Aceh Tidak Mau Buat Negara Sendiri

Pemerintah Aceh hingga kini tidak pernah menyatakan keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berdamai dengan pemerintah sejak penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005.

Aceh, EKOIN.CO Hingga pertengahan Juni 2025, tidak ada pernyataan resmi atau tindakan politik formal dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau pemerintah provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri.

Berikut fakta-fakta penting yang perlu diketahui:

1. GAM Sudah Tidak Aktif Sebagai Organisasi Separatis Bersenjata

GAM adalah gerakan separatis yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Aceh.
Setelah Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan GAM, konflik bersenjata resmi berakhir.
Sebagian besar mantan anggota GAM telah masuk ke dalam politik lokal melalui partai lokal seperti Partai Aceh.

2. Aceh Memiliki Status Otonomi Khusus

Aceh diberi status otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006.
Aceh dapat membuat qanun (peraturan daerah istimewa), mengelola syariat Islam, dan memiliki partai politik lokal sendiri.
Namun, Aceh tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Isu Kemerdekaan Masih Diangkat Sebagian Kecil

Meski secara umum isu separatisme meredup, ada sebagian kecil kelompok atau individu yang kadang menyuarakan “Aceh Merdeka” — biasanya saat ada ketidakpuasan politik atau ekonomi.
Namun, suara ini tidak dominan dan tidak mencerminkan sikap mayoritas rakyat Aceh maupun pemerintah daerah.

4. Belum Ada Tindakan Nyata Menuju Pemisahan

Tidak ada deklarasi resmi atau langkah politik menuju referendum atau pemisahan dari Indonesia.
Pemerintah pusat dan daerah masih bekerja sama dalam berbagai sektor, termasuk pembangunan, keamanan, dan pemilu.

Tidak benar bahwa Aceh saat ini berniat mendirikan negara sendiri secara resmi. Isu ini seringkali muncul dalam bentuk spekulasi atau klaim tidak berdasar, terutama di media sosial. Pemerintah dan masyarakat Aceh umumnya komitmen terhadap NKRI, meski tetap memperjuangkan hak-hak otonomi khusus mereka.