PATI, EKOIN.CO – Demonstrasi besar di Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, berakhir ricuh setelah ribuan warga menuntut pembatalan kenaikan pajak dan mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi yang dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu memanas ketika massa berusaha menerobos Kantor Bupati.
Gabung WA Channel EKOIN
Puluhan orang mengalami luka-luka, termasuk 27 pendemo dan 7 anggota polisi. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu, seluruh korban telah mendapatkan perawatan di RS Suwondo, dan tidak ada korban jiwa. “Isu adanya korban meninggal adalah hoaks,” tegasnya.
Tuntutan Pembatalan Kenaikan Pajak
Aksi ini bermula dari kebijakan Pemkab Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen tanpa sosialisasi memadai. Warga menilai kebijakan itu membebani, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Sejak awal Agustus, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membuka posko donasi logistik di Alun-Alun Pati untuk mendukung aksi penolakan pajak. Namun, langkah itu memicu ketegangan ketika Satpol PP menyita bantuan pada 5 Agustus. Warga yang tidak terima langsung merebut kembali barang-barang tersebut.
Kemarahan warga semakin memuncak setelah Bupati Sudewo dalam sejumlah video yang viral menyampaikan tantangan kepada masyarakat. “Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 pun suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar,” ucapnya dalam rekaman tersebut.
Ricuh di Depan Kantor Bupati
Pada hari aksi, massa yang datang dari berbagai desa memadati pusat kota sejak pagi. Seruan pencabutan kenaikan pajak bergema di sepanjang jalan menuju Kantor Bupati. Awalnya aksi berjalan damai, namun berubah tegang saat sebagian peserta mencoba mendekati pintu utama kantor.
Aparat kepolisian yang berjaga menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan pun pecah, sebuah mobil polisi dibakar, dan batu beterbangan ke arah petugas. Situasi baru mereda menjelang sore setelah sebagian massa ditarik kembali ke kampung masing-masing.
Pihak kepolisian menyatakan telah mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Namun, belum ada keterangan resmi terkait pasal yang akan dikenakan.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah daerah segera duduk bersama warga untuk membahas solusi. Mereka menilai jika masalah pajak ini tidak ditangani dengan pendekatan dialog, potensi aksi lanjutan masih terbuka lebar.
Meski Bupati Sudewo belum mengeluarkan pernyataan resmi pascakericuhan, tekanan politik dan sosial terhadapnya semakin kuat. Beberapa anggota DPRD Pati bahkan mulai mendorong opsi pembentukan panitia khusus untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Kericuhan di Pati menjadi sorotan luas di media nasional, memicu diskusi publik tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan pajak daerah. Banyak pihak berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola kebijakan fiskal.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
