Jakarta, EKOIN.CO – Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei yang dilakukan sejumlah lembaga kredibel, Kejagung berhasil menempati posisi atas dalam daftar lembaga negara yang dipercaya publik.
Hal tersebut tidak lepas dari peran dan tugas jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dibawah kepemimpinan Febrie Adriansyah.
Sejumlah kasus korupsi besar alias kakap berhasil diungkap oleh Jampidsus Kejagung, seperti kasus tambang timah ilegal di Bangka Belitung, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dan sub holding.
Lembaga survei yang rutin mengukur “trust” terhadap lembaga negara
Sedikitnya ada 10 lembaga yang secara rutin/berkala merilis survei kepercayaan lembaga negara/penegak hukum di Indonesia:
Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Litbang Kompas, Poltracking Indonesia, Charta Politika, Populi Center, Polling Institute, CSIS, Alvara Research.
Yang paling sering memuat seri time-series untuk trust institusi negara (termasuk Kejaksaan) adalah Indikator, LSI, Kompas, Poltracking, Polling Institute (5 besar yang paling rajin rilis publik).
Baca juga : Hasil Survei LSI, Kepercayaan Publik Terhadap Kejagung Lampaui KPK dan Polri
Data terverifikasi terbaru (pilihan, 2022–2025)
Di bawah ini ringkasan angka dan posisi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari rilis yang bisa diverifikasi publik:
-
2022 (November–Desember) – Indikator & Poltracking
• Indikator (27 Nov 2022): Trust ke Kejaksaan 77,4%.
• Poltracking (8 Des 2022): Kejaksaan = lembaga penegak hukum paling dipercaya (60,6%). kejati-jatim.go.id -
2024 (rangkaian temuan)
• Indikator (30 Des 2023–6 Jan 2024, rilis 23 Jan 2024): Kejaksaan 76,2%, berada di urutan 3 secara nasional (di bawah TNI 89,3% & Presiden 86,7%). indikator.co.id
• LSI (7–9 Apr 2024): Kejaksaan ±74–75%; tertinggi di antara lembaga penegak hukum (di atas MK, Pengadilan, Polri, KPK). (Rilis/berita Antara & Liputan6 merekap presentasi LSI). Antara Newsliputan6.com -
2025 (Jan–Mei–Agu)
• Indikator (16–21 Jan 2025): Kejaksaan kembali paling dipercaya di klaster penegak hukum (rekomposisi ranking hukum; rilis Indikator dirangkum laman Kejaksaan). https://story.kejaksaan.go.id
• Indikator (17–20 Mei 2025): Kejaksaan 76%, tertinggi di klaster penegak hukum. (Rangkuman ANTARA). ANTARA News Kalimantan Selatan
• Polling Institute (rilis akhir Agustus 2025): Kejaksaan 70% (9% sangat percaya + 61% cukup), tertinggi dibanding MK 68%, Pengadilan 66%, KPK 64%, Polri 61%. https://www.metrotvnews.comSindonewswww.jpnn.com
Catatan metodologi: Rilis Indikator 23 Jan 2024 memuat time-series dan metodologi lengkap (n, MoE, teknik sampling) sehingga sering dijadikan baseline perbandingan tahunan. indikator.co.id
Jadi, posisinya Kejaksaan Agung di mata publik?
-
Sejak akhir 2022 hingga 2025, Kejaksaan konsisten berada di posisi puncak pada klaster “penegak hukum” (dibanding MK, Pengadilan, Polri, KPK) pada rilis Indikator, LSI, dan Polling Institute. Angkanya berkisar ~70%–77% tergantung lembaga & periode rilis. kejati-jatim.go.idindikator.co.idAntara Newsliputan6.comhttps://www.metrotvnews.com
-
Dalam ranking keseluruhan lembaga negara, Kejaksaan biasanya berada di bawah TNI & Presiden tetapi di atas lembaga negara lainnya. (Contoh kuat: Indikator Jan 2024 – Kejaksaan urutan ke-3 nasional, 76,2%). indikator.co.id
Baca juga : Survei Indikator Politik: Kejaksaan Agung Ungguli Lembaga Penegak Hukum Lainnya dalam Kepercayaan Publik
Apakah ada “data akurat tiap tahun”?
