YOGYAKARTA, EKOIN.CO – Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada layanan parkir tepi jalan umum. Langkah ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Yogyakarta yang digelar di Ruang Bima, Balai Kota, Kamis, 26 Juni 2025.
Dalam forum tersebut, Hasto menegaskan bahwa penggunaan QRIS merupakan bentuk nyata pengembangan layanan publik berbasis digital. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir.
“Praktik digitalisasi ini kita terapkan pada semua aspek kehidupan, salah satu yang kita dorong melalui QRIS parkir tepi jalan umum. Dimulai dari hal sederhana ya, ini juga menjawab masalah yang selama ini jadi keluhan warga, karena kadang masih ada parkir yang tarifnya nuthuk atau tidak wajar,” ucap Hasto.
Menurutnya, dengan QRIS, pembayaran parkir akan menjadi lebih terstandar dan juru parkir pun dapat diarahkan ke praktik kerja yang lebih transparan. Hasto berharap, perubahan ini bisa mendorong pembentukan kebiasaan baru di tengah masyarakat sekaligus memberdayakan para juru parkir.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan sistem QRIS dimulai secara bertahap di sejumlah lokasi, dengan harapan dapat diterapkan menyeluruh dalam waktu mendatang. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur dan sistem pendukung agar kendala teknis dapat ditangani secara cepat.
“Kita terus bergerak untuk memberdayakan juru parkir. Termasuk peningkatan pada sisi teknis, memastikan jika ada kendala sistem bisa diantisipasi maupun ditangani dengan cepat. Sehingga aspek infrastruktur, suprastruktur dan superstruktur ini bisa dibangun bersama-sama,” lanjutnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho menjelaskan, QRIS digunakan sebagai upaya untuk menghadirkan kepastian tarif kepada masyarakat sekaligus menekan potensi kecurangan dalam transaksi.
“QRIS statis yang dikembangkan bersama TP2DD Kota Yogyakarta, jadi pengguna tinggal pindai kode, nanti sudah otomatis muncul tarifnya,” terang Agus.
Ia menyampaikan bahwa Dishub telah melakukan berbagai diskusi serta sosialisasi kepada para juru parkir. Dalam sosialisasi tersebut, para juru parkir diberikan pemahaman mengenai sistem penerimaan pembayaran yang akan diterima secara berkala.
“Termasuk pola akuntansi, bagaimana uang yang masuk ke mereka lebih cepat. Kebiasaannya membawa uang harian, mereka akan terima paling tidak seminggu,” jelasnya.
Tarif parkir pun telah disesuaikan dengan kawasan, yaitu Kawasan I, II, dan III, serta dipasang papan informasi tarif di lokasi parkir yang ditetapkan. Agus menyebut bahwa penggunaan QRIS melengkapi informasi ini agar tidak ada perdebatan mengenai tarif.
“Sudah tidak perlu berdebat lagi, tarif sudah jelas sesuai kawasan dan jenis kendaraan. Ini kita lalui dari diskusi panjang, mengajak dan membangun kebiasaan baru untuk kita semua,” tegasnya.
Sebanyak 10 lokasi telah menjadi titik awal penerapan QRIS parkir, yaitu Jalan Prof Yohanes, Urip Sumoharjo, Diponegoro, Brigjend Katamso, Mataram, Laksda Adisutjipto, KH Ahmad Dahlan, Limaran, TKP Senopati, dan Ngabean.
Sepuluh titik awal ini dianggap sebagai bola salju komitmen semua pihak dalam memastikan bahwa retribusi parkir benar-benar masuk ke kas daerah dan dikelola untuk kemanfaatan publik.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BI DIY), Sri Darmadi Sudibyo, mengapresiasi langkah Kota Yogyakarta dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi, khususnya dalam pengelolaan layanan publik.
“3 dari 6 TP2DD di DIY dan BPD DIY mengalami peningkatan dalam TP2DD Championship 2024, khususnya Kota Yogyakarta yang sebelumnya peringkat 9 berhasil naik menjadi 8 secara nasional,” jelas Sri Darmadi.
Ia menambahkan bahwa salah satu program unggulan Kota Yogyakarta, yakni KOPI QRISNA (Kolaborasi Optimalisasi Penerimaan Daerah melalui QRIS Nasional), tetap menjadi yang terbaik dalam kategori kota.
Bank Indonesia berharap agar capaian ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta bisa menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam penerapan digitalisasi sektor layanan publik.
Program KOPI QRISNA sendiri telah mendorong peralihan pembayaran manual ke digital dalam berbagai jenis layanan, termasuk parkir, pajak daerah, dan retribusi lainnya.
Langkah ini dinilai relevan dengan semangat transformasi digital nasional, sekaligus membuka ruang efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi.
Di sisi lain, perubahan pola transaksi ini juga memberikan pengalaman baru bagi warga kota, yang mulai terbiasa dengan ekosistem pembayaran non-tunai.
Hasto menyampaikan, perubahan tersebut tidak serta-merta berjalan mulus, namun membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dari masyarakat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Pemkot Yogyakarta juga terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan QRIS parkir untuk memastikan keluhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan akurat.
Dishub akan mengevaluasi penerapan awal QRIS parkir guna melihat respons warga dan efektivitas sistem yang telah dibangun. Evaluasi ini menjadi dasar pengembangan sistem di lokasi-lokasi berikutnya.
Jika penerapan awal berjalan lancar, maka QRIS akan diperluas ke titik-titik parkir lain di seluruh Kota Yogyakarta dalam tahun berjalan.
Transformasi digital dalam pengelolaan layanan publik seperti parkir adalah langkah strategis yang perlu diapresiasi. Penggunaan QRIS memungkinkan transaksi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus menjawab persoalan klasik seperti penentuan tarif yang tidak sesuai. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama menjaga sistem ini agar terus berkembang dan dipercaya.
Sosialisasi yang konsisten kepada juru parkir menjadi kunci dalam transisi ini. Mereka perlu didukung dengan pelatihan dan insentif agar mampu mengikuti perkembangan sistem digital. Keberhasilan sistem ini juga bergantung pada kenyamanan pengguna yang terbiasa dengan transaksi tunai.
Pemkot Yogyakarta dapat terus berinovasi dengan menyesuaikan teknologi pada kondisi lokal. Selain QRIS, potensi integrasi dengan aplikasi parkir kota dan sistem pajak digital akan memperkuat ekosistem digital daerah. Hal ini akan menjadi fondasi kota cerdas (smart city) di masa mendatang.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan masyarakat adalah pondasi utama keberlanjutan program ini. Transparansi dalam pendapatan parkir akan memberikan kepercayaan publik dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Penerapan digitalisasi semacam ini bukan hanya solusi praktis, tetapi juga bagian dari proses pendidikan publik untuk lebih terbuka terhadap teknologi. Semakin luas penerimaan masyarakat, semakin besar pula dampak positif yang akan dirasakan bersama.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
