Washington – EKOIN.CO – Pemerintahan mantan Presiden Barack Obama dituduh memanipulasi intelijen untuk menjebak Rusia atas tuduhan campur tangan dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Tuduhan ini muncul setelah Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, merilis dokumen yang baru dideklasifikasi pada Jumat, 18 Juli 2025.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Gabbard membeberkan lebih dari 100 halaman email, memo, dan komunikasi internal yang ia klaim sebagai “bukti kuat” bahwa pejabat senior era Obama bersekongkol untuk mempolitisasi informasi intelijen. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa informasi itu digunakan sebagai landasan untuk menyelidiki dugaan kolusi antara Donald Trump dan Rusia.
“Intelijen ini dijadikan senjata,” ujar Gabbard dalam pernyataannya, seperti dilansir RT. Ia menegaskan bahwa data tersebut digunakan untuk mencemarkan nama Trump, menjatuhkan sanksi dari Kongres, dan mendukung investigasi rahasia terhadap tim kampanyenya.
Gabbard juga menuding bahwa temuan internal yang menyatakan bahwa Rusia tidak memengaruhi hasil pemilu AS disembunyikan dari publik. Hal ini, menurutnya, adalah bagian dari “konspirasi pengkhianatan untuk menumbangkan keinginan rakyat Amerika.”
Dokumen Kunci Dideklasifikasi dan Dampaknya
Menurut laporan RT, dokumen yang dibuka ke publik itu mencakup catatan komunikasi internal antara pejabat tinggi intelijen selama masa transisi kekuasaan dari Obama ke Trump. Termasuk di antaranya adalah instruksi yang menunjukkan arahan untuk tetap mendorong narasi keterlibatan Rusia meskipun bukti menunjukkan sebaliknya.
Gabbard menyatakan bahwa manipulasi intelijen ini tidak hanya membahayakan legitimasi proses demokrasi, tetapi juga merusak hubungan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dengan Rusia. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran besar terhadap integritas lembaga negara.
Dalam dokumen tersebut juga tercantum sejumlah nama pejabat senior yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyelidikan terhadap Trump. Namun, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu.
Konflik antara dua kekuatan politik besar di AS ini kembali memanas setelah publikasi dokumen tersebut. Gabbard meminta Kongres untuk membuka penyelidikan baru atas upaya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di masa lalu.
Reaksi dan Ketegangan Diplomatik
Skandal ini menjadi babak baru dalam ketegangan berkepanjangan antara Moskow dan Washington sejak 2016. Menurut Gabbard, langkah-langkah politik berdasarkan intelijen palsu ini menyebabkan rusaknya diplomasi, pembekuan aset Rusia, dan sanksi ekonomi yang memperparah hubungan antarnegara.
“Ini bukan hanya tentang satu presiden atau satu partai politik. Ini tentang penghianatan terhadap kepercayaan publik dan sistem demokrasi,” ucap Gabbard dalam konferensi persnya. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas terhadap semua pihak yang terlibat.
Pihak Kremlin belum memberikan tanggapan resmi atas pengungkapan ini. Namun, sebelumnya Rusia berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka ikut campur dalam pemilu AS.
Pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas lembaga intelijen AS dan bagaimana informasi digunakan untuk kepentingan politik domestik. Beberapa senator dari Partai Republik menyerukan audit besar-besaran terhadap badan intelijen.
Kritikus dari Partai Demokrat menyebut langkah Gabbard sebagai upaya pengalihan isu, namun mereka juga tidak membantah adanya penyalahgunaan dalam masa lalu. Isu ini diperkirakan akan menjadi bahan kampanye utama dalam pemilu mendatang.
Sementara itu, para analis memperkirakan bahwa ketegangan geopolitik bisa meningkat jika Rusia menggunakan pengungkapan ini sebagai bukti perlakuan tidak adil dari Amerika.
Dokumen-dokumen tersebut kini tersedia untuk umum dan sedang ditinjau lebih lanjut oleh sejumlah lembaga independen. Investigasi tambahan mungkin akan dilakukan oleh Komite Intelijen DPR dan Senat AS.
Tulsi Gabbard, yang sebelumnya merupakan anggota Kongres dari Partai Demokrat dan kini menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional, telah lama mengkritik politisasi lembaga keamanan nasional.
Beberapa pihak menyoroti waktu rilis dokumen yang berdekatan dengan tahapan kampanye politik di AS, namun Gabbard menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan bermotif politis.
Para pengamat menyebut dokumen ini sebagai salah satu pembukaan arsip intelijen paling signifikan dalam dua dekade terakhir. Dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga negara dianggap cukup besar.
Gabbard menekankan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem intelijen AS agar peristiwa serupa tidak terjadi di masa mendatang. Ia mengusulkan undang-undang baru untuk memperkuat pengawasan sipil terhadap lembaga tersebut.
Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa rakyat Amerika berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pembentukan narasi yang tidak akurat tersebut.
dari peristiwa ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan informasi intelijen dapat berdampak luas tidak hanya pada politik domestik, tetapi juga hubungan internasional. Penting bagi lembaga negara untuk menjaga netralitasnya.
Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dalam pemerintahan dan perlunya evaluasi mendalam atas penggunaan informasi oleh para pejabat tinggi negara. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik dapat runtuh.
Bagi masyarakat Amerika, skandal ini membuka mata akan kompleksitas permainan kekuasaan yang dapat membelokkan arah demokrasi. Menyikapi hal ini, langkah hukum yang jelas menjadi harapan utama publik.
Penanganan terhadap dokumen-dokumen ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan bebas dari intervensi politik, agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak dan mencegah manipulasi serupa di masa mendatang.
untuk ke depan, pemerintah AS perlu menetapkan batas tegas terhadap penggunaan data intelijen untuk kepentingan politik. Regulasi yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan serupa di masa yang akan datang.
Peningkatan transparansi dan keterlibatan pengawasan sipil menjadi salah satu solusi yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Tanpa itu, legitimasi lembaga tersebut akan terus dipertanyakan.
Langkah konkrit seperti audit independen dan reformasi kelembagaan wajib dilakukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam negara demokrasi. Sistem check and balance harus ditegakkan kembali.
Pendidikan politik kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang proses yang terjadi di balik layar pemerintahan. Ini akan membantu publik lebih kritis dalam menilai informasi.
Terakhir, kerja sama internasional dalam penanganan keamanan siber dan penyebaran informasi palsu menjadi semakin penting agar konflik serupa tidak terulang di masa depan. (*)
