Jakarta, EKOIN.CO — Pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi prioritas, meski tengah dilakukan efisiensi dalam belanja negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Jakarta dan dibahas lebih lanjut oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Anggaran pendidikan pada APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun. Dari total tersebut, Rp297,2 triliun disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat. Dana ini digunakan untuk berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 477.700 guru non-PNS.
Selanjutnya, sebanyak Rp347,09 triliun dialokasikan melalui skema Transfer ke Daerah. Dana ini mencakup pengeluaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan yang digunakan dalam revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.
Dalam keterangannya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa meskipun pemerintah tengah menggalakkan efisiensi, anggaran untuk sektor pendidikan tetap dipertahankan.
“Di dalam proses efisiensi anggaran, kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pemberian beasiswa KIP Kuliah, PIP, tukin dosen, dan yang lainnya tetap dianggarkan sehingga kita berharap bahwa dunia pendidikan Indonesia akan terus meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ujar Suahasil.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti pemangkasan terhadap komitmen alokasi 20 persen untuk pendidikan dalam APBN.
Sementara itu, dalam sektor pembiayaan, anggaran sebesar Rp80 triliun telah disiapkan. Dana ini mendukung program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 49.971 orang secara kumulatif, termasuk beasiswa gelar dan non-gelar hasil kerja sama antara Kemendikbudristek dan Kemenag. Hingga 28 Februari 2025, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp76,4 triliun atau 10,6 persen dari total anggaran.
Dalam rapat terbatas yang digelar 24 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih membahas pengembangan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, program ini menjadi bagian penting dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan memperluas akses pendidikan dasar dan menengah.
“Sekolah Rakyat dibangunkan oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu mengenai masalah guru, rekrutmen gurunya, kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53, terus ada lagi yang sudah usul 184,” ungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagaimana diberitakan di situs Setkab.
Menurut Tito, antusiasme pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat cukup tinggi. Saat ini terdapat 184 daerah yang telah mengajukan usulan pembangunan dengan kesiapan lahan. Pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan tenaga pengajar serta koordinasi teknis lainnya agar program berjalan optimal.
Pemerintah juga memfokuskan penggunaan anggaran pendidikan untuk program-program seperti pembangunan sekolah unggulan, penguatan Sekolah Taruna Nusantara, digitalisasi pembelajaran, serta program makan bergizi bagi anak-anak sekolah.
“Pemerintah juga mendukung program makanan bergizi bagi anak sekolah yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan. Digitalisasi pembelajaran juga sedang didesain oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan,” kata Suahasil.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka mendukung Visi Indonesia Maju 2045.
