Jakarta, Ekoin.co – Pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM), Windu Aji Sutanto, resmi dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Jaksa meyakini Windu terlibat aktif dalam mengelola dan memindahkan dana hasil kejahatan tersebut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025) pukul 13:30 WIB, JPU menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan dan turut serta dalam tindakan menempatkan, mengalihkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, serta mengubah bentuk uang atau surat berharga yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Jaksa membacakan amar tuntutan dengan tegas, menyatakan bahwa hukuman yang diminta kepada majelis hakim adalah pidana penjara selama 6 tahun bagi Windu Aji Sutanto. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti kurungan selama 6 bulan.
Tuntutan Jaksa untuk Kasus TPPU Ore Nikel
Dalam uraian tuntutan, jaksa menyebut bahwa perbuatan Windu telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa juga mengungkapkan bahwa terdakwa terbukti menikmati keuntungan hasil korupsi yang nilainya mencapai Rp 135,83 miliar.
“Hal yang memberatkan, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa juga belum mengembalikan uang hasil korupsi yang dinikmatinya,” kata jaksa dalam sidang.
BACA JUGA
Kasus Gugatan Pembatalan Perkawinan: Modus TPPO Terungkap
Jaksa hanya mencatat satu hal yang meringankan, yakni sikap sopan terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Namun, pertimbangan tersebut dinilai tidak cukup untuk mengurangi beratnya tuntutan mengingat nilai kerugian yang besar dan dampak perbuatan terdakwa terhadap negara.
Dalam kesempatan yang sama, JPU juga membacakan tuntutan terhadap Glenn Ario Sudarto selaku pelaksana lapangan PT LAM. Glenn dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan.
Penundaan Sidang Tuntutan Sebelumnya
Perlu diketahui, sidang tuntutan ini sebelumnya telah mengalami penundaan. Pada Rabu (6/8/2025) lalu, JPU meminta waktu tambahan satu minggu dengan alasan masih ada pembahasan yang perlu dilakukan bersama pihak terkait di Sulawesi Tenggara.
“Izin, Yang Mulia, masih ada beberapa permasalahan yang perlu kami diskusikan dengan pihak Sulawesi Tenggara terkait dengan tuntutan. Jadi, kami minta waktu satu minggu,” ujar salah satu JPU saat itu.
Majelis hakim sempat mempertanyakan alasan penundaan tersebut, mengingat sebelumnya sidang tuntutan juga sudah pernah ditunda. Namun, Hakim Ketua Sri Hartati akhirnya mengabulkan permintaan JPU dan menetapkan sidang dilanjutkan pada Rabu (13/8/2025) pukul 13.00 WIB.
Dalam sidang pembacaan tuntutan yang akhirnya digelar, JPU memastikan bahwa seluruh berkas dan bukti telah siap dipresentasikan di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, proses persidangan memasuki babak akhir sebelum putusan dijatuhkan.
Kasus ini bermula dari dugaan praktik korupsi dalam kegiatan pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Windu Aji Sutanto, sebagai pemilik PT Lawu Agung Mining, diduga terlibat langsung dalam pengelolaan dana hasil penambangan ilegal tersebut.
JPU menilai bahwa aliran dana hasil kejahatan telah dilakukan secara sistematis melalui berbagai rekening dan transaksi, baik di dalam maupun luar negeri. Pola ini, menurut jaksa, menunjukkan adanya upaya pencucian uang yang terencana.
Dalam pembacaan tuntutan, jaksa juga memaparkan peran Glenn Ario Sudarto yang disebut membantu operasional dan menjadi penghubung dalam pelaksanaan kegiatan tambang yang bermasalah tersebut.
Persidangan ini menjadi perhatian publik karena nilai kerugian negara yang cukup besar, serta melibatkan wilayah pertambangan strategis yang menjadi sumber daya nasional.
Majelis hakim dijadwalkan akan melanjutkan sidang dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa. Agenda tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi Windu dan Glenn untuk membantah tuntutan yang diajukan JPU.
Putusan akhir majelis hakim diperkirakan akan dibacakan dalam beberapa pekan mendatang, setelah seluruh proses pembelaan dan replik dijalani. Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka kedua terdakwa akan menjalani hukuman penjara sesuai tuntutan yang diajukan.
Kasus ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian penindakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal dan pencucian uang yang telah menjadi perhatian penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir.
Penuntasan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan celah hukum untuk memperkaya diri dari sumber daya alam secara ilegal.
Selain itu, pengungkapan kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan, khususnya di wilayah yang kaya akan mineral strategis seperti Sulawesi Tenggara.
Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai perlu memperkuat koordinasi untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang, serta memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pertambangan dan pencucian uang mendapatkan hukuman yang setimpal.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dan memastikan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
