Medan EKOIN.CO – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut agar menjauhi praktik korupsi. Hal ini disampaikannya saat melantik 60 pejabat administrator dan pengawas di Medan, Jumat, 6 Juli 2025.
Dalam arahannya, Bobby secara tegas meminta agar tidak ada pejabat yang terlibat dalam suap, khususnya dalam proses mutasi jabatan. Ia menekankan pentingnya melaporkan segala bentuk pungli atau pengakuan dari pihak-pihak yang mengaku dekat dengannya.
“Kalo ada yang bayar-bayar, mengaku orang dekat saya, BKD, laporkan diam-diam, sampaikan. Saya minta tolong jangan korupsi,” ucap Bobby di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Ia mengungkapkan keprihatinannya karena selama empat bulan menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, sudah ada tiga pejabat yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya ialah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
Tiga Pejabat Ditangkap KPK Dalam Empat Bulan
Menurut Bobby, fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius di lingkungan pemerintahan provinsi. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi tindakan yang merugikan negara.
“Saya baru menjabat empat bulan, sudah tiga yang ditahan KPK, jadi tolong jangan korupsi, ingat setia pertama kalian, ingat keluarga kalian, jangan buat malu mereka,” tegasnya.
Bobby lalu menyampaikan empat nilai utama yang harus menjadi pedoman seluruh pejabat, yakni setia kepada masyarakat, keluarga, pimpinan, dan memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas.
“Kenapa saya meletakkan loyal kepada masyarakat pertama? Siapa yang membuat kita bisa di ruangan ini, mengenakan baju, jas yang keren, ini masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, sebagai pelayan masyarakat, seluruh pejabat harus menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Ia mengingatkan bahwa loyalitas kepada atasan tidak boleh sampai mengorbankan masyarakat.
“Kita sama-sama pelayan masyarakat. Kedua loyal kepada keluarga, jangan buat malu keluarga, ketiga kepada pimpinan, jadi kalo pimpinan memberikan perintah yang membuat tidak loyal kepada masyarakat, jangan diikuti,” jelasnya.
Pesan Khusus untuk Pejabat Baru
Selain itu, Bobby juga menekankan pentingnya kecerdasan dalam bekerja dan menjalankan program-program strategis milik Pemprov Sumut. Ia berharap para pejabat dapat menjalankan tugas sesuai visi dan misi kepemimpinan daerah.
“Pintar-pintar lah kalian, jalankan program sebaik-baiknya,” tambah Bobby.
Pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut terdiri dari beberapa Kepala Bidang, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, pejabat eselon IV di berbagai OPD, termasuk Satpol PP dan Badan Penghubung.
Ia juga meminta agar pejabat baru benar-benar memahami tanggung jawab yang telah diamanahkan dan menjalankan setiap program sesuai arah kebijakan gubernur.
“Kalian harus bisa menjalankan program-program prioritas Gubernur, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur harus tercapai,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga meminta agar integritas tidak hanya dijadikan slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan tindakan sehari-hari.
Peringatan ini dinilai penting karena ia melihat masih adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba menyalahgunakan jabatan.
Bobby juga mengingatkan bahwa keberadaan pejabat di posisi strategis merupakan amanah dari masyarakat, bukan hasil lobi-lobi atau kedekatan dengan penguasa.
Dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah, Bobby berharap langkah preventif bisa dilakukan sejak dini.
Ia menekankan bahwa integritas, loyalitas, dan kecerdasan adalah bekal utama dalam menjalankan birokrasi yang bersih dan melayani.
Melalui pelantikan ini, Bobby berharap seluruh pejabat baru bisa menjadi contoh bagi bawahannya dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Ia menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan.
Di akhir sambutannya, Bobby kembali mengingatkan agar tidak ada lagi praktik jual beli jabatan dalam bentuk apapun.
Pihaknya siap menerima laporan secara rahasia dari siapa pun jika mengetahui adanya indikasi pungutan liar atau korupsi di lingkungan pemerintahan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
pejabat di lingkungan Pemprov Sumut sebaiknya membangun komunikasi terbuka dengan pimpinan dan masyarakat. Ini penting untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang serta menghindari tindakan manipulatif yang dapat merugikan instansi.
Pendidikan antikorupsi juga perlu diperkuat, tidak hanya bagi ASN yang menjabat, tetapi juga seluruh lapisan birokrasi. Pelatihan rutin mengenai etika pelayanan publik dan transparansi bisa menjadi langkah preventif efektif.
Pemantauan kinerja pejabat harus dilakukan secara objektif dan terbuka. Evaluasi kinerja yang adil akan meningkatkan motivasi serta mendorong ASN bekerja secara profesional tanpa tekanan politik.
Selain itu, sistem pelaporan indikasi korupsi harus diperkuat dengan jaminan kerahasiaan pelapor. Mekanisme ini akan memberi rasa aman bagi ASN maupun masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran.
peringatan keras dari Gubernur Bobby Nasution harus dijadikan momentum untuk memperkuat integritas pemerintahan di Sumatera Utara. Upaya membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani harus dimulai dari komitmen seluruh pejabatnya. (*)
