Majene EKOIN.CO – Harga beras di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Perkiraan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat meninjau pelaksanaan operasi pangan murah di Majene, Sulawesi Barat, Minggu (20/7/2025).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam keterangannya, Amran menjelaskan bahwa penurunan harga beras ini didorong oleh penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton yang kini tengah berlangsung secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Operasi pasar dilakukan oleh berbagai badan usaha milik negara (BUMN) secara serempak.
“Kita memulai dua hari yang lalu untuk seluruh Indonesia. Seluruh BUMN bergerak bersama-sama untuk melakukan operasi pasar besar-besaran. Ada beras kita siapkan 1,3 juta ton. Kami yakin 1-2 minggu ke depan harga beras sudah turun,” kata Amran di lokasi kegiatan.
Distribusi Beras SPHP Jadi Kunci Penurunan Harga
Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan distribusi beras, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap praktik dagang yang dinilai merugikan masyarakat. Salah satunya adalah pengoplosan beras yang tidak sesuai mutu dan harga.
Menurut Amran, praktik kecurangan tersebut telah ditindak. Imbasnya, sejumlah produsen beras mulai menurunkan harga jual kemasan beras premium mereka. “Perusahaan produsen sudah menyurat langsung bahwa harga satu kemasan untuk beras premium itu turun Rp1.000,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa seluruh pengusaha beras harus patuh terhadap harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan kualitas produk sesuai standar. “Kami minta seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melewati HET dan mutunya. Bilamana premium harus premium, medium mutunya harus medium,” ujarnya.
Amran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional, termasuk dengan melibatkan pihak penegak hukum dalam mengawasi jalannya distribusi.
Koordinasi dengan Penegak Hukum dan Instruksi Presiden
Amran menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh para produsen dan pedagang beras. “Tadi malam kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Dari 212 merek beras kita proses, sudah diperiksa 25. Kemungkinan selanjutnya 40-50 merek diperiksa maraton,” ungkapnya.
Ia berharap para pelaku usaha beras menjaga integritas dalam bisnis. “Kami harapkan sekali lagi saudaraku para pengusaha beras, ayo kita menjaga kondisi yang kondusif. Anda bisa untung tapi ini tidak boleh dipermainkan,” tegasnya.
Menurutnya, ketegasan ini penting untuk menjaga ketenangan masyarakat, khususnya dalam masa yang penuh tantangan terkait harga pangan global. Ia mencontohkan tindakan hukum yang telah dilakukan pada pelaku pemalsuan pupuk dan pelanggaran distribusi minyak goreng.
Amran menyampaikan bahwa tindakan keras ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. “Perusahaan yang tidak ikut aturan, ditindak. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus jaga ketenangan, kita harus jaga pangan negara kita di saat pangan negara lain kesulitan,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa saat ini banyak negara tengah mengalami kesulitan stok dan harga beras, termasuk Malaysia, Jepang, dan Filipina. “Di Malaysia, Jepang, Filipina itu terjadi kesulitan beras. Harga beras di Jepang itu Rp 100 ribu per kilogram,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi di Indonesia masih relatif stabil. “Kita bersyukur harga beras kita kisaran Rp 13.000 – Rp 15.000 per kilo. Kita tidak ingin kesulitan beras terjadi di Indonesia,” ujar Amran menutup penjelasannya.
Amran optimis bahwa dengan langkah-langkah konkret yang sedang dilakukan, stabilitas harga beras akan segera tercapai dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu dekat.
Distribusi beras SPHP oleh BUMN diharapkan dapat meredam spekulasi harga di pasar, sekaligus menjadi sinyal kuat kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah serius mengendalikan inflasi pangan.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus digencarkan agar sistem distribusi beras nasional berjalan lancar dan tidak terhambat oleh praktik kecurangan dagang.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung operasi pasar, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang rentan terhadap lonjakan harga.
Kegiatan operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai kota menjadi bentuk nyata intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang semester akhir tahun.
Langkah cepat pemerintah dalam menangani harga beras menunjukkan komitmen dalam melindungi rakyat dari dampak inflasi pangan global. Respons ini penting untuk menghindari krisis yang dialami sejumlah negara tetangga.
Diperlukan pengawasan lanjutan agar distribusi beras SPHP tetap tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi data dan pelaporan di lapangan akan menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.
Para pelaku usaha perlu menyadari bahwa kepatuhan terhadap aturan distribusi dan kualitas produk bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Pemerintah diharapkan konsisten dalam melakukan evaluasi harga pangan secara berkala guna mengantisipasi lonjakan harga akibat gejolak pasar global maupun perubahan iklim.
Kebijakan stabilisasi harga perlu diikuti dengan penyuluhan kepada masyarakat agar pemahaman mengenai mutu beras dan harga yang wajar semakin meningkat.
Sebagai langkah Menteri Pertanian dalam menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Koordinasi dengan BUMN dan aparat hukum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini.
Transparansi dalam penindakan pelanggaran juga menjadi elemen penting dalam menjaga ketertiban pasar. Kasus pengoplosan beras menjadi pelajaran agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab.
Harga beras yang stabil akan berkontribusi langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat terdampak oleh fluktuasi harga bahan pokok.
Operasi pasar murah di berbagai daerah menjadi instrumen efektif pemerintah untuk menyalurkan beras secara merata dan adil. Ini juga menjadi upaya jangka pendek menghadapi tekanan harga internasional.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar sistem pangan nasional semakin tangguh dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu. (*)