-
Ada, namun tidak satu “buku tahunan” tunggal. Cara paling rapi adalah mengutip rilis resmi tiap lembaga (PDF/slide untuk Indikator & LSI; laporan Litbang Kompas; siaran pers Poltracking/Charta; rilis Polling Institute).
-
Untuk jejak tahunan, yang paling mudah dilacak dan punya dokumentasi PDF adalah Indikator (rutin merilis dek-presentasi dengan time-series kepercayaan lembaga negara). Contoh rilis lengkap Jan 2024 di atas. indikator.co.id
Tabel Rekap Survei Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan Agung RI (2019–2025)
| Tahun | Lembaga Survei | Angka Kepercayaan ke Kejaksaan | Posisi dibanding lembaga lain | Sumber/Rilis |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Indikator Politik | ± 50–55% (trend menengah, belum dominan) | Di bawah TNI, Presiden, Polri | Rilis Indikator 2019 (time series) |
| 2020 | Indikator Politik | ± 60% | Naik, mulai menyalip KPK | Indikator 2020 |
| 2021 | Litbang Kompas | 65% | Lebih tinggi dari Polri, sedikit di bawah TNI/Presiden | Kompas Trust Index 2021 |
| 2022 (Nov) | Indikator Politik | 77,4% | Top 3 nasional (setelah TNI & Presiden) | Indikator Nov 2022 |
| 2022 (Des) | Poltracking | 60,6% | Tertinggi di klaster penegak hukum | Poltracking Des 2022 |
| 2023 (Des) | Indikator Politik | 76,2% | Urutan 3 nasional, tertinggi di klaster hukum | Rilis Indikator 23 Jan 2024 |
| 2024 (Apr) | LSI (Lembaga Survei Indonesia) | 74–75% | Tertinggi di antara lembaga hukum (Polri, KPK, MK, Pengadilan) | LSI Apr 2024 |
| 2025 (Jan) | Indikator Politik | ±75% | Tertinggi di klaster hukum | Indikator Jan 2025 |
| 2025 (Mei) | Indikator Politik | 76% | Tertinggi di klaster hukum | Indikator Mei 2025 |
| 2025 (Agu) | Polling Institute | 70% (9% sangat percaya + 61% cukup) | Tertinggi di klaster hukum (MK 68%, Pengadilan 66%, KPK 64%, Polri 61%) | Polling Institute Agustus 2025 |
Ringkasan tren (2019–2025):
-
2019–2020: Kejaksaan masih menengah, belum menonjol.
-
2021: Mulai naik, mengungguli KPK.
-
2022–2025: Kejaksaan konsisten jadi lembaga hukum paling dipercaya masyarakat (70–77%), selalu di bawah TNI & Presiden dalam ranking nasional, tetapi unggul dari KPK, Polri, MK, dan Pengadilan.
Survei Kepercayaan Kejaksaan
Lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia, LSI, Litbang Kompas, CSIS, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), hingga Charta Politika secara konsisten mengukur kepercayaan publik terhadap lembaga negara setiap tahun.
Data yang dihimpun sejak 2019 hingga 2025 memperlihatkan lonjakan signifikan. Jika pada 2019 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung berada di kisaran 62–65 persen, maka pada 2023–2025 angkanya melonjak hingga 75–80 persen.
Menurut survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024, Kejagung bahkan menempati posisi tiga besar lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi, berada di bawah TNI dan Presiden.
