Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada delapan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (8/8/2025). Kedelapan pegawai ini telah melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai langkah awal memiliki rumah pertama. Dalam kesempatan ini, Maruarar berdiskusi langsung dengan para penerima kunci dan mendapatkan informasi penting bahwa angsuran KPR FLPP ternyata lebih terjangkau dibandingkan biaya sewa rumah.
“Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya. Ia menyampaikan bahwa salah satu pegawai Kemendagri yang mendapatkan rumah subsidi hanya membayar angsuran sebesar Rp1,7 juta per bulan. Angka ini jauh lebih ringan ketimbang biaya sewa rumah yang umumnya berkisar antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.
Sejalan dengan upaya tersebut, data menunjukkan bahwa dari total kuota 2.000 rumah subsidi untuk pegawai Kemendagri, sebanyak 1.190 orang telah mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya telah berhasil melakukan akad kredit KPR FLPP. Maruarar menyebut, “Kementerian PKP dan Kemendagri telah berkolaborasi dan bekerjasama untuk menyediakan karpet merah untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi. Kali ini pegawai Kemendagri juga telah mendapatkan kemudahan dalam memiliki rumah subsidi dengan KPR FLPP.”
Lebih lanjut, dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah memberikan intervensi positif melalui pendanaan bantuan KPR FLPP. Kolaborasi ini juga didukung oleh Kemendagri yang memberikan program Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis dengan proses yang dipercepat, dari semula 45 hari menjadi hanya 10 hari.
“Program tersebut tentunya dikawal langsung oleh Kemendagri. Tidak mungkin kebijakan pro rakyat tersebut bisa turun ke lapangan tanpa pengawasan super ketat dari Mendagri. Terimakasih atas dukungannya dan ini bentuk kerjasama yang luar biasa,” katanya. Maruarar juga menginformasikan agenda selanjutnya, di mana pada hari Selasa pekan depan, ia dan Mendagri akan memimpin rapat di Wamena untuk membahas pembangunan rumah bagi masyarakat dan Kepala Suku di Papua Pegunungan, sebagai implementasi dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 2.000 rumah di wilayah tersebut.
“Rumah subsidi harus hadir di Papua, Kaltara, NTT, Aceh sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Maruarar. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses hunian layak di seluruh pelosok negeri.
