Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah bergerak cepat untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan pasca unjuk rasa di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa kementerian teknis bersama pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi kerusakan. Selain itu, mereka juga sedang menyiapkan langkah pemulihan agar layanan publik segera kembali normal. Respons cepat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Saat berbicara dengan awak media sebelum Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis, 4 September 2025, Menko AHY menyampaikan perkembangan terbaru. “Dengan Menteri PU, tentunya kami selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan, juga menginventarisasi dan mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, serta fasilitas umum. Ada JPO misalnya yang rusak atau terbakar,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memantau situasi secara detail.
Langkah konkret sudah diambil untuk mengatasi kerusakan. Menko AHY menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah, seperti Transjakarta, memiliki langkah cepat agar layanan mereka bisa segera beroperasi seperti sedia kala. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan krisis.
Sejauh ini, pemerintah mencatat bahwa kerusakan tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp900-950 miliar. Namun, angka tersebut masih dapat berubah. Hal ini karena proses verifikasi di lapangan masih terus dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan akan ditopang oleh pos kedaruratan yang berasal dari APBN.
Anggaran Pemulihan Kerusakan Infrastruktur
Menko AHY menjelaskan bahwa alokasi anggaran khusus untuk kedaruratan akan digunakan. “Ya, tadi kami berbicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai sekitar Rp900 hingga Rp950 miliar. Angka ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail. Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Biasanya memang ada anggaran untuk kedaruratan, dan pos itu yang digunakan,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi tak terduga. Dengan adanya anggaran kedaruratan, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu pengesahan anggaran baru. Adapun kota-kota yang mengalami kerusakan signifikan, antara lain Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. Menko AHY menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas.
Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Fokus pada pemulihan layanan publik menjadi hal utama. Pemerintah menyadari bahwa masyarakat membutuhkan akses terhadap fasilitas yang berfungsi normal untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, percepatan perbaikan menjadi prioritas utama.
Usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, Menko AHY menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya langkah cepat untuk memulihkan layanan publik. Arahan ini menjadi penegasan dari komitmen pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Bapak Presiden berharap kerusakan-kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik yang terjadi bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah akan bekerja langsung untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar AHY.
Selain fokus pada pemulihan, Presiden juga mengingatkan agar fokus pembangunan ekonomi tidak boleh tertunda. “Banyak hal yang tidak bisa menunggu, artinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan baik di tengah dinamika situasi yang ada,” tambah Menko AHY.
Pembangunan Ekonomi dan Proyek Strategis Tetap Berjalan
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif, pemerintah tetap berupaya melanjutkan proyek-proyek strategis. Pembangunan Giant Sea Wall dan perlindungan Pantura Jawa melalui badan otorita khusus, serta kelanjutan pembangunan kereta cepat, menjadi contoh proyek yang terus dikawal.
Pemerintah menyadari bahwa menunda proyek strategis hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi dan manajemen risiko terus dilakukan. Selain itu, Menko AHY juga menyinggung tentang isu 17+8 yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.
Ia menyampaikan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, parlemen, dan berbagai kalangan. Menurutnya, ruang komunikasi yang sehat harus tetap dijaga agar solusi bersama dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan politik.
Perbaikan infrastruktur terdampak unjuk rasa menjadi prioritas utama. Upaya ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin. Proses inventarisasi dan alokasi anggaran yang cepat menjadi kunci keberhasilan dari langkah ini.
Pada akhirnya, apa yang terjadi di lapangan menunjukkan sinergi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah. Dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga koordinasi dengan Presiden, semua pihak bergerak dalam satu kesatuan. Hal ini sangat penting untuk penanganan masalah yang kompleks dan multidimensi seperti yang terjadi.
Kerusakan yang terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota adalah bukti betapa pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Dengan adanya pos kedaruratan, pemerintah dapat merespons dengan cepat dan efektif. Ini adalah contoh tata kelola yang baik dalam manajemen krisis.
Pemerintah juga berupaya agar perbaikan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas yang diperbaiki memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini adalah kesempatan untuk meningkatkan standar infrastruktur di daerah yang terkena dampak.
Sebagai penutup, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang terdampak unjuk rasa secara cepat dan terkoordinasi. Dengan alokasi anggaran kedaruratan, perbaikan di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota dapat segera dilakukan. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya langkah cepat ini, sekaligus mengingatkan agar pembangunan ekonomi tetap berjalan.
Saran dari langkah ini adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada, untuk memastikan ketahanan terhadap berbagai situasi darurat di masa mendatang. Selain itu, penting juga untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, agar aspirasi dapat didengar dan konflik dapat dicegah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengatasi masalah yang terjadi, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Semua pihak harus bekerja sama, dari pemerintah hingga masyarakat, untuk memastikan pemulihan berjalan lancar dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
