Jeddah EKOIN.CO – Pemerintah Arab Saudi menyetujui hampir seluruh permintaan Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembangunan kampung haji dan tambahan kuota jamaah. Persetujuan ini merupakan hasil dari pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, yang berlangsung di Istana Al Salam pada Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi telah merespons positif permintaan Indonesia terkait peningkatan fasilitas bagi jamaah haji. Menurutnya, hampir semua usulan diterima oleh pihak kerajaan.
“Terkait haji, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pak Menko. Saya bersama Gus Irfan dan pak Menko mendengarkan langsung bahwa semua permintaan Indonesia terkait haji telah dipenuhi oleh pihak Saudi. Salah satunya adalah mengenai kuota haji,” ungkap Nasaruddin, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (3/7/2025).
Dukungan Saudi untuk Infrastruktur Haji RI
Salah satu poin penting dalam pembicaraan tersebut adalah rencana pembangunan kampung haji bagi jamaah asal Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan selama ibadah.
Gus Irfan menjelaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek teknis pembangunan kampung haji. Tim ini akan bekerja sama dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan semua elemen dapat terlaksana dengan efektif.
“Untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” kata Gus Irfan dalam pernyataannya.
Pemerintah Indonesia juga menyampaikan harapan agar penggunaan Bandara Taibah di Madinah dapat dioptimalkan, khususnya setelah penyelesaian pembangunan kawasan perumahan haji. Nasaruddin menambahkan bahwa pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
“Ada juga pembahasan mengenai penggunaan fasilitas Bandara Taibah ke depannya, jika perumahan haji sudah selesai dibangun,” jelas Nasaruddin.
Tambahan Kuota Jamaah dan Efisiensi Penyelenggaraan
Selain infrastruktur, peningkatan kuota jamaah haji Indonesia juga disetujui oleh pihak Arab Saudi. Keputusan ini dinilai penting untuk mengakomodasi animo masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap ibadah haji setiap tahunnya.
Nasaruddin menyebutkan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen dua negara dalam menyempurnakan pelayanan terhadap jamaah. Ia menekankan bahwa pimpinan kedua negara sepakat untuk terus membuat pelaksanaan ibadah haji menjadi semakin nyaman dan manusiawi.
“Pimpinan negara juga sepakat akan membuat penyelenggaraan haji lebih nyaman,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, hasil pembicaraan bilateral ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi teknis di Indonesia. Pemerintah akan segera mengkoordinasikan langkah lanjutan untuk mewujudkan usulan-usulan yang telah disepakati.
Kehadiran Menko Zulhas dalam pertemuan ini turut memperkuat sinergi antarkementerian dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. Meski belum ada pernyataan langsung dari Zulhas, kehadirannya dianggap mewakili aspek penguatan koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, pembangunan kampung haji diperkirakan akan mencakup kawasan tempat tinggal, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pendukung lain bagi jamaah asal Indonesia. Fasilitas tersebut diharapkan akan terintegrasi dengan rute ibadah.
Meski belum ditentukan lokasi pasti pembangunan kampung haji, proyek ini ditargetkan untuk dimulai seiring penyusunan tim teknis yang akan dibentuk dalam waktu dekat.
Pemerintah Indonesia menganggap hasil pertemuan ini sebagai langkah maju dalam diplomasi pelayanan haji. Dukungan penuh dari Arab Saudi membuka jalan bagi peningkatan kualitas pelayanan haji Indonesia secara menyeluruh.
Kesepakatan mengenai optimalisasi Bandara Taibah dinilai penting mengingat bandara ini merupakan titik masuk utama bagi jamaah Indonesia menuju Madinah. Dengan perumahan haji yang berdekatan, diharapkan pergerakan jamaah menjadi lebih efisien.
Dalam tahap berikutnya, pemerintah akan menyusun jadwal kerja dan rencana aksi yang mencakup penganggaran, kajian teknis, serta skema pelaksanaan proyek kampung haji.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan haji secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hasil pertemuan juga menjadi wujud keseriusan kedua negara dalam memperkuat kerja sama bilateral, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga sektor lain yang mendukung kepentingan bersama.
Pemerintah Indonesia optimistis kerja sama yang semakin erat ini dapat memberikan manfaat besar bagi jamaah haji di masa mendatang, terutama dalam hal kenyamanan, keamanan, dan efisiensi selama ibadah.
Seluruh langkah yang akan diambil akan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi dari otoritas Arab Saudi serta melibatkan koordinasi lintas kementerian di Indonesia.
Upaya peningkatan fasilitas haji diharapkan juga akan mempermudah proses bimbingan dan layanan bagi jamaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Sebagai langkah strategis, Indonesia perlu segera membentuk tim terpadu yang mampu bekerja lintas kementerian untuk menyukseskan pembangunan kampung haji. Dengan sinergi yang kuat, proyek ini akan berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Dukungan dari berbagai sektor sangat penting agar hasil perencanaan bisa diimplementasikan tanpa hambatan.
Pemerintah juga disarankan untuk menetapkan target jangka pendek dan panjang dalam optimalisasi fasilitas haji. Hal ini meliputi alokasi anggaran, penetapan lokasi strategis, serta kolaborasi intensif dengan otoritas Arab Saudi. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar setiap tahapan dapat dimonitor secara transparan.
Kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan pentingnya diplomasi dalam memperkuat pelayanan publik. Keberhasilan ini bisa menjadi model kerja sama lintas negara yang berorientasi pada kenyamanan masyarakat. Hasilnya diharapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
Partisipasi aktif masyarakat, terutama dari sektor penyelenggara haji swasta dan lembaga keagamaan, turut berperan dalam penguatan layanan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog agar aspirasi jamaah dan penyelenggara dapat terakomodasi dalam proses pembangunan kampung haji dan peningkatan kuota.
Kesimpulannya, kerja sama erat Indonesia-Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji tahun ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas ibadah umat Islam. Diperlukan langkah konkret dan konsisten agar seluruh kesepakatan yang tercapai dapat segera direalisasikan demi kenyamanan dan kelancaran ibadah jamaah haji Indonesia.(*)
