Jakarta, ekoin.co – Indonesia sedang berubah cepat. Laut direklamasi, tanah digali, rel dibentang. Semua atas nama pembangunan dan modernisasi. Namun di tengah gegap gempita proyek besar dan jargon kemajuan, ada pertanyaan yang mulai mengusik nurani, masihkah negeri ini berdaulat atas ruang dan sumber dayanya sendiri?
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Reklamasi laut di sepanjang pesisir utara Jawa telah mengubah peta dan nasib ribuan keluarga nelayan. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga tahun 2024 menyebutkan, sedikitnya 63 proyek reklamasi ditemukan bermasalah karena izin yang tumpang tindih, pelanggaran tata ruang, dan kerusakan ekosistem. Banyak di antaranya justru berlindung di balik label proyek strategis nasional.
Padahal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap kegiatan reklamasi harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang berpihak pada kepentingan publik dan menjaga keseimbangan lingkungan. Jika izin itu diterbitkan dengan mengorbankan laut dan masyarakat pesisir, maka sesungguhnya negara sedang menukar kedaulatan dengan rente.
Reklamasi memang bisa mendatangkan ekonomi baru, tapi ia juga bisa menghapus ruang hidup rakyat kecil. Di banyak tempat, nelayan kehilangan tempat sandar, ekosistem pesisir rusak, dan laut yang dulu menjadi halaman depan bangsa kini disulap menjadi kawasan eksklusif yang tak lagi bisa dijangkau rakyat. Pembangunan yang sejatinya untuk rakyat, justru menjauh dari rakyat.
Kondisi serupa terjadi pada proyek kereta cepat Whoosh, Mega proyek transportasi yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan. Namun di balik kecepatan relnya, negara menanggung beban keuangan yang berat. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2024 mencatat biaya proyek melonjak hingga lebih dari Rp120 triliun. Sebagian besar dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Artinya, sebagian masa depan fiskal bangsa kini tergantung pada utang yang harus dibayar anak cucu kita kelak.
Pembangunan yang tak diukur dengan kemandirian fiskal ibarat berlayar tanpa kompas: cepat melaju, tapi tak tahu ke mana arah pulang.
Ketika Kedaulatan Bergeser Lewat Kontrak dan Konsesi
Dunia kini tak lagi berperang dengan senjata, tetapi dengan pengaruh dan ketergantungan. Silent invasion bukan lagi istilah konspiratif, melainkan kenyataan geopolitik bahwa pengaruh asing yang menyusup lewat ekonomi, budaya, dan teknologi.
Riset Lowy Institute (2023) menyebut, strategi pengaruh ekonomi kini menjadi alat baru bagi negara kuat untuk memperluas jangkauan pengaruhnya. Mereka menanam investasi besar, menawarkan pembiayaan proyek, tetapi di baliknya ada konsekuensi politik dan kedaulatan. Kita bisa belajar dari Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal membayar utang proyek infrastruktur.
Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam lingkaran yang sama. Setiap kerja sama investasi, sekecil apa pun, harus diawasi dengan prinsip kepentingan nasional di atas segalanya. Audit kedaulatan perlu dilakukan, bukan hanya audit keuangan. Sebab ancaman terhadap negara kini tidak datang dari laut atau udara, tetapi dari pasal-pasal kontrak dan skema utang yang bisa mengikat selama puluhan tahun.
Kedaulatan bukan lagi hanya soal perbatasan wilayah, tapi soal kendali atas kebijakan ekonomi, ruang hidup rakyat, dan masa depan generasi. Jika negara kehilangan kendali itu, maka sejatinya kita telah menjadi penumpang di kapal yang dibangun dengan uang kita sendiri.
Peringatan Bung Karno dalam Trisakti masih relevan, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah tiga pilar yang seharusnya menjadi penuntun arah pembangunan negeri ini. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi parade proyek yang gemerlap di permukaan, tapi perlahan menggerus kedaulatan di dalamnya.
Kita tidak anti investasi, tetapi kita menolak menjadi bangsa yang kehilangan arah. Karena pembangunan yang sejati bukan sekadar membangun gedung dan rel, tetapi menjaga agar tanah air ini tetap menjadi milik rakyat, bukan milik para pemodal yang datang dan pergi tanpa meninggalkan kesejahteraan.
Dan di titik ini, pertanyaan itu kembali menggema di tengah hiruk-pikuk pembangunan, masihkah kita benar-benar berdaulat atas negeri kita sendiri?
