JAKARTA ,EKOIN.CO —Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa penyelesaian konflik partai politik akibat Kongres Luar Biasa (KLB) seharusnya tidak memakan waktu bertahun-tahun. Dalam sebuah rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM, Pramono menyebut ada kasus yang berlangsung hingga 12 tahun.
Pramono meminta proses penyelesaian konflik semacam itu bisa dipercepat. “Saya minta selesai dalam 28 hari, bukan 12 tahun,” tegasnya dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pejabat terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi membahas mekanisme penyelesaian dualisme kepengurusan partai politik yang masih menjadi masalah berulang di Tanah Air.
Ia menyoroti peran Kementerian Hukum dan HAM yang dianggap terlalu lama dalam menangani persoalan internal partai, terutama menyangkut legalitas hasil KLB.
“Jangan biarkan konflik partai berlarut-larut. Negara ini tidak bisa terus menerus diisi konflik elit partai yang tak selesai,” ujar Pramono dengan nada serius.
Menurut Pramono, jika konflik berkepanjangan dibiarkan, akan merugikan demokrasi Indonesia dan membuat agenda pemerintahan tersendat.
Ia mendorong agar Kemenkumham membuat batas waktu penyelesaian konflik internal partai. “Kita ini negara hukum. Kalau 28 hari cukup untuk pemilu, harusnya konflik partai juga bisa,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Kemenkumham juga melaporkan beberapa kendala teknis dan yuridis yang memperpanjang proses validasi hasil KLB. Namun Pramono tetap menekankan perlunya efektivitas birokrasi.
Ia juga menyebut bahwa keberpihakan kepada hukum harus lebih diutamakan ketimbang tarik-menarik kepentingan politik dalam menyikapi KLB.
“Jangan sampai Kemenkumham masuk dalam tarik menarik politik. Kita selesaikan secara legal formal,” ucapnya.
Penyelesaian konflik internal partai yang berlarut-larut, menurutnya, berdampak langsung pada kepastian hukum, kepercayaan publik, hingga kelangsungan sistem kepartaian.
Pramono mencontohkan kasus konflik kepengurusan yang tak kunjung selesai hingga belasan tahun, membuat kader di daerah tidak tahu siapa yang sah memimpin partai.
“Sampai ada yang bingung, harus ikut siapa. Ini memalukan,” tegasnya.
Ia mendorong agar seluruh jajaran kementerian bekerja secara transparan, cepat, dan adil.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenkumham, KPU, dan Bawaslu.
Dalam kesempatan yang sama, pihak Kemenkumham menyatakan akan mengevaluasi kembali alur administrasi terkait pengesahan hasil KLB.
Kepala Subdirektorat Partai Politik Kemenkumham mengaku menerima arahan tersebut dan siap mempercepat proses verifikasi internal.
“Kami akan kaji ulang SOP agar tidak ada lagi pengurusan KLB yang mandek,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa akademisi menilai usulan batas waktu 28 hari sebagai langkah progresif yang bisa mempercepat stabilitas politik.
Menurut pakar hukum tata negara dari UGM, penyelesaian konflik partai harus dilakukan cepat agar tidak mengganggu sistem pemilu yang sedang berjalan.
“Kalau terlalu lama, bisa berdampak ke pencalonan dan perolehan suara,” katanya.
Selain itu, pengesahan hasil KLB yang tertunda seringkali menimbulkan kekacauan internal di tubuh partai, termasuk pemecatan sepihak hingga dualisme kepengurusan.
Pramono juga mengingatkan agar kementerian bekerja dengan integritas. “Jangan beri ruang bagi mafia politik yang mempermainkan KLB,” tegasnya.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi kasus konflik partai yang masuk ke pengadilan hingga bertahun-tahun.
“Kalau bisa selesai di meja administrasi, kenapa harus tunggu Mahkamah Agung?” ujarnya.
Langkah Pramono ini dianggap sebagai bentuk kontrol pemerintah untuk memastikan sistem partai berjalan sehat.
Sejumlah tokoh politik menyambut positif pernyataan Pramono, menyebutnya sebagai terobosan dalam reformasi birokrasi.
“Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Ini sinyal baik,” kata Ketua DPP salah satu partai nasional.
Sementara itu, aktivis demokrasi menilai bahwa perbaikan mekanisme KLB harus diiringi dengan revisi regulasi.
“Kita butuh UU Partai yang lebih tegas soal batas waktu dan mekanisme penyelesaian,” ujarnya.
Kementerian Hukum dan HAM juga diminta membuka akses publik terhadap proses administrasi KLB agar lebih transparan.
Lembaga pemantau pemilu seperti Perludem menyarankan adanya dashboard informasi konflik partai secara digital agar masyarakat bisa memantau.
“Transparansi akan menekan potensi kecurangan,” tegasnya.
Langkah ini juga dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama menjelang pemilu 2029.
Pramono mengakhiri rapat dengan penekanan agar seluruh pihak bekerja cepat dan tidak membiarkan konflik partai menjadi alat transaksi politik.
“Negara ini harus tegas. Jangan ada kompromi pada konflik yang berlarut-larut,” katanya.
- Bagaimana Mekanisme Kongres Luar Biasa di Partai Politik Indonesia
- Dualisme Kepengurusan Partai dan Dampaknya bagi Pemilu
- Analisis: Peran Kemenkumham dalam Konflik Internal Partai
Pernyataan tegas Pramono Anung memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian konflik internal partai politik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong reformasi birokrasi, memperkuat demokrasi, serta menjamin kepastian hukum dan kestabilan politik nasional.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
