Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya didukung oleh kebijakan makro yang cermat, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan seluruh masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara merata dan berkeadilan. Salah satu indikator kunci yang menjadi fokus utama dalam strategi ini adalah peningkatan inklusi keuangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan peran vital inklusi keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Beliau menyampaikan bahwa inklusi keuangan telah menjadi indikator integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di tingkat Kabupaten/Kota.
Baca juga : Ekspor 3 Juta Unit Mobil Produksi Nasional Membuka Pasar
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10), Menko Airlangga menyatakan, “Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045 sebagai salah satu indikator utama pembangunan.”
Rakornas TPAKD 2025 sendiri mengusung tema penting yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah.” Menko Airlangga menambahkan, peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan TPAKD mencerminkan capaian positif salah satu program prioritas Presiden.
Melalui sinergi yang kuat antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat nasional dan pelaksanaannya di daerah, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini merupakan fondasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 92,74%. Capaian angka ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin meluas dan membaik secara signifikan.
Meskipun demikian, ada aspek yang memerlukan perhatian lebih. Tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 66,64%. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang cukup besar, yakni sebesar 26,1 poin persentase, antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan. Kesenjangan ini perlu dijembatani melalui penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk memperluas akses keuangan, menggunakan pendekatan konvensional maupun syariah. Salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini telah berhasil menjangkau 58,32 juta rekening, mencakup 87,75% dari total pelajar yang ada di Indonesia.
Pencapaian ini menumbuhkan optimisme. Pemerintah kini menargetkan bahwa 98% pelajar Indonesia dapat memiliki rekening bank pada tahun 2027. Program KEJAR dinilai sangat strategis karena menanamkan kebiasaan menabung dan pemahaman literasi keuangan sejak usia dini.
Program Pemberdayaan dan Akses Keuangan Daerah
Selain program untuk pelajar, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil yang menggembirakan di lapangan. Program K/PMR berhasil menyalurkan total pembiayaan mencapai Rp46,71 triliun, sementara K/PSP mencapai Rp3,71 triliun.
Penyaluran dana dari kedua program tersebut telah dinikmati oleh total 1,8 juta debitur. Keberhasilan program-program ini diharapkan dapat diperluas jangkauannya untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dukungan signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.
Menutup pidatonya, Menko Airlangga mendorong seluruh TPAKD di setiap daerah untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menyukseskan berbagai agenda prioritas nasional. Agenda-agenda ini mencakup Program Makan Bergizi Gratis, penguatan Koperasi Merah Putih, perluasan pemanfaatan energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa, dan upaya kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).
Beliau menyampaikan apresiasi atas tuntasnya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Struktur yang lengkap ini menjadi modal utama dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
TPAKD sebagai Kontributor Nyata Transformasi Struktural
Airlangga Hartarto memiliki harapan besar terhadap peran TPAKD ke depan. “Saya berharap TPAKD seluruh Indonesia dapat turut serta menjadi kontributor nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural secara menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga Hartarto, menekankan peran krusial TPAKD dalam pembangunan jangka panjang.
Kehadiran TPAKD di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang merata, memastikan bahwa kebijakan inklusi keuangan dapat dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah. Kerja sama yang sinergis ini menjadi kunci untuk mengurangi disparitas ekonomi antar daerah.
Turut hadir dalam acara penting tersebut, antara lain Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, jajaran anggota Komisi XI DPR RI, perwakilan Kementerian/Lembaga anggota DNKI, serta sejumlah Kepala Daerah dari berbagai wilayah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas komitmen lintas sektor terhadap penguatan inklusi keuangan.
Tingkat inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 92,74% merupakan capaian luar biasa, menunjukkan keberhasilan program-program seperti TPAKD dan DNKI dalam memperluas akses layanan. Namun demikian, kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi agar masyarakat dapat memanfaatkan akses tersebut secara optimal dan cerdas. Program KEJAR, K/PMR, dan K/PSP telah terbukti efektif dalam memberdayakan berbagai kelompok masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat program edukasi literasi keuangan yang lebih masif dan relevan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi yang masih rendah, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. TPAKD di daerah harus didorong untuk mengintegrasikan program inklusi keuangan dengan agenda prioritas nasional lainnya, seperti kedaulatan pangan dan pengembangan energi bersih, untuk menciptakan dampak berganda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan melawan rentenir harus terus ditingkatkan, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana tersalurkan secara tepat sasaran. Pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam kampanye literasi keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan formal.
Inisiatif pengembangan kurikulum literasi keuangan yang lebih komprehensif di tingkat sekolah, mengikuti keberhasilan Program KEJAR, akan memastikan generasi muda Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Selain itu, diperlukan adanya pengukuran dampak program inklusi keuangan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Kesimpulannya, penguatan inklusi keuangan merupakan strategi fundamental Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Capaian inklusi yang tinggi harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan yang signifikan. Melalui peran aktif TPAKD dan sinergi lintas sektor, Indonesia optimis dapat menjembatani kesenjangan akses dan pengetahuan keuangan, memastikan bahwa seluruh masyarakat menjadi kontributor nyata dalam transformasi struktural ekonomi bangsa.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
