Jakarta, EKOIN.CO – Indikator utama pengelolaan keuangan negara menunjukkan hasil yang positif dan terkendali. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan capaian ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, pada Selasa (22/7), di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2024 tercatat sebesar 2,30 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target kebijakan fiskal sebesar 2,19–2,51 persen.
Ia juga menyebut indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan telah mencapai 103,49. Capaian ini melampaui target sebesar 95 dan mencerminkan stabilitas kebijakan dalam menghadapi dinamika global.
Dari sisi penerimaan negara, Sri Mulyani mengungkapkan rasio penerimaan terhadap PDB berada di angka 12,70 persen. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.850,6 triliun, lebih tinggi dari target sebesar Rp2.802,4 triliun.
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam penerimaan negara juga tercapai sebesar 102,09 persen. Angka ini melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 84,29 persen.
Penguatan Pengelolaan Kas dan SDM
Menkeu juga menjelaskan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan kas negara, pembiayaan, dan sumber daya manusia. Penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar 6,78 persen, lebih rendah dari target 6,90 persen.
Kementerian Keuangan juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Ini menjadi indikator akuntabilitas yang signifikan.
Indeks kepuasan pengguna layanan mencapai 4,46, melebihi target 4,36. Sementara itu, skor kualitas pengelolaan sumber daya manusia mencapai 118,68, jauh di atas target 100.
Indeks kualitas belanja negara pun meningkat menjadi 92,21. Adapun indeks ketimpangan antarwilayah menurun menjadi 0,14 dari target sebelumnya sebesar 0,23.
Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal yang terstruktur dan terukur pada berbagai sektor. Pemerintah juga terus meningkatkan efisiensi serta dampak kebijakan kepada masyarakat.
Capaian Program Strategis dan Output Nyata
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu memaparkan sejumlah output nyata dari lima program strategis Kementerian Keuangan. Ini mencakup penetapan UU APBN 2025 serta pelaksanaan UU P2SK dengan telah terbitnya tiga Peraturan Pemerintah.
Join program penerimaan negara juga diimplementasikan untuk meningkatkan sinergi lintas lembaga. Pemerintah mendorong efisiensi layanan logistik nasional demi mendukung aktivitas ekonomi.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dipercepat, terutama pada sektor pendidikan dan infrastruktur daerah. Pemerintah pun terus menyelesaikan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara bertahap.
Lebih dari 2,2 juta pelaku usaha mikro telah difasilitasi melalui pembiayaan UMi. Selain itu, sebanyak 2.020 beasiswa dokter spesialis diberikan sebagai bentuk penguatan sektor kesehatan.
Kebijakan negative growth pegawai diterapkan sebagai strategi pengendalian struktur organisasi. Di sisi teknologi, Super Apps Kemenkeu terus dikembangkan agar layanan semakin terintegrasi dan responsif.
Sinergi DPR dan Harapan Ke Depan
Menkeu turut mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Komisi XI DPR RI. Ia menyatakan bahwa capaian yang diraih tidak lepas dari kolaborasi antarlembaga yang berjalan selama ini.
“Kementerian Keuangan selama ini telah didukung oleh Komisi XI, dari mulai perencanaan anggaran kami, pembahasan BA 15, dan juga dukungan Komisi XI terhadap anggaran dan monitor terhadap kinerja kami. Kami harap sinegi ini akan terus berjalan secara baik,” tutur Sri Mulyani.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai fondasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara. Menkeu juga menekankan bahwa transparansi dan efektivitas akan terus dijaga.
“Terima kasih, semoga kolaborasi ini terus menjadi pondasi yang baik bagi Indonesia dalam mengelola keuangan negara yang makin akuntabel, transparan, dan efektif, serta berhasil guna,” tutup Menkeu.
Pemaparan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI menunjukkan kinerja fiskal nasional yang terkendali dan terukur. Indikator seperti defisit, penerimaan, efektivitas kebijakan, hingga pengawasan menunjukkan hasil yang positif di atas target.
Tidak hanya dari sisi angka, output nyata program strategis seperti pembiayaan UMi, penyelesaian aset BLBI, hingga penguatan layanan publik memperlihatkan dampak langsung pada masyarakat. Pemanfaatan teknologi serta kebijakan SDM modern menjadi pelengkap keberhasilan tersebut.
Dukungan dan sinergi antara Kementerian Keuangan dan DPR RI menjadi pilar penting keberhasilan ini. Harapannya, kolaborasi ini terus terjaga dan diperkuat demi memastikan keberlanjutan pembangunan dan tata kelola keuangan negara yang semakin akuntabel.(*)
