Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara, Jumat lalu.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban ekonomi pembangunan yang selama ini dianggap tinggi, seperti yang pernah diperingatkan almarhum ekonom nasional Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (28/6/2025), Dody menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menekankan perlunya pembenahan internal yang sistematis dan menyeluruh.
“Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof. Sumitro bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, jika praktik penyimpangan anggaran terus terjadi, maka efisiensi belanja negara akan terus memburuk, serta ICOR nasional semakin tidak terkendali.
Evaluasi Dimulai Minggu Depan
Menteri Dody menyebut evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh pejabat, mulai dari eselon I, II, III hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan target awal minggu depan.
“Pekan depan kami akan segera memulai evaluasi menyeluruh. Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Ia menambahkan bahwa langkah evaluasi ini sudah mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian serius pada integritas anggaran.
Dody juga menyampaikan bahwa setiap rupiah dari uang negara harus digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat luas.
Kementerian PU akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi korupsi dalam proses evaluasi mendatang.
Apresiasi untuk KPK dan Kejaksaan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dody memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan Kejaksaan atas komitmennya dalam menjaga integritas proses pembangunan.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dedikasi dari pimpinan KPK dan Kejaksaan dalam mengawal integritas pembangunan infrastruktur,” ucapnya.
Menurutnya, sinergi antara kementerian dan aparat hukum menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas dari penyimpangan.
Ia mengingatkan kembali bahwa integritas bukan hanya jargon, melainkan pondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa evaluasi internal akan dijalankan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Tidak Ada Tempat untuk Korupsi
Meski begitu, Dody juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses evaluasi terhadap internal kementerian.
“Sebagai pemimpin, saya adalah bapak bagi seluruh jajaran Kementerian PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil dan objektif,” katanya.
Ia menyatakan tidak akan mentoleransi sedikit pun praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian PU.
“Tidak boleh ada ruang sedikitpun bagi toleransi terhadap praktik korupsi,” tegas Menteri Dody di akhir konferensi persnya.
Pihak kementerian akan terus berkoordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan efektivitas proses audit dan evaluasi yang akan berjalan.
Langkah cepat Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam merespons OTT KPK menjadi sinyal kuat atas komitmen pemerintah menegakkan integritas di sektor infrastruktur. Evaluasi internal besar-besaran merupakan upaya konkret untuk menutup celah penyimpangan anggaran.
Evaluasi yang dimulai pekan depan dan menyasar seluruh struktur internal menunjukkan keseriusan Kementerian PU dalam mendorong efisiensi dan transparansi. Dengan dukungan Presiden Prabowo, langkah ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam praktik birokrasi pembangunan.
Apresiasi terhadap KPK dan Kejaksaan serta penegakan prinsip praduga tak bersalah menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan tidak hanya dengan ketegasan, tetapi juga dengan keadilan. Kementerian PU ingin menjadi contoh institusi yang bersih dan bertanggung jawab dalam membangun negeri.(*)
