Jakarta EKOIN.CO – Badan Pengelola Investasi BUMN Danantara menyatakan kesiapannya untuk segera menyelesaikan 22 program prioritas strategis dalam waktu lima bulan ke depan. Salah satu agenda besar yang tengah dibahas adalah rencana pengambilalihan prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini masih dikelola konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia bersama perusahaan asal Tiongkok.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Langkah ini direncanakan karena KCJB mengalami kesulitan arus kas yang diproyeksikan berlanjut hingga tahun 2061. Hal ini disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu pekan lalu. Menurutnya, seluruh program telah melalui proses konsultasi intensif dengan anggota legislatif.
“Kita harapkan mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah kita konsultasikan dan bahas secara mendetail dengan Komisi VI DPR RI selama dua hari,” ujar Dony dalam rapat tersebut.
Beban Bunga Utang Kereta Cepat
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus mendapat sorotan publik seiring membengkaknya biaya pembangunan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkapkan bahwa biaya awal sebesar 6,02 miliar dolar AS kini meningkat menjadi 7,22 miliar dolar AS. Lonjakan biaya ini memicu kekhawatiran mengenai beban keuangan jangka panjang.
Sekitar 75 persen dari total investasi proyek dibiayai lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan nilai utang mencapai 5,415 miliar dolar AS atau sekitar Rp81,2 triliun. Anthony menjelaskan bahwa bunga tahunan untuk utang pokok sebesar 6,02 miliar dolar AS adalah 2 persen, sementara bunga pembengkakan biaya mencapai 3,4 persen per tahun.
Berdasarkan perhitungan, total beban bunga tahunan atas utang tersebut mencapai 120,9 juta dolar AS atau hampir Rp2 triliun. Sementara itu, pendapatan dari penjualan tiket Kereta Whoosh sepanjang 2024 hanya mencapai 6,06 juta lembar dengan asumsi harga rata-rata Rp250.000 per tiket.
Dari hasil penjualan tiket tersebut, total pendapatan kotor hanya sekitar Rp1,5 triliun per tahun, jauh lebih kecil dari beban bunga yang harus dibayar KCIC. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat KCIC mengalami defisit dan memerlukan utang tambahan guna menutupi kekurangan tersebut.
Konsolidasi Sektor Strategis
Untuk menghadapi tantangan ini, Danantara merancang konsolidasi awal di beberapa sektor strategis seperti pupuk, rumah sakit, hotel, dan industri gula. Dony Oskaria menambahkan bahwa langkah ini akan diperluas ke sektor hilirisasi minyak, asuransi, serta kawasan industri dalam upaya meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi.
Selain itu, Danantara juga akan mengambil alih pengelolaan aset-aset penting di bidang pangan, baterai, semen, telekomunikasi, dan perkapalan. Dony menegaskan bahwa pengelolaan akan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang ketat, serta dukungan kebijakan dan prosedur yang jelas.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa lembaganya dibentuk dengan mandat menyatukan seluruh aset BUMN demi optimalisasi nilai ekonomi negara. “Danantara dibentuk untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan global yang bertumpu pada sektor-sektor strategis,” kata Rosan.
Rosan juga menyampaikan bahwa Danantara memiliki kewenangan untuk mengelola dividen dari holding operasional, yang kemudian dapat diinvestasikan kembali ke dalam holding investasi maupun ke BUMN terkait. Menurutnya, pembentukan struktur holding tersebut telah mendapat restu dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, Danantara akan diawasi oleh tiga komite utama, yakni Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Etik, dan Komite Audit. Rosan menegaskan bahwa ketiga komite ini akan menjalankan fungsi pengawasan berlapis dalam organisasi.
Saat ini, fokus utama adalah menuntaskan pembahasan teknis dan administratif seputar pengambilalihan KCJB. Pemerintah mempertimbangkan berbagai skema pembiayaan agar pengelolaan kereta cepat bisa lebih efisien, serta mengurangi beban fiskal jangka panjang akibat utang.
Dony Oskaria menuturkan bahwa selain sektor kereta cepat, Danantara juga akan memperkuat peran di industri strategis lain yang bisa meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Semua langkah ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sebagai bentuk akuntabilitas, proses pengambilalihan dan restrukturisasi akan melibatkan audit independen, serta evaluasi menyeluruh dari aspek keuangan dan operasional. Dengan demikian, keputusan investasi dan pengelolaan aset BUMN bisa lebih terukur.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai waktu pasti pengambilalihan infrastruktur KCJB, namun pemerintah menargetkan prosesnya selesai sebelum akhir tahun 2025. Dony menegaskan bahwa pemerintah menginginkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Langkah Danantara dalam pengelolaan aset negara dinilai sebagai bentuk reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Melalui konsolidasi dan efisiensi, potensi pendapatan negara diharapkan meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang asing.
Upaya restrukturisasi KCJB menjadi titik awal untuk mengatur ulang berbagai proyek strategis nasional yang tengah menghadapi tantangan keuangan. Pemerintah berharap hasilnya bisa memberikan dampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rencana pengambilalihan kereta cepat oleh Danantara mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kinerja aset negara. Ke depan, pengawasan dan pengelolaan diharapkan lebih transparan agar setiap proyek investasi memberikan manfaat optimal.
Sebagai pengambilalihan prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Danantara bertujuan mengatasi tantangan keuangan yang ditimbulkan oleh beban utang dan minimnya pendapatan dari operasional kereta. Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi strategis sektor BUMN untuk meningkatkan efisiensi.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta pengawasan ketat terhadap semua lini pengelolaan aset. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga pemerintah, DPR, dan publik sangat diperlukan agar reformasi ini berjalan optimal.
Jika proses pengambilalihan dapat dilaksanakan secara efisien dan transparan, maka proyek kereta cepat tidak hanya menjadi beban fiskal, melainkan mampu memberi kontribusi bagi transportasi nasional dan perekonomian lokal. Evaluasi berkala dan audit independen akan sangat krusial.
Rencana konsolidasi sektor-sektor strategis lainnya juga diharapkan memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang. Pengelolaan terintegrasi atas aset negara dapat mendukung pertumbuhan inklusif serta memperbesar peran Indonesia di panggung global.
Diperlukan kebijakan berkelanjutan agar setiap program yang dijalankan Danantara tetap fokus pada misi meningkatkan nilai ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. Dengan langkah tepat, pengelolaan investasi BUMN dapat menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi. (*)
