Makassar, EKOIN.CO — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pernah mendapat teguran dari wakil presiden karena menutup perusahaan yang terlibat dalam praktik mafia beras. Pernyataan itu ia sampaikan saat memberi sambutan pada acara wisuda Universitas Hasanuddin yang berlangsung di Kampus Tamalanrea, Makassar.
Pernyataan tersebut terekam dalam tayangan video yang disiarkan Kompas TV dan menjadi pembicaraan publik. Dalam video itu, Amran menyebutkan bahwa perusahaan yang ditutupnya ternyata dimiliki oleh sejumlah tokoh besar, yang membuat dirinya mendapat teguran langsung dari seorang wapres.
“Kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalam ya. Kami dimarahi, kami berterima kasih, kata katakan, ‘yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi’,” ujar Amran dalam tayangan tersebut, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
Seiring viralnya potongan video tersebut, Amran segera memberikan klarifikasi. Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (21/4/2025), ia menegaskan bahwa peristiwa itu bukan terjadi di masa pemerintahan saat ini, melainkan pada periode sebelumnya.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” kata Amran, menegaskan konteks ucapannya.
Amran juga menyatakan bahwa saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung penuh upaya bersih-bersih di sektor pangan. Ia menyampaikan bahwa dukungan pimpinan negara sangat penting dalam memberantas praktik mafia pangan.
“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” ujar Amran, memperjelas posisi pemerintah dalam perang terhadap kartel pangan.
Ia mengatakan bahwa pengalaman masa lalu dalam menghadapi tekanan adalah bagian dari proses memperkuat integritas. Dalam konteks pidatonya di kampus, ia ingin berbagi bahwa dalam melawan mafia, pejabat harus siap menghadapi risiko, termasuk teguran dari atasan.
“Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita. Dan selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujarnya.
Amran menyebutkan bahwa reformasi internal di Kementerian Pertanian telah dimulai sejak awal masa jabatannya. Langkah-langkah tegas pun diambil terhadap aparatur yang melanggar aturan maupun integritas kerja.
“Di internal Kementan, lebih dari 1.500 pegawai telah didemosi dan dimutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas,” ungkapnya saat ditanya soal reformasi birokrasi di kementeriannya.
Ia menjelaskan bahwa langkah bersih-bersih ini tidak berhenti di internal saja, tetapi juga menyasar para pelaku korporasi yang merugikan negara dan petani. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
“Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujar Amran, menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekosistem pertanian yang bersih dan berdaya saing.
Kementerian Pertanian mencatat bahwa dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih berjalan, sudah ada 20 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dan penyelewengan di sektor pertanian. Selain itu, sekitar 50 perusahaan tengah diproses secara hukum.
Angka tersebut, menurut Amran, menunjukkan bahwa reformasi sektor pertanian tidak sebatas wacana, tetapi dilakukan melalui langkah nyata. Ia juga menyampaikan bahwa ke depannya, proses pengawasan akan diperketat di seluruh lini.
“Kalau kita ingin petani kita sejahtera, maka mafia pangan harus diberantas. Tidak boleh ada kompromi,” tegasnya dalam pernyataan lanjutan, dikutip dari kompas.tv.
Dengan adanya klarifikasi ini, Amran berharap publik dapat memahami konteks sebenarnya dari pernyataan yang ia sampaikan. Ia menegaskan tidak ada niat untuk menyinggung pihak mana pun, dan semua yang disampaikannya adalah bagian dari pengalaman dalam melaksanakan tugas negara.
Sebagai penutup, Amran kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan seluruh pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang adil dan transparan. Ia menyebut, Indonesia hanya bisa berdiri kuat apabila sektor pangannya terbebas dari cengkeraman para mafia. (*)
