Pati, Ekoin.co – Aksi Masyarakat Pati Bersatu digelar besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025), meski Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Massa tetap turun ke jalan karena kekecewaan mendalam terhadap sejumlah kebijakan kepala daerah tersebut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Koordinator aksi, Teguh Istyanto, menyebutkan jumlah peserta diperkirakan mencapai 100 ribu orang dari berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa tuntutan massa tidak hanya soal PBB, tetapi juga kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, termasuk kebijakan lima hari sekolah dan regrouping sekolah.
Menurut Teguh, penggabungan sekolah berdampak pada banyaknya guru honorer kehilangan pekerjaan. Ia juga menyoroti pemberhentian ratusan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi tanpa pesangon atau tali asih.
“Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru,” ujar Teguh, Selasa (12/8) seperti dikutip dari detikJateng.
Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi di RSUD Soewondo membuat karyawan lama diberhentikan tanpa kompensasi, namun digantikan pegawai baru. “Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan,” katanya.
Menjelang aksi, aliran dukungan dari masyarakat terus berdatangan. Teguh menyebutkan bahwa pada Selasa (12/8) pihaknya menerima ribuan kardus air mineral yang akan disebar di titik-titik sekitar Alun-alun Pati.
Ribuan aparat amankan jalannya aksi
Pengamanan ketat disiapkan Polresta Pati dan aparat gabungan untuk mengawal Aksi Masyarakat Pati Bersatu. Sebanyak 2.684 personel dari 14 polres jajaran, TNI, dan berbagai instansi dilibatkan.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan profesional dan humanis, dengan mengutamakan komunikasi agar situasi tetap kondusif.
“Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” ujarnya di Pati, Selasa (12/8).
Jaka menjelaskan bahwa seluruh personel telah mendapat arahan teknis dan mental sesuai prosedur, termasuk menghadapi potensi provokasi. Pihaknya mengingatkan massa agar tidak membawa barang terlarang seperti senjata tajam, minuman keras, atau bahan peledak.
“Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan,” tegasnya.
Koordinasi dengan koordinator aksi juga dilakukan untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan. Pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mencegah kemacetan.
Selain pengamanan, tim medis, pemadam kebakaran, dan tim pengurai massa juga siaga di lokasi. Seluruh proses pengamanan didokumentasikan untuk memastikan akuntabilitas.
“Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi,” kata Jaka.
Tuntutan masyarakat tidak sebatas PBB
Meski kenaikan PBB telah dibatalkan, masyarakat menuntut evaluasi kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai berdampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi.
Kebijakan lima hari sekolah memicu protes karena mengubah ritme pendidikan dan pekerjaan guru honorer. Sementara regrouping sekolah dinilai mempersempit lapangan kerja guru.
Di sektor kesehatan, PHK massal di RSUD RAA Soewondo memicu keresahan karena dilakukan tanpa kompensasi yang layak. Hal ini diperparah dengan perekrutan karyawan baru di tengah alasan efisiensi.
Dukungan terhadap aksi juga datang dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Menurut Teguh, aksi ini merupakan wujud solidaritas warga untuk memperjuangkan keadilan dan menolak kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Masyarakat diharapkan tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik. Dengan suasana kondusif, pesan yang ingin disuarakan akan lebih mudah diterima oleh pihak berwenang.
Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang muncul. Langkah ini akan membantu menghindari gejolak sosial di masa mendatang.
Transparansi kebijakan menjadi kunci agar masyarakat memahami latar belakang setiap keputusan yang diambil. Penjelasan yang jelas akan mengurangi potensi kesalahpahaman dan kekecewaan publik.Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah penting untuk membangun daerah yang lebih baik.
