JAKARTA, EKOIN.CO – Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dipandang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah tegas aparat penegak hukum bakal menjadi bukti seriusnya agenda pemberantasan korupsi di era kepemimpinan saat ini.
Gabung WA Channel EKOIN untuk berita terkini setiap hari.
Menurut Dedi, persoalan Riza Chalid sebelumnya hanya dikenal di kalangan elite. Namun, citra Riza sebagai sosok yang selalu aman dari jeratan hukum, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya, membuat kasus ini memiliki daya tarik publik yang kuat.
Korupsi dan Persepsi Publik
Dedi menjelaskan bahwa publik selama ini melihat Riza Chalid sebagai figur yang sulit disentuh hukum. Ia menyinggung bagaimana nama Riza tetap bertahan dari berbagai isu, baik di masa pemerintahan Joko Widodo maupun kini.
“Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa yang bersangkutan dilindungi kekuasaan,” kata Dedi dalam keterangannya pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Dengan adanya penetapan status tersangka, lanjut Dedi, pemerintahan Prabowo berpotensi meraih poin penting dalam hal legitimasi politik. Pasalnya, langkah ini bisa mengubah persepsi publik bahwa hukum kini benar-benar bekerja tanpa pandang bulu.
Kejaksaan Agung sendiri telah mengumumkan status hukum Riza Chalid. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang menyebabkan kerugian negara. Meski telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, hingga kini Riza belum memenuhi panggilan karena masih berada di luar negeri.
Menurut para analis, jika proses penegakan hukum terhadap Riza benar-benar dilanjutkan hingga tahap pengadilan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan semakin kokoh. Hal ini terutama terkait dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat agenda reformasi hukum dan memberantas
8korupsi.Langkah Tegas Pemerintah
Kasus Riza Chalid menambah daftar panjang perkara besar yang kini menjadi sorotan publik. Pemerintah dituntut untuk tidak sekadar berhenti pada status tersangka, melainkan memastikan proses hukum berjalan tuntas.
Dedi menegaskan, penindakan kasus ini bisa menjadi simbol keseriusan Prabowo dalam membangun reputasi bersih dari praktik kotor yang kerap membelit sektor energi. “Ini bisa memperkuat reputasi Presiden Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Sikap tegas terhadap sosok besar seperti Riza Chalid diyakini akan memberi sinyal kuat bahwa pemerintahan tidak segan menghadapi kelompok yang selama ini dianggap memiliki jejaring kuat. Hal ini, menurut para pengamat, bisa menjadi modal politik penting bagi Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas kepemimpinannya.
Bila pemerintah berhasil membawa kasus ini ke ranah pengadilan, dampaknya bukan hanya bagi citra politik, melainkan juga terhadap perbaikan tata kelola sumber daya energi nasional. Sektor ini kerap disorot karena rawan penyimpangan, sehingga perlu transparansi dan pengawasan ketat.
Dalam catatan publik, nama Riza Chalid memang tidak asing. Ia dikenal memiliki pengaruh besar dalam jaringan bisnis migas. Oleh karena itu, penetapan status hukum terhadap dirinya dianggap sebagai ujian besar bagi aparat dan pemerintah untuk menegakkan keadilan tanpa intervensi.
Ke depan, publik menunggu langkah nyata pemerintah dalam mengawal kasus ini. Tidak hanya soal penangkapan, tetapi juga memastikan pengadilan berlangsung terbuka dan sesuai prinsip keadilan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat.
Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka telah membuka ruang bagi meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Prabowo. Namun, kepercayaan itu hanya akan terjaga bila proses hukum dijalankan hingga tuntas tanpa kompromi.
Sosok Riza yang selama ini dikenal kebal hukum membuat publik memberi perhatian besar pada langkah Kejaksaan. Setiap tindakan pemerintah dalam kasus ini akan menjadi tolok ukur keseriusan agenda pemberantasan korupsi.
Pemerintahan Prabowo dihadapkan pada tantangan membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja secara adil. Tanpa itu, status tersangka tidak akan membawa perubahan berarti dalam persepsi publik.
Untuk menjaga legitimasi, pemerintah dituntut memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan. Publik menanti bahwa kasus ini tidak hanya berakhir pada status tersangka, melainkan benar-benar diputuskan di meja hijau.
Apabila penindakan terhadap Riza berhasil dituntaskan, maka kepercayaan terhadap pemerintahan akan menguat. Hal ini sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat agenda reformasi hukum dan memberantas praktik korupsi di tanah air. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
