Rio de Janeiro, Brasil — EKOIN.CO — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap penguatan sistem multilateral dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.
Sesi yang berlangsung pada Minggu, 6 Juli 2025, di Rio de Janeiro itu mengangkat tema Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan pentingnya revitalisasi multilateralisme di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin multipolar.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut hadir mendampingi Presiden di Brasil.
“Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme,” kata Airlangga dalam keterangannya kepada media.
Fokus Kerja Sama Negara Berkembang
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo juga menyoroti urgensi memperkuat kemitraan ekonomi antar negara berkembang.
Kemitraan tersebut termasuk pemanfaatan maksimal atas keberadaan New Development Bank (NDB) yang digagas oleh negara-negara BRICS.
“Pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” lanjut Airlangga saat menjelaskan pandangan Presiden Prabowo.
Airlangga menegaskan bahwa Indonesia menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam NDB demi pembangunan nasional.
Partisipasi ini, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Proyek Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan
Airlangga juga memaparkan bahwa saat ini NDB telah mengelola 120 proyek dengan nilai sekitar USD 39 miliar.
Proyek-proyek tersebut mencakup energi bersih, infrastruktur berkelanjutan, dan berbagai inisiatif ramah lingkungan lainnya.
“Clean energy project, infrastruktur, dan sustainability menjadi prioritas proyek NDB,” ungkap Airlangga di Rio de Janeiro.
Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau Indonesia ke depan.
Indonesia berharap melalui keikutsertaan dalam NDB, pembiayaan yang diterima dapat mempercepat pelaksanaan proyek hijau nasional.
Inisiatif Kompak Ekonomi Selatan-Selatan
Dalam sesi yang sama, Presiden Prabowo turut mengusulkan terbentuknya South-South Economic Compact.
Usulan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) dalam keterangan resminya di lokasi konferensi.
Menurut Wamenlu Tata, inisiatif tersebut bertujuan memperluas keterlibatan negara-negara berkembang dalam perdagangan dan rantai pasok global.
“Negara-negara BRICS diharapkan menjadi motor pemberi akses luas kepada global south,” ujar Tata.
Integrasi perekonomian antara negara selatan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar dalam tatanan ekonomi dunia.
Penguatan Peran Negara Selatan
Tata menambahkan bahwa inisiatif South-South Economic Compact mencerminkan semangat solidaritas antar negara berkembang.
Inisiatif ini mendorong peningkatan kapasitas negara selatan dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim.
Presiden Prabowo memandang penting keterlibatan kolektif negara berkembang dalam sistem perdagangan global yang lebih adil.
“Tujuannya juga untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara selatan ke dalam global supply chain,” tutur Tata.
Usulan ini mendapat perhatian karena menekankan kolaborasi ketimbang kompetisi antarnegara anggota BRICS dan mitra lainnya
Konsistensi Komitmen Indonesia
Pernyataan Presiden Prabowo dalam KTT BRICS 2025 memperkuat posisi Indonesia sebagai promotor multilateralisme.
Sejak lama, Indonesia konsisten menyerukan pentingnya kerja sama global yang setara dan inklusif.
Kehadiran Presiden dalam forum ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah untuk membangun dialog dan kolaborasi strategis.
KTT BRICS 2025 menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk memperluas jejaring internasional dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
Pemerintah juga terus menjalin komunikasi aktif dengan negara-negara anggota BRICS lainnya dalam berbagai bidang.
Indonesia dan Transisi Hijau
Salah satu poin utama partisipasi Indonesia adalah mendukung pembiayaan proyek-proyek transisi energi bersih.
Transformasi energi menjadi salah satu prioritas pembangunan yang kini sedang digalakkan oleh pemerintah.
Dengan bergabung dalam NDB, Indonesia berharap dapat memperoleh dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
Pendekatan ini diharapkan mempercepat pencapaian target emisi nol bersih yang telah ditetapkan sebelumnya.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda global dalam mengatasi perubahan iklim secara kolektif dan tangguh.
Kolaborasi Ekonomi Global
Selain fokus pada pembangunan hijau, Indonesia juga mendorong kerja sama teknologi dan kecerdasan buatan dalam BRICS.
Tema KTT BRICS kali ini memang secara khusus menyoroti peran teknologi dalam mendorong inklusi ekonomi global.
Kolaborasi riset dan pengembangan AI diharapkan dapat menciptakan solusi inovatif bagi negara-negara berkembang.
Presiden Prabowo mendorong agar platform BRICS dapat menjadi forum berbagi teknologi secara adil.
Pemanfaatan teknologi ini diyakini dapat menjembatani kesenjangan antarnegara dan memperluas peluang ekonomi.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v