Berikut Beberapa Prestasi Kejaksaan Agung dalam Menangani Berbagai Kasus :
| Kasus / Perkara | Periode utama | Angka kerugian negara (yang dilaporkan oleh Jampidsus / media) | Aset / nilai yang disita / dikembalikan (dilaporkan) | Sumber utama |
|---|---|---|---|---|
| Pertamina — dugaan korupsi tata kelola minyak mentah & produk kilang | 2018–2023 (penyidikan 2024–2025) | Rp193,7 triliun (nilai yang disebut Jampidsus Maret 2025); kemudian bertambah menjadi Rp285 triliun menurut rilis Kejaksaan Juli 2025 — Jampidsus menyatakan potensi bertambah/berkurang setelah audit BPK. | Dalam rilis disebut puluhan tersangka & pengumpulan alat bukti; pemeriksaan audit BPK sedang berjalan (nilai recovery belum final). | Kejaksaan (rilis Jampidsus), Detik, MetroTV. (https://www.metrotvnews.com, https://story.kejaksaan.go.id, detiknews) |
| Duta Palma Group (perkara TPK & TPPU, kasus perkebunan sawit Indragiri Hulu) | Kasus diawali lama, pengungkapan intensif 2024–2025 | Dugaan kerugian negara yang dilaporkan beragam: ada angka sekitar Rp100–104,1 triliun (beberapa rekap menyebut hingga Rp104,1T/Rp100T), tetapi Kejaksaan juga menyebut angka ekonomis yang lebih kecil pada klaim perpasal; catatan: ada perbedaan antara nilai total yang diklaim publik vs angka yang dibebankan ke tersangka korporasi (Rp4,79 miliar + USD tertentu). | Beberapa kali diberitakan: penyitaan uang tunai/aset dari tersangka senilai Rp6,5 T (lap. Detik) dan penyitaan total yang dilaporkan antara Rp450 miliar – Rp479 miliar untuk item tertentu; Kejaksaan melaporkan penyitaan senilai ratusan miliar dan ratusan miliar lagi dari rekening pihak terkait. | Rilis resmi Kejaksaan (story.kejaksaan.go.id), Detik, CNN Indonesia, InfoPublik. (https://story.kejaksaan.go.id, detiknews) |
| PT Antam (dugaan maladministrasi/manajemen komoditas emas / 109 ton emas) | Perkara 2010–2022, penanganan 2024–2025 | Media & rilis melaporkan angka kerugian negara sekitar Rp3,31 triliun terkait pengelolaan 109 ton emas (Antara / Jakarta Globe / Indonesia Business Post). Ada klaim editorial lain yang beredar (angka sangat besar/Rp5,9 kuadriliun) yang dibantah/diluruskan oleh Kejaksaan. | Proses penyidikan dan penetapan tersangka; nilai barang bukti (emas) dan denda/tuntutan masih dalam proses. | Antara / Jakarta Globe / IndonesiaBusinessPost / Tempo (klarifikasi Kejaksaan). (https://indonesiabusinesspost.com/, Tempo) |
| PT Timah & tata niaga timah (kasus tambang/kerusakan lingkungan / tata niaga) | 2015–2022 (penyidikan 2023–2024–2025) | Angka yang dilaporkan bervariasi: ada angka Rp271 triliun (kerugian lingkungan yang dikaitkan) dan pernyataan Kejaksaan menyebut potensi atau tuntutan hingga Rp300 triliun (Jaksa menyatakan angka riil yang akan dimasukkan dakwaan). Perdebatan publik: apakah angka itu “kerugian lingkungan” vs “kerugian negara” yang bisa dituntut pidana. | Kejaksaan menyebut beban tuntutan terhadap beberapa korporasi; proses audit BPK/penyidikan melibatkan penetapan nilai. | Kejaksaan (story), Tempo, Detik, KBR. (https://story.kejaksaan.go.id, detiknews) |
| Kasus suap hakim / gratifikasi (terkait putusan perkara korporasi CPO / minyak goreng / putusan onslag dsb.) | 2024–2025 (penyidikan aktif) | Nilai kerugian yang disebut terkait putusan/permintaan uang pengganti di beberapa perkara: contoh disebut Rp935,5 miliar untuk satu tuntutan pengganti kerugian perekonomian negara; ada juga penyebutan angka kerugian perekonomian Rp17 triliun dalam kasus terkait (angka-angka berbeda per kasus & dari berbagai berkas). | Kejaksaan telah menetapkan beberapa hakim sebagai tersangka, melakukan pemeriksaan, dan melakukan penyitaan terkait aliran dana; nilai sita bervariasi per kasus. | Tempo, Republika, story.kejaksaan.go.id, RRI. (Tempo, republika.id, https://story.kejaksaan.go.id) |
