JAKARTA, EKOIN.CO – Pemerintah tengah bersiap menghadirkan layanan internet cepat dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), ditargetkan akses internet rumah (fixed broadband) berkecepatan 100 Mbps bisa dinikmati hanya dengan tarif sekitar Rp100.000 per bulan.
Kebijakan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, dalam pernyataannya yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/6/2025). Ia menjelaskan bahwa angka tarif tersebut diambil dari hasil kajian daya beli masyarakat Indonesia.
“Internet murah ini berapa? Setelah kita kaji-kaji, dan lihat, ternyata memang masyarakat itu maksimal belanjanya, tarif yang mereka bisa lakukan itu adalah Rp100.000-an,” ujar Wayan.
Langkah konkret dalam mewujudkan rencana ini adalah dimulainya proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Frekuensi tersebut akan digunakan untuk membangun jaringan yang mampu mendistribusikan layanan internet berkecepatan tinggi hingga ke pelosok.
Pemerintah meyakini bahwa kehadiran program ini akan mempercepat pemerataan digital di berbagai wilayah, terutama daerah yang selama ini belum tersentuh layanan internet berkualitas.
Frekuensi 1,4 GHz Jadi Kunci Penyebaran
Operator yang memenangkan lelang akan diberi mandat penuh untuk membangun infrastruktur internet hingga wilayah pelosok. Mereka juga harus menyediakan layanan internet tetap dengan kecepatan maksimal 100 Mbps sesuai dengan ketentuan.
“Jadi kita mengupayakan dengan adanya program internet murah melalui seleksi (lelang) frekuensi 1,4 GHz, artinya nanti masyarakat bisa menikmati layanan fixed broadband dengan murah,” ujar Wayan menegaskan.
Selain pembangunan jaringan, proses yang akan dijalani operator pemenang lelang meliputi uji operasional serta pengajuan izin penyelenggaraan dari instansi terkait.
Baru setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, operator diperkenankan menawarkan layanan kepada masyarakat secara komersial.
“Kalau lelang tahun ini, berarti kan pemenangnya akan ada. Mereka membangun. Mereka akan membangun, sudah itu sesuai dengan aturan, lalu ujilah operasi, dia dapat izin, sudah itu mereka menyelenggarakan,” jelas Wayan.
Komitmen Tarif Murah Jadi Syarat Seleksi
Selama proses seleksi, operator juga diwajibkan menyampaikan komitmen harga yang akan mereka tetapkan. Pemerintah menekankan bahwa salah satu faktor penting dalam penilaian adalah kesanggupan operator menyediakan layanan dengan tarif terjangkau.
“Dia (operator seluler) berkomitmen dalam seleksinya nanti bahwa dia akan mengupayakan tarif murah. Terserah dia, artinya yang sesuai dengan komitmen dari perizinan nanti,” lanjut Wayan.
Meski belum disebutkan nama-nama peserta lelang, proses seleksi diharapkan bisa rampung dalam waktu dekat agar pembangunan jaringan bisa segera dimulai.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menikmati layanan internet cepat dan terjangkau seperti yang dijanjikan pemerintah.
Pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi komitmen dari operator pemenang guna memastikan program ini benar-benar terlaksana di lapangan.
Langkah Strategis Pemerataan Digital
Pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz dipandang sebagai langkah strategis dalam mempercepat penetrasi jaringan digital di Indonesia. Frekuensi ini dikenal stabil dan mampu menjangkau wilayah luas dengan efisiensi biaya pembangunan infrastruktur.
Melalui program ini, diharapkan kesenjangan digital antarwilayah semakin mengecil, dan masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah pun dapat mengakses layanan internet yang memadai.
Pemerintah juga melihat inisiatif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital nasional, terutama di sektor pendidikan, layanan publik, dan UMKM.
Layanan internet dengan kecepatan tinggi dan harga terjangkau menjadi syarat utama agar transformasi digital nasional berjalan optimal.
Dengan konektivitas yang memadai, masyarakat bisa mengakses informasi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga transaksi ekonomi secara digital dengan lebih mudah.
Fokus Pembangunan Infrastruktur Digital
Setelah proses lelang selesai dan pemenang ditetapkan, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama. Pemerintah mendorong percepatan pengerjaan agar hasilnya segera dirasakan masyarakat.
Wayan menyebut bahwa pembangunan akan mengikuti ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku. Setiap tahap akan diawasi ketat demi menjamin kualitas layanan.
“Kalau sudah sesuai aturan, lalu uji operasi, dia dapat izin, baru bisa diselenggarakan,” ujarnya.
Infrastruktur yang dibangun akan difokuskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat konektivitas rendah dan belum tersentuh layanan internet tetap.
Dengan pemerataan pembangunan infrastruktur digital, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki peluang yang sama dalam mengakses informasi dan peluang ekonomi.
Penyesuaian Teknologi dan Kolaborasi Industri
Program ini juga menuntut kesiapan teknologi dan kolaborasi erat antarinstansi dan pelaku industri. Operator seluler harus menyesuaikan teknologi mereka dengan spesifikasi pita frekuensi 1,4 GHz.
Selain itu, dukungan dari vendor perangkat dan penyedia jasa pendukung juga diperlukan agar sistem dapat beroperasi optimal.
Dalam hal ini, pemerintah membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta untuk memperkuat eksekusi program.
Langkah ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.
Dengan komitmen dan sinergi yang kuat, target internet murah dan cepat bukan lagi sekadar wacana, tapi sebuah layanan nyata.
Program internet murah dengan kecepatan hingga 100 Mbps seharga Rp100 ribu merupakan peluang emas bagi percepatan digitalisasi nasional. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari regulator, operator, hingga pelaku industri terkait. Pemerintah perlu memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan lelang agar hasilnya sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi.
Masyarakat diharapkan turut aktif mengawal proses ini, termasuk memberikan umpan balik terkait kualitas layanan setelah program berjalan. Partisipasi publik dapat menjadi pendorong perbaikan berkelanjutan. Terlebih, akses internet kini menjadi kebutuhan primer dalam aktivitas pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan kesehatan.
Sebagai inisiatif strategis, program ini akan memberi dampak besar terhadap daya saing nasional di era digital. Bila implementasinya konsisten dan adil, Indonesia dapat meraih lompatan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Pemanfaatan sumber daya frekuensi secara optimal menjadi kunci agar jaringan digital merata dan inklusif.
Langkah Kemenkomdigi patut diapresiasi karena menjawab kebutuhan dasar masyarakat, yakni layanan internet yang layak dan terjangkau. Namun ke depan, tantangannya akan lebih besar karena harus menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan tarif tetap ramah di kantong.
Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik, integratif, dan berbasis data agar semua langkah pengembangan infrastruktur digital ini dapat berkelanjutan, efisien, dan berpihak pada rakyat. Jika program ini berhasil, ia dapat menjadi model bagi kebijakan digital lainnya di masa depan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
