Samarinda, EKOIN.CO – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terus mendalami dugaan korupsi dana hibah senilai Rp100 miliar yang dialokasikan untuk program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan intensif, termasuk terhadap mantan Ketua DBON Kaltim, Zairin Zain, yang diperiksa di kantor Kejati Kaltim pada Senin, 17 Juni 2025.
Zairin tiba sekitar pukul 09.00 WITA dan keluar lima jam kemudian. Pemeriksaan ini menandai langkah Kejati dalam mengusut kemungkinan penyimpangan anggaran hibah yang seharusnya digunakan untuk pengembangan olahraga.
Pemeriksaan terhadap Zairin dilakukan sebagai saksi, bukan tersangka. Menurut keterangan dari pihak Kejati, Zairin dimintai klarifikasi terkait penggunaan dan aliran dana hibah, serta pihak-pihak yang menerima dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Pihak Kejati menjelaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan belum menetapkan tersangka. Namun, tim jaksa penyidik sedang mendalami sejumlah dokumen serta mencocokkan dengan keterangan para saksi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Agus Kurniawan, menyebut bahwa dugaan korupsi ini melibatkan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan hibah dan indikasi tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang sah.
Agus juga menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan semata menyasar individu, melainkan menelusuri secara menyeluruh aliran dana Rp100 miliar yang disalurkan sejak 2021 hingga 2024.
Program DBON sendiri merupakan inisiatif nasional Kemenpora yang bertujuan mencetak atlet berprestasi internasional. Namun, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan di tingkat daerah membuat program ini mendapat sorotan.
Selain Zairin, beberapa pejabat lain di lingkungan DBON Kaltim juga dipanggil untuk memberikan keterangan. Hingga kini, setidaknya 12 orang telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.
Menurut informasi dari Kejati, penyidikan juga mencakup audit keuangan internal serta dokumen pengadaan fasilitas dan program pembinaan atlet. Fokus utama adalah pada indikasi pengeluaran fiktif dan penggelembungan anggaran.
Pihak kejaksaan tidak menutup kemungkinan akan memanggil pejabat dari Pemprov Kaltim atau Dinas Pemuda dan Olahraga, apabila ditemukan bukti relevan yang mengarah pada dugaan keterlibatan mereka.
Agus menyampaikan bahwa Kejati akan transparan dalam proses hukum dan menjamin tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ia menegaskan komitmen Kejati dalam menuntaskan kasus ini sesuai koridor hukum yang berlaku.
Dari sisi internal, Kejati juga menggandeng inspektorat dan auditor independen untuk memverifikasi bukti dan laporan keuangan. Mereka akan menelusuri semua transaksi terkait DBON yang dicurigai tidak sah.
Sejumlah media lokal dan nasional turut mengawal kasus ini, mengingat besarnya nilai kerugian negara yang dipertaruhkan dan pentingnya kepercayaan publik terhadap program pengembangan olahraga nasional.
Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan. Tim penyidik masih mengumpulkan dokumen pendukung dan berencana memanggil saksi dari pihak ketiga yang menerima dana.
Program DBON seharusnya menjadi program unggulan untuk regenerasi atlet nasional, namun temuan awal menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola anggaran di tingkat daerah.
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, Kejati berjanji akan memproses semua pihak yang terlibat, baik secara pidana maupun perdata.
Hingga kini, belum ada konfirmasi langsung dari Zairin Zain usai pemeriksaan. Ia memilih diam dan langsung meninggalkan lokasi.
Gubernur Kaltim belum memberikan pernyataan resmi. Namun, melalui juru bicara Pemprov, disampaikan bahwa Pemprov menghormati proses hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil.
Masyarakat dan aktivis antikorupsi turut mendorong agar Kejati menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, karena dana olahraga menyangkut masa depan generasi muda.
Lembaga Pemantau Dana Publik (LPDP) Kaltim mendesak audit menyeluruh terhadap semua hibah pemerintah daerah, tidak hanya DBON.
KPK juga telah diminta untuk ikut memantau jalannya penyidikan. Namun, hingga kini belum ada keterlibatan langsung dari KPK dalam penyidikan.
Menurut pengamat hukum dari Universitas Mulawarman, kasus ini bisa menjadi momentum reformasi pengelolaan hibah daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Dalam laporan sebelumnya, BPK pernah menyampaikan adanya kelemahan dalam pengawasan dana hibah olahraga di beberapa provinsi, termasuk Kalimantan Timur.
Salah satu rekomendasi dari BPK adalah pembentukan sistem digitalisasi penyaluran hibah yang dapat dilacak secara publik.
Hingga berita ini diturunkan, proses penyidikan masih berlangsung dan publik menunggu hasil akhir dari investigasi yang sedang dilakukan Kejati.
Pihak kejaksaan menekankan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan dana publik akan ditindak.
Publik diharapkan bersabar menanti hasil akhir dan tidak berspekulasi hingga Kejati menyelesaikan pemeriksaan dan mengumumkan hasil penyidikan secara resmi.
Pemeriksaan terhadap saksi lain dijadwalkan minggu ini, dan akan difokuskan pada pelaku teknis pengelolaan dan pencairan anggaran.
Kejati juga sedang menyisir aset dan kemungkinan aliran dana ke pihak swasta maupun lembaga lain yang tidak berwenang menerima hibah.
Jika dalam waktu dekat ditemukan bukti kuat, kemungkinan status penyelidikan akan ditingkatkan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka.
Langkah Kejati ini diapresiasi oleh masyarakat dan menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi yang tegas di daerah.
Kejaksaan menegaskan tidak akan mentoleransi upaya menghalangi proses hukum, termasuk tekanan politik ataupun intimidasi.
Pemerintah daerah perlu meninjau ulang sistem penyaluran dana hibah agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan sistem pelaporan digital yang real-time dapat mengurangi celah manipulasi data dan memperkuat pengawasan.
Pelibatan auditor independen sejak awal program menjadi langkah penting agar anggaran tetap tepat guna dan tidak diselewengkan.
Pendidikan antikorupsi kepada pengelola anggaran di daerah perlu diintensifkan agar kesadaran integritas meningkat.
Masyarakat sipil dan media juga berperan penting dalam mengawasi jalannya program dan menjadi pengingat bagi pejabat agar tidak menyalahgunakan dana publik.
Kasus dugaan korupsi dana DBON di Kaltim menunjukkan pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel.
Proses hukum yang berjalan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegak hukum.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap dana hibah serupa di provinsi lain juga perlu dipertimbangkan untuk pencegahan dini.
Semua pihak yang terlibat dalam proses hibah harus bertanggung jawab, baik dalam fungsi pengawasan maupun pelaksanaan.
Langkah Kejati Kaltim menjadi cerminan komitmen daerah dalam upaya bersama memberantas korupsi demi masa depan olahraga Indonesia. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
