Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional Asta Cita melalui visi PU 608. Hal ini disampaikan dalam Retret Orientasi Kepemimpinan Gelombang II yang digelar di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Acara yang berlangsung beberapa waktu lalu ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan perlunya pendekatan lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur saat ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. “Pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral atau parsial karena tantangan yg kita hadapi bersifat lintas batas dari konektivitas jalan kabupaten dan kota distribusi pangan, pengelolaan air lintas daerah, persoalan urbanisasi dan ketimpangan wilayah,” ujar AHY.
Menurut AHY, keterlibatan pemerintah daerah sangat krusial untuk mengatasi persoalan-persoalan yang melampaui batas administratif wilayah. Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci kesuksesan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam konteks itu, peran pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga inisiator dan katalis dalam integrasi kebijakan pembangunan di lapangan.
Kolaborasi Pusat-Daerah Diperkuat
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Ia mewakili Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam menyampaikan pesan pembangunan PU 608 yang ditujukan untuk menekan ICOR, menghapus kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Penurunan ICOR bukan hanya tugas pemerintah pusat, akan tetapi ini adalah tugas bersama antara pemerintah pusat dan daerah, bersinergi kemudian berkolaborasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” kata Diana.
PU 608 merupakan target pembangunan nasional di sektor infrastruktur yang mencakup efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan hingga 0 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029.
Diana juga menyoroti pentingnya orientasi hasil, integritas, dan inovasi dalam setiap langkah pembangunan. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini hanya bisa dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terpadu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa infrastruktur bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur sebagai Instrumen Kesejahteraan
“Mari kita maknai infrastruktur ini bukan sebagai tujuan akhir tapi sebagai alat untuk kita dapat membesarkan ekonomi rakyat dan juga membuka lapangan pekerjaan dan tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup manusia,” tutur Diana.
Pesan ini sekaligus menegaskan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala upaya pembangunan infrastruktur.
Retret ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman kepemimpinan kepala daerah dan pejabat publik terkait visi pembangunan jangka panjang nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Peserta orientasi terdiri dari pejabat daerah dari berbagai wilayah Indonesia yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mendukung capaian PU 608 di daerahnya masing-masing.
Dengan adanya forum semacam ini, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif bahwa pembangunan infrastruktur adalah upaya lintas sektor, lintas batas, dan lintas generasi.
Pembangunan infrastruktur nasional yang dirancang melalui visi PU 608 bukan hanya menyasar aspek fisik semata, tetapi juga menekankan pada dampak jangka panjang terhadap ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah pusat menyadari bahwa capaian ambisius ini hanya akan terwujud jika disertai dengan dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan di lapangan.
Retret kepemimpinan yang diselenggarakan di IPDN menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan pemahaman dan komitmen antara pusat dan daerah. Melalui forum ini, integrasi lintas sektoral ditekankan sebagai strategi utama dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Menko AHY dan Wamen PU Diana memperjelas arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan dampak langsung bagi rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi dari bagaimana infrastruktur tersebut mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan tidak boleh terjebak pada sekadar pembangunan fisik, melainkan harus menjadi fondasi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan bangsa.(*)
