Cengkareng EKOIN.CO – Seorang warga lanjut usia bernama Esah (60) menjadi korban penipuan saat hendak mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan di kantor BPJS Taman Palem, Jakarta Barat, pada Senin 8 Juli 2024. Dana milik Esah sebesar Rp62,5 juta yang seharusnya digunakan untuk pengobatan, secara misterius berpindah ke rekening orang lain tanpa sepengetahuan korban.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Kejadian bermula ketika seorang pria tak dikenal mendatangi rumah Esah di kawasan Kalideres, mengaku sebagai petugas BPJS dari kantor Cengkareng, Taman Palem. Saat itu, Esah berada sendiri di rumah dan tidak didampingi keluarga. Pelaku disebut berpura-pura membantu proses pencairan dana BPJS.
Karena keterbatasan fisik dan usia lanjut, Esah tidak mengecek identitas pelaku dengan teliti. Dia hanya mempercayakan urusan administrasi tersebut kepada orang yang mengaku petugas resmi BPJS. Pelaku membawa sejumlah dokumen milik Esah yang diduga digunakan untuk mengakses data pribadi korban.
Beberapa hari setelah peristiwa itu, Esah mencoba memeriksa saldo melalui aplikasi Seabank. Ia kaget karena dana sebesar Rp62.500.000 telah ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Dewi Sapitri. Korban mengaku tidak mengenal nama tersebut dan merasa tidak pernah memberikan otorisasi transfer.
Pihak keluarga merasa heran karena dana yang sedianya digunakan untuk biaya pengobatan luka bakar di kaki Esah tidak pernah diterima. Akibat kejadian itu, rencana pengobatan tertunda dan kondisi kesehatan korban terus menurun.
Laporan resmi sudah diajukan ke Polres Metro Jakarta Barat pada hari yang sama saat kejadian, yakni Senin, 8 Juli 2024. Namun hingga lebih dari satu tahun berlalu, keluarga korban merasa belum ada perkembangan berarti dari pihak kepolisian.
“Dan sekarang bulan apa?, Tahun berapa? 2 JUNI 2025. Sudah satu tahun kasus ini tidak ada keberlanjutan atau progresnya. Bahkan waktu itu saya minta SP2HP ke pihak penyidiknya saja banyak alasan,” ujar Esah dalam keterangan tertulisnya kepada VOI, Senin 21 Juli 2025.
Keluarga korban juga mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum yang dinilai lambat menindaklanjuti laporan. Mereka mengungkapkan bahwa tidak ada informasi siapa pelaku sebenarnya maupun perkembangan penyelidikan secara detail dari polisi.
Sementara itu, pihak BPJS Taman Palem Cengkareng mengaku telah memenuhi panggilan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus ini. Namun, pimpinan baru BPJS di kantor tersebut mengaku belum mengetahui secara lengkap soal insiden tersebut.
“Saya baru tiga bulan di sini (BPJS Cengkareng). Saya koordinasi dulu dengan Kacab sebelumnya untuk mencari tahu. Jujur saya baru tahu, saya baru tiga bulan di sini,” ujar Arwan Saputra, Plt Kepala Cabang BPJS Cengkareng saat dikonfirmasi VOI, Senin 21 Juli 2025.
Korban Kehilangan Harapan dan Kepercayaan
Esah merasa haknya sebagai warga negara terabaikan. Ia menyesalkan hilangnya dana besar tersebut yang seharusnya sangat membantu kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya berobat. Uang itu adalah hasil iuran dari masa kerja Esah sebelum memasuki usia pensiun.
Keluarga Esah kini berharap adanya perhatian lebih serius dari pihak kepolisian dan instansi terkait agar kasus ini tidak terus dibiarkan. Mereka menuntut agar pelaku segera diungkap dan korban bisa mendapatkan haknya kembali.
Keterlibatan nama rekening pihak ketiga bernama Dewi Sapitri juga menjadi sorotan. Sampai saat ini belum diketahui apakah orang tersebut adalah pelaku utama atau hanya menerima dana atas suruhan orang lain. Polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sosok ini.
Banyak pihak mendesak agar BPJS dan kepolisian bekerja sama secara intensif untuk membongkar jaringan kejahatan ini. Dugaan penggunaan data pribadi oleh pihak tidak bertanggung jawab menandakan celah keamanan yang bisa merugikan banyak nasabah lain.
Perlunya Sistem Verifikasi dan Pengawasan Ketat
Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem verifikasi identitas dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak BPJS dalam hal layanan kepada nasabah. Jika benar pelaku dapat mengakses data dan mencairkan dana hanya dengan data fisik, maka sistem rentan penyalahgunaan.
Transaksi mencurigakan yang melibatkan jumlah besar juga seharusnya mendapat perhatian dari pihak bank dan platform digital. Kehilangan uang dalam jumlah besar tanpa notifikasi atau verifikasi tambahan memperlihatkan lemahnya kontrol transaksi.
Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia sangat penting. Sosialisasi dan edukasi digital harus ditingkatkan agar mereka tidak mudah terjebak oleh oknum yang berpura-pura sebagai petugas resmi.
Keterbukaan informasi dari lembaga penyelenggara negara juga diharapkan agar korban dan masyarakat umum bisa mendapatkan kejelasan tentang proses penanganan kasus seperti ini. Tanpa transparansi, kepercayaan publik terhadap lembaga semakin luntur.
Penanganan yang lamban dan berbelit tidak hanya merugikan korban secara materiil, tapi juga menciptakan trauma dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Untuk itu, semua pihak yang terlibat harus bersinergi menyelesaikan kasus ini.
Kasus yang menimpa Esah seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Perlunya sistem yang lebih aman, kontrol ketat pada pencairan dana, dan perlindungan terhadap data pribadi menjadi prioritas yang tak bisa diabaikan. Pemerintah perlu hadir dan memperbaiki regulasi serta pengawasan dalam pengelolaan dana pensiun.
Transparansi dari kepolisian sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa setiap laporan dari masyarakat, terutama warga lanjut usia, benar-benar diproses secara serius dan cepat. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan menurun drastis.
Pihak BPJS juga harus lebih responsif terhadap pengaduan yang terjadi di lapangan, dan bukan hanya mengandalkan sistem formal. Kehadiran langsung dari petugas dan keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk menangani situasi semacam ini.
Bank yang terlibat juga perlu meninjau kembali sistem keamanannya. Transfer dana dalam jumlah besar tanpa konfirmasi dua lapis bisa menjadi celah yang menguntungkan pelaku kejahatan. Perlu ada audit menyeluruh terhadap mekanisme transaksi digital yang digunakan.
Akhirnya, seluruh masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap modus kejahatan yang melibatkan oknum berpura-pura sebagai petugas. Lansia, khususnya, perlu didampingi oleh keluarga saat mengurus administrasi penting untuk mencegah kejadian serupa. (*)