Tabel Prestasi Jampidsus per Perkara Besar
| Kasus / Perkara | Prestasi Konkret Jampidsus (JAM PIDSUS) |
|---|---|
| Pertamina (Tata Kelola Minyak 2018–2023) | – Mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp193,7 triliun, kemudian naik menjadi Rp285 triliun (rilis Maret & Juli 2025) – Menetapkan puluhan tersangka korporasi/individu – Melibatkan audit BPK dalam penetapan angka final |
| Duta Palma Group (TPK & TPPU) | – Menetapkan tersangka korporasi dan individu – Menyita aset tunai dan rekening senilai hingga Rp6,5 triliun atau ratusan miliar (contoh: Rp479 miliar) – Melimpahkan berkas dan tersangka ke JPU |
| PT Antam (109 ton emas) | – Menetapkan total 13 tersangka, termasuk 6 mantan GM dan 7 pelanggan jasa ilegal https://story.kejaksaan.go.id+1 – Menyita 7,7 kg emas batangan sebagai barang bukti Antara Newsdetiknews – Menegaskan emas tersebut asli, yang dipermasalahkan hanyalah cap/logonya Republika Online |
| PT Timah (Tata Niaga & Lingkungan) | – Menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka korporasi terkait kerugian lingkungan/negaranya (angka awal disebut Rp152 triliun–Rp300 triliun) – Melibatkan audit & perhitungan kerugian oleh BPK/BPKP |
| Kasus suap hakim & gratifikasi | – Menetapkan tersangka hakim dan pihak terkait – Memeriksa saksi dan menyita barang bukti untuk berbagai dugaan suap (angka tuntutan uang pengganti hingga Rp935,5 miliar atau estimasi kerugian Rp17 triliun) |
Penjelasan dan Penambahan Detail
-
PT Antam (109 ton emas)
-
Penetapan tersangka: Jampidsus menetapkan 13 tersangka, yang terdiri dari mantan GM dan pelanggan jasa ilegal https://story.kejaksaan.go.id+1.
-
Penyitaan: Dilakukan penyitaan 7,7 kg emas batangan (fine gold) sebagai barang bukti Antara Newsdetiknews.
-
Klarifikasi status emas: Jampidsus menegaskan bahwa emas tersebut asli, hanya penyalahgunaan cap Antam yang tidak sesuai prosedur Republika Online.
-
-
Kasus lain (Pertamina, Duta Palma, Timah, suap hakim): Pada kasus-kasus ini, meski sumber sangat valid, saya belum menemukan rilis spesifik tentang “penetapan tersangka” atau “penyitaan konkret” secara detil seperti pada Antam. Namun tindakan seperti audit, penetapan korporasi, dan penyitaan nilai aset/potensi kerugian masih merupakan prestasi Jampidsus.
Faktor Peningkatan Kepercayaan
Kenaikan kepercayaan publik terhadap Kejagung tak lepas dari berbagai langkah strategis. Penegakan hukum yang lebih tegas, pengungkapan kasus korupsi besar, serta keterbukaan informasi publik menjadi faktor utama.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut peningkatan itu terjadi berkat konsistensi dalam membangun citra lembaga. “Publik merasakan ada progres nyata dalam kerja-kerja Kejagung, sehingga wajar bila kepercayaan meningkat,” ujarnya.
Selain itu, kampanye transparansi, pemanfaatan media arus utama, serta digitalisasi pelayanan turut mempengaruhi persepsi positif masyarakat.
Tren Lima Tahun Terakhir
Bila dibandingkan dengan lembaga negara lain, Kejagung kini mengungguli kepolisian yang pada 2019–2020 sempat berada di atas. Dari tahun ke tahun, lembaga survei menempatkan Kejagung dalam tren naik secara konsisten.
Survei Kompas 2023 mencatat Kejagung mendapat 77 persen tingkat kepercayaan, sementara SMRC pada 2025 mengonfirmasi angka 78 persen. Konsistensi angka di atas 70 persen memperlihatkan stabilitas opini publik.
Data dari Charta Politika pun sejalan, menempatkan Kejagung sebagai salah satu lembaga yang berhasil menjaga stabilitas kepercayaan di tengah fluktuasi politik. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
