Bandung, EKOIN.CO – Petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dan sekitarnya kembali menghadapi masalah klasik yang berulang setiap musim tanam: kelangkaan pupuk. Kondisi ini diperparah dengan harga pupuk yang meroket, membuat banyak petani kecil tidak mampu membeli pupuk terbaik yang dibutuhkan untuk menjaga produktivitas tanaman mereka.
Pada pertengahan Juni 2025 ini, keluhan dari berbagai kelompok tani kembali mencuat. Mereka mengaku sulit mendapatkan pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi. Bahkan, jenis pupuk tertentu yang dinilai terbaik untuk tanaman hortikultura nyaris tidak tersedia di pasaran.
“Kami sudah mencari ke beberapa kios resmi, tapi barangnya kosong,” ujar Edi Setiawan, petani cabai asal Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, kepada wartawan pada Jumat, 20 Juni 2025. Ia mengaku telah menunggu pupuk jenis NPK selama hampir dua minggu.
Menurut Edi, kelangkaan ini berdampak langsung pada pola tanam para petani. Banyak di antara mereka yang menunda masa tanam, bahkan mengganti jenis tanaman karena kesulitan mendapatkan pupuk yang sesuai.
Tak hanya itu, harga pupuk non-subsidi yang tersedia di pasaran juga meroket. Edi menyebutkan bahwa harga pupuk NPK yang sebelumnya sekitar Rp300.000 per karung, kini mencapai lebih dari Rp500.000.
Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan oleh petani di kawasan Banjaran dan Majalaya. Mereka menyebutkan bahwa keterlambatan distribusi dan minimnya informasi mengenai ketersediaan pupuk menjadi kendala utama yang dihadapi.
“Kami tidak tahu kapan pupuk datang. Informasi tidak jelas. Dulu ada petugas lapangan yang memberi kabar, sekarang tidak ada,” ungkap Dadan, petani di Majalaya, Jumat 20 Juni 2025.
Ia menambahkan, sebagian petani yang nekat membeli pupuk dengan harga tinggi justru mengalami kerugian karena hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi.
Situasi ini membuat banyak petani memutuskan untuk mengurangi jumlah lahan tanam. Mereka khawatir gagal panen akibat pemupukan yang tidak optimal.
Dari pantauan di beberapa kios pengecer pupuk resmi, sejumlah jenis pupuk memang kosong sejak awal Juni. Pihak kios menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan pasokan dari distributor.
“Kami belum dapat suplai dari distributor sejak dua minggu lalu. Biasanya datang tiap awal bulan, tapi sekarang belum ada kabar,” ujar Agus, pemilik kios pupuk di Cileunyi.
Kelangkaan pupuk yang terus berulang ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan petani. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret agar krisis pupuk tidak terus terulang.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Asep Wawan, membenarkan adanya keterlambatan distribusi pupuk subsidi. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan laporan ke tingkat provinsi dan pusat.
“Kami sudah sampaikan laporan kepada Kementerian Pertanian. Masalah ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung, tapi juga di beberapa wilayah lain di Jawa Barat,” kata Asep, Jumat 20 Juni 2025.
Asep menambahkan, kuota pupuk subsidi yang diberikan kepada daerah tidak mencukupi kebutuhan petani. Ia berharap ada penyesuaian alokasi yang lebih realistis di musim tanam ini.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyebut bahwa distribusi pupuk memang mengalami gangguan karena perubahan sistem penyaluran yang mengandalkan aplikasi digital. Proses verifikasi e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) menjadi lebih ketat.
“Proses verifikasi yang ketat menyebabkan ada keterlambatan dalam penyaluran. Kami sedang evaluasi sistem agar lebih efisien,” ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil, seperti dikutip dari laman resmi Kementan, Jumat, 20 Juni 2025.
Petani berharap agar kebijakan digitalisasi tidak justru menyulitkan mereka dalam memperoleh pupuk. Banyak petani di pelosok desa yang belum terbiasa menggunakan aplikasi dan mengandalkan petugas lapangan.
