Jakarta, EKOIN.CO – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, secara resmi mengesahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) LKPP sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKPBJ) Proaktif Nasional. Penetapan ini ditandai dengan penyerahan piagam kepada Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, pada Rabu (03/09) di Gedung LKPP, menjadikannya PKPBJ pertama di Indonesia.
Langkah ini menjadi tonggak penting bagi LKPP dalam mendorong reformasi pengadaan dan memperkuat peran strategis yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi hasil. UKPBJ kini diposisikan bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan sebagai motor penggerak perubahan dalam tata kelola pengadaan pemerintah. Hal ini akan mengubah cara kerja pengadaan barang dan jasa di sektor publik.
Baca juga : Asumsi Dasar Makro Ekonomi RAPBN Disepakati.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menegaskan bahwa status sebagai pusat keunggulan bukan hanya simbol, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mendorong praktik pengadaan yang transparan, akuntabel, serta menjadi percontohan dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan LKPP dalam memperbaiki sistem pengadaan.
“Maka harapan saya dan teman-teman, PKPBJ Proaktif yang dimiliki LKPP jangan sampai hanya status saja, tetapi benar-benar diwujudkan dan diimplementasikan menjadi UKPBJ kebanggaan LKPP dan seluruh Indonesia, karena setelah ini akan menjadi role model atau benchmark untuk pengadaan,” tegas Hendi, sapaan akrabnya.
Menurut Hendi, penetapan UKPBJ sebagai pusat keunggulan menunjukkan integritas dan profesionalitas internal LKPP yang semakin diakui publik. LKPP dinilai sebagai pusat rujukan nasional dalam pengembangan, pembinaan, dan inovasi praktik terbaik di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Ini membuktikan bahwa LKPP telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan instansi pemerintah lainnya.
“Saya salut dengan integritas teman-teman, semakin terbukti dan hal ini salah satu bagian daripada bukti integritas tersebut, meskipun dalam satu organisasi tetapi publik meyakini bahwa ini memang sudah dinilai secara profesional,” tutur Hendi. Pujian ini mencerminkan apresiasinya terhadap kinerja tim di internal LKPP.
LKPP berharap, kehadiran UKPBJ sebagai pusat keunggulan PBJ proaktif dapat memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, UKPBJ juga diharapkan menjadi instrumen strategis dan rujukan dalam pengembangan kebijakan inovasi, serta meningkatkan kualitas belanja negara sesuai dengan standar pengadaan di Indonesia.
Pengesahan ini menandai sebuah era baru dalam pengadaan publik di Indonesia. Dari yang semula berfokus pada prosedur, kini bergeser menjadi berorientasi pada hasil dan dampak. Pendekatan proaktif ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan transparansi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran negara.
Dengan status barunya, UKPBJ LKPP akan menjadi laboratorium inovasi. Berbagai terobosan dalam sistem pengadaan, termasuk digitalisasi dan integrasi data, akan diuji coba di sini sebelum diterapkan secara nasional. Hal ini akan mempercepat adopsi praktik terbaik di seluruh instansi pemerintah.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang didorong oleh pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang efisien dan akuntabel merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. UKPBJ LKPP kini berada di garis depan dalam upaya tersebut.
Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Pengadaan
Penetapan UKPBJ LKPP sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan memiliki implikasi besar terhadap efisiensi dan akuntabilitas belanja negara. Dengan menjadi role model, UKPBJ ini akan memberikan contoh praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh UKPBJ di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lainnya. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan dan mempercepat proses pengadaan.
Selain itu, posisi baru ini akan memungkinkan LKPP untuk memberikan bimbingan dan pendampingan yang lebih terarah dan berkualitas. UKPBJ daerah dapat berkonsultasi dan belajar langsung dari LKPP tentang cara mengelola pengadaan yang kompleks dengan tetap mematuhi peraturan dan menjaga integritas.
Mendorong Inovasi dalam Belanja Negara
Sebagai pusat keunggulan, UKPBJ LKPP akan menjadi pionir dalam penerapan teknologi dan inovasi dalam pengadaan. Salah satunya adalah penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Inovasi ini akan membuat proses pengadaan menjadi lebih transparan dan mudah dipantau oleh publik.
Kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, juga diharapkan akan terjalin. Dengan menjadi pusat rujukan, UKPBJ LKPP dapat memfasilitasi dialog dan pertukaran pengetahuan yang akan menghasilkan solusi-solusi kreatif dalam pengadaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa belanja negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penetapan ini adalah bukti komitmen LKPP untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanannya. Dengan menjadi PKPBJ Proaktif Nasional, LKPBJ LKPP menunjukkan bahwa mereka tidak puas dengan status quo. Sebaliknya, mereka terus berupaya menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada implementasinya. Komitmen dan integritas yang ditekankan oleh Hendi harus terus dijaga agar UKPBJ LKPP benar-benar menjadi kebanggaan dan contoh nyata bagi seluruh Indonesia dalam hal pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas.
Pengesahan ini juga menjadi motivasi bagi LKPP untuk terus berinovasi dan tidak berhenti belajar. Tantangan dalam pengadaan akan terus berkembang, dan sebagai pusat keunggulan, LKPP harus selalu selangkah di depan untuk memastikan sistem pengadaan di Indonesia tetap relevan dan efektif.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
