Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk 79,3 juta pelanggan berdaya 1.300 VA ke bawah. Keputusan ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (2/6).
“Diskon listrik batal karena mekanisme penganggaran lebih lambat,” jelas Sri Mulyani. Rencana awal akan diberlakukan untuk tagihan Juni dan Juli 2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus alternatif. “Ada enam program bantuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya usai rapat koordinasi.
Program pertama adalah diskon transportasi selama libur sekolah Juni-Juli. Moda transportasi laut, kereta api, dan pesawat akan mendapat potongan harga.
Kedua, potongan tarif tol untuk 110 juta pengendara. Ketiga, tambahan alokasi bansos berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga.
“Keempat, Bantuan Subsidi Upah (BSU) seperti masa pandemi,” tambah Airlangga. Bantuan ini untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Program kelima adalah perpanjangan diskon iuran JKK sektor padat karya. “Ini langkah krusial untuk dorong konsumsi,” tegasnya.
Sri Mulyani menegaskan pembatalan diskon listrik bukan berarti penghematan. “Anggaran dialihkan ke program lebih siap eksekusi,” jelasnya.
Data BPS menunjukkan ekonomi kuartal I 2025 hanya tumbuh 4,87%. Stimulus baru diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ke 5%.
Pelaku usaha menyambut baik paket stimulus ini. “Tapi realisasinya harus tepat sasaran,” kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani.
Sementara masyarakat berharap bantuan bisa segera dirasakan. “Semoga proses pencairannya tidak rumit,” harap Andi, warga Depok.
Pembatalan diskon listrik sebaiknya disertai sosialisasi memadai ke masyarakat. Transparansi alasan teknis dapat mengurangi kekecewaan penerima manfaat.
Paket stimulus pengganti perlu didistribusikan tepat waktu. Koordinasi antar kementerian harus intensif agar tidak ada penundaan lagi.
Pemerintah harus memastikan mekanisme penyaluran bantuan sederhana. Prosedur rumit justru mengurangi efektivitas program stimulus.
Monitoring ketat diperlukan agar bantuan tepat sasaran. Pelibatan pengawas independen bisa mencegah penyimpangan anggaran.
Dengan eksekusi baik, enam program baru ini bisa menjadi buffer pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global.