Di sisi lain, harga pupuk non-subsidi terus mengalami kenaikan mengikuti harga bahan baku impor. Sejumlah importir menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah turut mempengaruhi harga jual pupuk di dalam negeri.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, harga pupuk mengalami kenaikan rata-rata 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis pupuk seperti NPK, Urea, dan ZA mencatat lonjakan harga tertinggi.
Kondisi ini berdampak langsung pada produksi pertanian, terutama komoditas sayuran dan hortikultura yang sangat bergantung pada pupuk.
Dari laporan Dinas Pertanian, terdapat penurunan luas lahan tanam hingga 10 persen pada musim tanam kali ini di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya.
Para petani berharap agar distribusi pupuk dapat kembali lancar sebelum puncak musim tanam berlangsung, yakni pada awal Juli 2025.
Mereka juga menginginkan agar pemerintah membuka kembali jalur komunikasi antara petani dan dinas pertanian, agar informasi terkait pupuk bisa diperoleh secara transparan.
“Kami butuh kepastian, bukan hanya janji. Tanpa pupuk, kami tidak bisa tanam,” ujar Yani, petani bawang merah di Ciwidey.
Kondisi serupa juga dilaporkan dari Kabupaten Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya. Petani di wilayah tersebut menghadapi kelangkaan pupuk serupa.
Dinas pertanian di masing-masing daerah kini berkoordinasi dengan distributor untuk mempercepat proses distribusi pupuk sebelum masa tanam memasuki puncaknya.
Di tingkat nasional, pemerintah menyatakan bahwa total anggaran pupuk subsidi 2025 mengalami penyesuaian, dari Rp26 triliun menjadi Rp24 triliun. Hal ini berdampak pada pengurangan kuota untuk sejumlah provinsi.
Para petani menilai, kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan petani kecil. Mereka meminta agar pemerintah mengkaji ulang alokasi dan kebijakan subsidi pupuk.
Meskipun menghadapi kendala besar, sebagian petani tetap bertahan dengan menggunakan alternatif pupuk organik, meskipun hasilnya tidak sebanding.
Penggunaan pupuk organik kini mulai didorong oleh sejumlah lembaga pertanian swasta dan LSM, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dalam akses pupuk kimia.
Namun demikian, peralihan ke pupuk organik membutuhkan proses adaptasi dan pembinaan yang tidak sebentar, serta masih membutuhkan sokongan pemerintah dari segi teknis dan logistik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pupuk kimia masih tinggi, dan perlu strategi jangka panjang untuk memperbaikinya.
Krisis pupuk yang terjadi berulang tahun ke tahun menjadi sinyal bahwa sistem distribusi dan pengawasan masih perlu pembenahan menyeluruh.
Pemerintah daerah dan pusat diharapkan lebih tanggap dan cepat dalam menangani distribusi pupuk agar tidak mengganggu rantai produksi pangan nasional.
Para petani juga perlu mendapatkan edukasi dan pelatihan alternatif, agar tidak sepenuhnya bergantung pada satu jenis pupuk saja.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, petani, distributor, dan lembaga pendukung, krisis ini dapat ditangani lebih bijak dan adil.
Kesimpulannya, masalah kelangkaan pupuk adalah persoalan serius yang berdampak langsung pada produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar distribusi pupuk menjadi lancar dan tepat sasaran.
Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem subsidi, termasuk keterlibatan teknologi, agar tidak menyulitkan petani kecil. Pengawasan distribusi dan pendataan kebutuhan juga harus diperketat.
Selain itu, edukasi tentang penggunaan pupuk alternatif perlu diperluas, agar petani memiliki pilihan lain saat pupuk kimia langka. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pertanian berkelanjutan.
Pemerintah daerah dan pusat harus lebih aktif dalam memantau dan merespons kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif semata.
Dengan komitmen semua pihak, krisis pupuk yang terus berulang dapat diminimalisir, demi menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
