Bali EKOIN.CO – Pemerintah Provinsi Bali resmi mengumumkan larangan pembangunan hotel dan restoran baru di atas lahan pertanian, khususnya sawah. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu (24/9/2025) sebagai respon atas banjir mematikan yang melanda wilayah Bali beberapa waktu lalu. Langkah tersebut diambil untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menekan dampak buruk pariwisata masal yang selama ini menekan ruang hijau di pulau tersebut. Ikuti berita lain EKOIN di sini.
Keputusan ini dipandang strategis karena lahan pertanian di Bali semakin menyempit akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pariwisata. Menurut pemerintah daerah, sawah bukan hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sistem penyangga lingkungan yang mampu mengurangi risiko banjir.
Larangan hotel demi ekologi
Gubernur Bali menegaskan bahwa larangan pembangunan hotel dan restoran baru di area sawah merupakan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan pariwisata agar lebih berkelanjutan. “Banjir besar yang terjadi baru-baru ini adalah alarm keras bahwa ekologi kita terganggu. Jika tidak segera diatur, Bali akan kehilangan keseimbangan antara alam dan industri pariwisatanya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Bali tidak bisa terus menerus membiarkan lahan produktif beralih fungsi menjadi bangunan komersial. Menurutnya, langkah ini penting agar Bali tetap menjadi destinasi wisata dunia dengan daya tarik alami yang terjaga.
Sejumlah akademisi mendukung langkah ini. Mereka menyebutkan, selama dua dekade terakhir, lahan pertanian Bali mengalami penurunan signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ribuan hektar sawah berubah menjadi kawasan wisata, pemukiman, hingga vila pribadi. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya debit air permukaan yang memperparah risiko banjir.
Masyarakat petani juga menyambut baik aturan baru ini. Dengan adanya kebijakan tersebut, mereka merasa lebih terlindungi dari tekanan investor yang sering kali membeli lahan sawah dengan harga tinggi untuk pembangunan hotel. Petani berharap, pemerintah dapat menegakkan aturan secara konsisten agar sawah tetap lestari dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya.
Bali hadapi tantangan pariwisata
Meski larangan pembangunan hotel baru di sawah mendapat apresiasi, tantangan tetap muncul. Banyak investor menilai kebijakan ini berpotensi menurunkan daya tarik investasi. Asosiasi pengusaha pariwisata meminta pemerintah memastikan adanya kawasan khusus yang memang diperbolehkan untuk pembangunan hotel dan restoran, agar industri tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan.
Sementara itu, kalangan pemerhati lingkungan menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang kini menjadi tren global. Mereka menyebutkan wisatawan mancanegara semakin menghargai destinasi yang menjaga alamnya. Dengan demikian, menjaga sawah berarti juga menjaga keunggulan daya tarik Bali di mata dunia.
Pengalaman banjir mematikan yang terjadi baru-baru ini memperkuat urgensi kebijakan tersebut. Banyak desa terdampak banjir akibat berkurangnya area resapan air. Infrastruktur pariwisata yang dibangun di lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan memperparah kerusakan ekologi.
Pemerintah Provinsi Bali berencana mengeluarkan regulasi turunan berupa peraturan daerah yang mengatur lebih detail terkait zona larangan pembangunan. Zona tersebut mencakup area sawah produktif, daerah resapan air, dan kawasan dengan potensi bencana tinggi.
Beberapa pihak juga mendorong adanya insentif untuk petani, seperti bantuan pupuk, subsidi harga beras lokal, serta promosi agrowisata yang dapat meningkatkan nilai ekonomi tanpa harus mengubah fungsi sawah. Dengan begitu, petani tetap bisa mendapatkan manfaat ekonomi tanpa kehilangan lahan produktif mereka.
Dinas Pariwisata Bali menyebutkan, kebijakan larangan ini tidak akan merugikan pariwisata Bali secara keseluruhan. Justru sebaliknya, wisatawan akan semakin tertarik pada destinasi yang menjaga lingkungan dan budaya lokal.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menggandeng organisasi internasional di bidang lingkungan untuk membantu menyusun standar baru pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali. Harapannya, langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa.
Dengan kebijakan baru ini, Bali berupaya mengubah arah pembangunan dari sekadar pariwisata masal menuju pariwisata berkualitas. Sawah yang terjaga diyakini akan menjadi salah satu daya tarik utama, sekaligus benteng alami melawan banjir.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan Bali tetap indah, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Kebijakan larangan pembangunan hotel dan restoran di lahan sawah di Bali lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjaga ekologi. Keputusan ini menandai babak baru dalam arah pembangunan pariwisata Bali.
Dengan aturan tersebut, keseimbangan antara alam dan industri pariwisata diharapkan lebih terjaga. Sawah akan tetap menjadi ruang hijau penting bagi masyarakat Bali.
Meski ada tantangan dari sisi investasi, keberlanjutan lingkungan diyakini menjadi daya tarik baru bagi wisatawan global.
Pemerintah perlu mengawal kebijakan ini dengan konsistensi serta memberikan insentif nyata kepada petani. Dengan begitu, keseimbangan bisa tercapai.
Jika berjalan sesuai harapan, kebijakan ini akan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata berkelanjutan kelas dunia. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
