Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia kembali mempertegas komitmennya dalam membuka peluang investasi asing, terutama dari Thailand, melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini disampaikan dalam ajang Indonesia Investment & Trade Forum (IITF) 2025 yang berlangsung di Bangkok pada Rabu, 2 Juli 2025.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua II Bidang Fasilitasi dan Kemudahan KEK, Budi Santoso. Ia mengajak para investor Thailand untuk menjajaki sektor makanan dan minuman (F&B) serta industri jasa yang kini menjadi fokus pengembangan KEK di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, potensi Indonesia sebagai pasar besar di Asia Tenggara menjadi magnet kuat bagi investor asing. “Indonesia adalah pasar terbesar di ASEAN, dan pertumbuhannya terus berlanjut. Kami mengundang investor untuk masuk ke sektor manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan industri lain yang difasilitasi melalui KEK tematik di berbagai wilayah,” ujar Budi.
Data dari State of the Global Islamic Economy menunjukkan bahwa pada 2024, Indonesia menjadi importir makanan halal terbesar di antara negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC). Fakta ini turut memperkuat relevansi sektor F&B sebagai prioritas investasi.
Sepanjang tahun 2024, realisasi investasi Thailand di Indonesia mencapai USD 350 juta atau sekitar Rp5,8 triliun. Kontribusi terbesarnya berasal dari sektor makanan, disusul industri kimia, farmasi, serta sektor pertambangan.
Meningkatkan Kolaborasi Regional
IITF 2025 menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempererat hubungan ekonomi bilateral. Kehadiran delegasi dari berbagai sektor industri turut memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara.
Budi menegaskan pentingnya forum seperti IITF sebagai penghubung kepentingan regional. “Forum seperti IITF harus dapat menjadi katalis penguatan sinergi Indonesia–Thailand serta membuka jalan bagi kolaborasi nyata dan kerja sama yang terintegrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tengah fokus pada hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan wilayah luar Jawa. Fokus ini selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang dapat menarik investasi sektor strategis dari negara tetangga.
Pemerintah berharap investor Thailand dapat memanfaatkan berbagai insentif dan kemudahan yang ditawarkan di dalam KEK. Kebijakan fiskal dan nonfiskal yang fleksibel diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
Dihadiri Tokoh Bisnis Regional
Forum IITF 2025 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari sektor keuangan dan industri di Asia Tenggara. Mereka di antaranya Pandu Sjahrir (Chief Investment Officer Danantara), Josua Pardede (Chief Economist Permata Bank), dan Haryanto Adikoesoemo (CEO AKR Group sekaligus pengelola KEK Gresik).
Dari pihak Thailand, turut hadir Suwatchai Songwanich selaku Senior Executive Vice President Bangkok Bank, serta ratusan pelaku bisnis strategis yang mewakili sektor industri prioritas.
Kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan antusiasme dunia usaha terhadap perluasan kerja sama ekonomi lintas negara. Dengan dukungan forum IITF, terbuka peluang untuk membentuk rantai pasok dan rantai nilai yang efisien di Asia Tenggara.
Acara ini juga menjadi ajang diskusi dan promosi berbagai kawasan KEK di Indonesia, termasuk potensi industri halal dan keberlanjutan sektor pertanian serta logistik modern di luar Pulau Jawa.
Melalui forum IITF 2025, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam membangun kemitraan regional yang tangguh dan berkelanjutan. Fokus pada sektor makanan halal, jasa, dan kawasan industri tematik mempertegas arah strategis pembangunan ekonomi nasional.
Kehadiran investor dan tokoh industri dari Thailand menjadi sinyal positif bagi penguatan relasi ekonomi bilateral. Dengan fondasi regulasi yang kondusif dan dukungan pemerintah, Indonesia siap menjadi pusat pertumbuhan baru di Asia Tenggara.
Dengan dukungan forum seperti IITF, kerja sama antarnegara dapat melahirkan sistem perdagangan dan investasi yang lebih terintegrasi. Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan bisnis dan pembangunan berkelanjutan.(*)
