diyakini tetap bisa menjadi solusi penting bagi pemenuhan gizi masyarakat kurang mampu. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.