Petaling Jaya, EKOIN.CO – Seorang manajer proyek dari perusahaan konstruksi ternama ditangkap Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) setelah mencoba membakar uang tunai sekitar RM1 juta atau setara dengan Rp3,8 miliar. Aksi tersebut dilakukan saat penggerebekan mendadak oleh pihak berwenang di kediamannya di Petaling Jaya, Kamis, 17 Juli 2025.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Insiden bermula ketika petugas MACC melakukan penggeledahan dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan pusat data. Ketika tim MACC tiba, tersangka dilaporkan langsung menuju kamar mandi dan membakar beberapa bundel uang tunai pecahan RM100.
Dari informasi yang disampaikan sumber kepada Malay Mail, tim penyidik mendapati asap tebal dari arah kamar mandi. Setelah berhasil masuk, ditemukan sejumlah uang kertas RM100 dalam keadaan terbakar sebagian, dengan nilai total mendekati RM1 juta.
Selain uang yang terbakar, pemeriksaan menyeluruh di dalam rumah tersangka mengungkapkan adanya uang tunai sekitar RM7,5 juta atau sekitar Rp28,8 miliar. Uang tersebut disimpan dalam beberapa kotak dan terletak di berbagai bagian rumah.
Petugas MACC juga menyita tiga jam tangan mewah bermerek Rolex, Omega, dan Cartier, yang ditemukan bersama sejumlah perhiasan seperti cincin dan koin emas. Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk mendukung proses penyidikan.
Tersangka diketahui berstatus manajer proyek yang mengelola berbagai tender besar, termasuk pembangunan pusat data berskala nasional. Diduga kuat, sebagian dana yang ditemukan berasal dari praktik suap atau gratifikasi terkait proyek tersebut.
Penyidikan Mendalam dan Potensi Jerat Hukum
Wakil Kepala Komisioner MACC (Operasional), Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya, mengonfirmasi adanya insiden pembakaran uang tersebut. Ia menekankan bahwa tindakan menghilangkan barang bukti termasuk pelanggaran berat menurut hukum.
“Tersangka bisa dijerat dengan Pasal 201 KUHP karena menghilangkan barang bukti, dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun serta denda,” ujar Ahmad Khusairi dalam pernyataannya, dikutip Malay Mail, Senin, 21 Juli 2025.
Selain itu, penyidik juga sedang mendalami pelanggaran lain yang tertuang dalam Pasal 16 dan Pasal 17A Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia 2009. Pasal tersebut mengatur tindakan penyuapan dan pertanggungjawaban korporasi.
Ahmad Khusairi menjelaskan bahwa fokus penyelidikan saat ini adalah membuktikan bahwa dana yang ditemukan merupakan hasil dari tindak pidana suap dalam proses tender proyek pemerintah. Pemeriksaan forensik terhadap uang dan barang mewah masih berlangsung.
Menurut MACC, penyitaan barang-barang bernilai tinggi tersebut merupakan bagian dari prosedur untuk mengamankan semua aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Semua pihak yang terkait juga akan diperiksa, termasuk jajaran internal perusahaan tempat tersangka bekerja.
Respons Publik dan Tindak Lanjut MACC
Kasus ini memicu perhatian luas di Malaysia, terutama karena jumlah uang yang terlibat cukup besar dan tindakan ekstrem yang dilakukan oleh tersangka. Warganet ramai membahas insiden ini di media sosial sejak laporan tersebut dipublikasikan.
MACC menyatakan bahwa pihaknya akan memperluas penyelidikan dengan menelusuri aliran dana yang ditemukan. Penelusuran akan mencakup riwayat transaksi bank, kontrak proyek, serta komunikasi tersangka dengan pihak ketiga.
Pihak berwenang juga telah mengamankan dokumen-dokumen penting yang ditemukan di lokasi. Semua data tersebut akan dianalisis untuk mendukung dugaan adanya suap dan kolusi dalam pengadaan proyek pembangunan pusat data tersebut.
Hingga saat ini, identitas lengkap tersangka belum dipublikasikan secara resmi. Namun, MACC memastikan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi.
Komisi Anti-Korupsi Malaysia juga mengimbau masyarakat agar melaporkan dugaan korupsi yang mereka ketahui. Lembaga tersebut menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam sektor publik dan swasta.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Penegakan hukum akan tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak akan pandang bulu.
MACC menegaskan bahwa segala upaya untuk menghilangkan jejak tindak pidana tidak akan berhasil, karena penyelidikan akan tetap dilakukan secara menyeluruh. Setiap pelaku akan dimintai pertanggungjawaban hukum yang setimpal.
Meskipun upaya tersangka untuk membakar uang sempat menggagalkan sebagian bukti, MACC menilai sisa-sisa uang yang terbakar tetap bisa digunakan dalam proses penyidikan. Bukti lainnya juga dinilai cukup kuat untuk melanjutkan penuntutan.
Kasus ini masih dalam tahap investigasi dan belum sampai pada proses pengadilan. Namun, pihak berwenang memastikan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyitaan barang-barang berharga menjadi bagian penting dalam upaya untuk mengembalikan aset negara yang disalahgunakan. Hasil dari penyitaan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang mengatur pemulihan aset.
Ke depan, MACC akan terus melakukan inspeksi acak terhadap proyek-proyek pemerintah guna mencegah terjadinya praktik korupsi. Pemerintah Malaysia juga berkomitmen memperkuat sistem transparansi dalam pengadaan proyek nasional.
Sementara proses hukum terus berjalan, publik diharapkan tetap mengikuti perkembangan resmi dari pihak berwenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar di media sosial.
Penangkapan ini menjadi peringatan bahwa praktik suap dan korupsi dapat membawa konsekuensi hukum yang berat. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan bisa menumbuhkan budaya integritas di kalangan pelaku usaha dan birokrasi.
Komisi Anti-Korupsi Malaysia mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan indikasi pelanggaran secara berani dan bertanggung jawab.
Sebagai peristiwa pembakaran uang tunai oleh seorang manajer proyek menunjukkan betapa kuatnya tekanan ketika praktik korupsi terungkap. Tindakan tersebut mencerminkan kepanikan luar biasa yang muncul saat aparat penegak hukum melakukan penggerebekan.
Jumlah uang yang ditemukan menunjukkan bahwa praktik penyimpangan ini telah berlangsung cukup lama dan melibatkan dana yang sangat besar. Fakta ini memperkuat perlunya pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayai negara.
Upaya aparat dalam menyita barang bukti secara menyeluruh merupakan langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Keberhasilan MACC dalam mengungkap kasus ini juga menunjukkan efektivitas strategi penindakan korupsi di lapangan.
Namun demikian, pencegahan tetap harus menjadi prioritas utama. Diperlukan penguatan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan serupa di masa depan.
Pemerintah dan lembaga hukum perlu terus meningkatkan koordinasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar dan berani menolak segala bentuk gratifikasi. Pendidikan antikorupsi sejak dini juga menjadi kunci membangun generasi yang berintegritas.(*)
