Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menjalin kolaborasi untuk memperkuat program moderasi beragama di Indonesia.
Pertemuan lintas lembaga itu digelar di Jakarta pada Rabu, 3 Juli 2025, dan dihadiri pula oleh perwakilan dari Kantor Sekretariat Presiden dan Kantor Komunikasi Presiden. Agenda utama adalah memperkuat ketahanan sosial bangsa.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah tantangan global yang makin kompleks.
“Kemarin, kami membahas sinergi dan penguatan dalam menciptakan kehidupan umat beragama yang rukun, toleran, dan damai. Ini merupakan prasyarat agar agenda pembangunan nasional dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (4/7/2025).
Abu Rokhmad menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan sekadar konsep teoritis, melainkan implementasi konkret di lapangan yang melibatkan pelatihan intensif, penguatan literasi, dan penyebaran dakwah yang menekankan nilai-nilai moderat.
Langkah Strategis dan Pelibatan Organisasi
Sejumlah program prioritas telah dirancang bersama, termasuk pelatihan bagi penyuluh agama dan dai, literasi keberagaman bagi pemuda, serta perluasan jaringan dakwah yang inklusif.
Menurut Abu, kerja sama ini juga mencakup penyelenggaraan forum dialog lintas iman secara berkala. Organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal akan dilibatkan dalam pelaksanaan program.
“Kami ingin masyarakat tetap waspada, namun tidak terjebak pada provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa,” jelasnya lagi.
Kemenag menilai, tantangan radikalisme dan polarisasi sosial perlu diantisipasi secara serius. Moderasi beragama menjadi pendekatan kunci dalam membangun fondasi kebangsaan yang kuat dan adaptif terhadap perubahan global.
PBNU, dalam hal ini, menunjukkan komitmen serupa dengan menyuarakan pentingnya kecintaan terhadap tanah air sebagai nilai dasar dari keberagamaan di Indonesia.
PBNU Tegaskan Nilai Kebangsaan
Ketua PBNU, Alissa Wahid, menyampaikan bahwa cinta tanah air merupakan nilai universal yang mampu merangkul semua umat beragama. Nilai tersebut harus diperkuat dalam kehidupan beragama.
“Kami ingin memperkuat kerja sama dalam penguatan nilai-nilai keberagamaan yang dekat dengan kecintaan terhadap tanah air. Lagu yang kita nyanyikan selama ini adalah Hubbul Wathan Minal Iman. Ini yang ingin kami perkuat di kalangan umat Islam di Indonesia,” ujar Alissa.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut harus bersifat inklusif, dan tidak membatasi pada satu kelompok agama semata. Upaya ini, menurutnya, juga akan mendukung kestabilan sosial-politik nasional.
Alissa menyatakan bahwa pendidikan karakter yang berbasis nilai agama dan kebangsaan menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mencegah tumbuhnya intoleransi.
Menurutnya, ketika cinta tanah air dijadikan pijakan, umat beragama tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu internasional yang dapat mengguncang solidaritas nasional.
Dampak Konflik Global dan Respons Pemerintah
Deputi III Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Purwito Hadi Wardhono, menekankan pentingnya ketenangan publik dalam menyikapi konflik Timur Tengah yang tengah berlangsung.
Pemerintah menyoroti peningkatan sentimen keagamaan akibat konflik tersebut yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan ujaran kebencian.
“Kami terus mengingatkan pentingnya ketenangan dan kejernihan dalam menyikapi konflik Timur Tengah. Masyarakat diharapkan tidak terjebak pada provokasi yang beredar di media sosial,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa langkah kolaboratif seperti ini perlu ditingkatkan agar mampu meredam dampak psikologis dan sosial dari konflik luar negeri terhadap stabilitas nasional.
Purwito menambahkan, koordinasi antarinstansi akan terus diperkuat agar respons terhadap dinamika internasional tetap dalam bingkai persatuan nasional dan kebijakan luar negeri yang netral.
Sinergi antara Kemenag, Kemenko Polhukam, dan PBNU menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan moderasi beragama. Kolaborasi ini hadir sebagai respons konkret terhadap ancaman polarisasi sosial yang semakin nyata.
Dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas akar rumput, upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem sosial yang lebih inklusif, toleran, dan bersatu. Dialog lintas agama dan literasi keberagaman menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global.
Dalam situasi dunia yang kian tak pasti, penguatan nilai kebangsaan dan cinta tanah air menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan. Semua pihak diharapkan ikut serta memperkuat jaringan moderasi hingga ke tingkat lokal.(*)
