Tanjungpinang, EKOIN.CO: Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatik) Kementrian Tenaga Kerja (Kemennaker) mencatat adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 yang diolah oleh produktivitas rata-rata nasional tahun 2024 mencapai Rp 89,33 juta per tenaga kerja, naik dari Rp 87,96 juta pada 2023.
Menariknya, Provinsi Kepulauan Riau tercatat terjadi lompatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Jika pada 2022 Kepulauan Riau masih berada di peringkat kelima nasional, maka pada 2023 dan 2024 provinsi ini berhasil menempati posisi ketiga tertinggi setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.
Persentase produktivitas tenaga kerja di Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp 164,5 juta pada 2022, meningkat menjadi Rp 196,25 juta pada 2023, dan naik lagi ke Rp 200,12 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan efisiensi dan daya saing sektor ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
“Peningkatan produktivitas ini tidak lepas dari tumbuhnya sektor industri dan investasi tenaga kerja terampil di Kepulauan Riau,” ujar seorang analis ketenagakerjaan dari Pusdatik Kemnaker.
Secara nasional, DKI Jakarta tetap berada di posisi pertama dengan angka produktivitas Rp 42,13 juta per tenaga kerja pada tahun 2024, disusul Kalimantan Timur dengan Rp 288,81 juta.
Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan rasio antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja, yang menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur efisiensi dan kualitas angkatan kerja di suatu wilayah.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi berhasil mengelola sumber daya manusia dan struktur industrinya dengan lebih baik, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Tren positif produktivitas tenaga kerja di Kepulauan Riau menunjukkan arah pembangunan ekonomi yang sehat dan berorientasi hasil. Keberhasilan ini perlu didukung oleh penguatan pelatihan kerja, digitalisasi industri, dan konektivitas antarwilayah agar pertumbuhan tetap inklusif dan berkelanjutan. (EKOIN.CO)