Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan arahan khusus kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera untuk terus meningkatkan tata kelola dan inovasi pembayaran. Arahan ini secara spesifik berfokus pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, setelah menghadiri rapat dengan anggota komite Tapera di Gedung Jusuf Anwar, Rabu (27/8/2025). Heru menjelaskan bahwa Sri Mulyani berharap ada upaya-upaya keterlibatan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan perumahan ke depannya bisa menjadi lebih efisien.
“Ibu Menteri Keuangan mengharapkan ada upaya-upaya keterlibatan atau alokasi APBN untuk pembiayaan perumahan ke depan bisa semakin efisien, namun leverage output-nya semakin meningkat,” tutur Heru.
Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa hingga tanggal 27 Agustus 2025, Program FLPP telah berhasil menyalurkan 161.500 unit rumah dari total target pemerintah sebanyak 350.000 unit. Angka ini setara dengan 47% dari target yang ditetapkan untuk tahun berjalan. Dalam hal realisasi pembayaran, penyaluran dana telah mencapai Rp 20 triliun melalui alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang menembus 57% dari total alokasi sebesar Rp 35,2 triliun.
Selain pencapaian tersebut, Heru juga mengatakan bahwa BP Tapera telah melakukan berbagai perbaikan tata kelola, mulai dari pengelolaan dana hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur. Meskipun demikian, Heru menyebutkan bahwa Sri Mulyani, sebagai anggota komite BP Tapera, tetap menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
“Kemudian juga tadi ada arahan-arahan khusus kepada Tapera agar terus meningkatkan kualitas research and development bagaimana alokasi APBN ke depan semakin efisien,” pungkasnya, menyampaikan arahan dari Menteri Keuangan.
