Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pariwisata menggelar kegiatan bertajuk “Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik” selama dua hari, pada 20 hingga 21 Mei 2025. Acara tersebut berlangsung di Hotel Millenium, Jakarta, dengan dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dan melibatkan peserta dari berbagai unit kerja, Politeknik Pariwisata, hingga Badan Otorita.
Dalam sambutannya, Bayu Aji menekankan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama dari reformasi birokrasi yang harus selalu relevan dengan perubahan sosial dan teknologi.
“Pelayanan publik harus terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pelayanan Publik Kementerian Pariwisata dituntut sigap dan cepat beradaptasi,” ujarnya pada Selasa (20/5/2025).
Transisi menuju pelayanan publik yang inklusif dan prima, menurut Bayu, menjadi bagian dari upaya mempertahankan berbagai penghargaan yang telah diraih Kementerian Pariwisata, termasuk ZI WBBM dan predikat informatif yang telah dicapai selama empat tahun berturut-turut.
Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi peserta yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pelayanan Publik (PPID). Bayu Aji berharap kegiatan ini mampu mengembangkan kompetensi mereka. “Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan para peserta yang merupakan pelaksana pelayanan informasi publik di Kementerian Pariwisata semakin bertambah pengetahuan dan meningkat kemampuannya dalam memberikan layanan informasi publik yang lebih baik dan inklusif,” jelasnya.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Indri Wahyu Susanti, menambahkan bahwa peserta menerima berbagai materi dari narasumber profesional mengenai pembaruan regulasi dan pendekatan inklusif.
“Pelayanan publik harus inklusif dan menjangkau kelompok rentan termasuk orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, wanita hamil, masyarakat miskin, dan korban bencana alam,” terang Indri.
Pada hari pertama, materi disampaikan oleh Analis Utama Kementerian PANRB, Muhammad Imanuddin, dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Annie Londa. Imanuddin menguraikan hasil evaluasi sembilan aspek pelayanan publik yang memerlukan perhatian lebih. “Hal ini perlu ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap sembilan aspek pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Annie Londa menjelaskan pentingnya PPID dalam menjaga keterbukaan informasi.
“Sejauh ini potret keterbukaan informasi di Kementerian Pariwisata dari hasil monitoring dan evaluasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan nilai di atas 90. Nilai paling tinggi di tahun 2024 mencapai 97,40,” ungkapnya.
Hari kedua diisi oleh praktisi dari Silang.id dan Telexindo. Dari Silang.id, peserta diberikan pendekatan inklusif dalam pelayanan kepada teman tuli. Sedangkan Jefro Ritonga dari Telexindo menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi dan kendali emosi dalam pelayanan publik berbasis contact center. “Kontrol diri juga sangat diperlukan agar tetap sabar dan tersenyum dalam menghadapi kritik pelanggan serta memahami profil pelanggan dari aplikasi atau gaya bicara,” tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi peningkatan kualitas layanan Kementerian Pariwisata di masa mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Indri, kolaborasi dan adaptasi menjadi kunci utama. “Kami berharap kelompok kerja PPID yang hadir dapat terus menjalin kerja sama dan kolaborasi, mengingat sifat pelayanan publik yang dinamis dan harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
